Rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) terus mencuat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengungkapkan optimismenya bahwa pada bulan ini, April 2013, menjadi momentum penting pembangunan tersebut. Mantan Wali Kota Surakarta itu menyampaikan, dalam satu pekan ini semua dokumen yang diperlukan ditargetkan selesai, yakni dokumen mengenai pemenang tender dan penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati, Jakarta Selatan.
"Minggu-minggu ini rampung (dokumennya)," kata pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku menghabiskan akhir pekan untuk bertemu beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Singapura. Jokowi berangkat ke Singapura bersama direksi PT MRT Jakarta, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani. Selama berada di Singapura, Jokowi bertemu sejumlah pihak yang telah sukses membangun dan mengoperasikan MRT. Jokowi mengaku banyak menerima nasihat, masukan, dan informasi penting terkait rencana membangun MRT di Ibu Kota.
"Di sana kami minta beberapa pihak untuk jadi advisor (penasihat) kami, soalnya bulan ini sudah mau kami putuskan, mau kami mulai," ujarnya.
Untuk diketahui, mengenai pembiayaan megaproyek MRT, pemerintah pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA), tidak berkeberatan dengan komposisi investasi tersebut.
Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer) dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Ditantang Jokowi, Ini Jawaban Direksi Baru PT MRT - Pengamat transportasi Universitas Indonesia, Alvinsyah, mengatakan, direksi baru PT MRT Jakarta yang baru saja terpilih di rapat umum pemegang saham (RUPS) diharapkan dapat memiliki konsep mengenai pembangunan MRT jangka panjang. Terlebih lagi, para direksi baru itu merupakan profesional terpilih yang sudah memiliki nama sesuai bidang masing-masing.
"Seorang dirut ataupun direksi lainnya harus memiliki kemampuan manajerial terhadap sebuah perusahaan. Hal itu terutama untuk membuat arah perusahaan sekelas MRT dalam waktu 30 tahun mendatang," kata Alvinsyah ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (26/3/2013).
Dengan adanya bentuk perancangan konsep tersebut, maka semua persoalan pembangunan MRT dapat dituntaskan. Sementara itu, terkait target yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam waktu sebulan untuk melengkapi dokumen MRT, kata dia, para direksi harus bisa memastikan keyakinan Jokowi dengan menjawab semua tantangan tersebut.
"Maka dari itu, semua kendala yang menghambat pembangunan MRT harus dipastikan tidak lagi membelenggu. Mulai dari ketetapan pembagian beban pengembalian utang ke Pemerintah Jepang, 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen untuk Pemprov DKI," kata Alvinsyah.
Seorang direksi yang memiliki latar belakang kemampuan di bidang transportasi, kata Alvinsyah, sangat membantu terhadap percepatan pembangunan MRT. Bahkan, apabila di dalam direksi itu bukan merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang transportasi, Pemprov DKI disarankan untuk menyewa orang yang mampu dan dapat dipercaya menjalankan megaproyek senilai Rp 15 triliun itu.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan belum dapat menjelaskan bentuk konsep kelanjutan pembangunan PT MRT Jakarta. Saat ditanya wartawan, Dono Boestami hanya berkomentar belum bisa bicara banyak tentang PT MRT dan hanya menyampaikan kalau dia akan bekerja terlebih dahulu. Bersama tiga direksi baru lainnya, Dono baru membuka dokumen tentang MRT yang didapatkan dari direksi sebelumnya.
"Kami kerja dulu. Kami baru buka dokumen MRT," ujar Dono.
Senada dengan Dono Boestami, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat juga memilih tak banyak bicara ketika diberondong pertanyaan oleh wartawan. Saat ditanyakan terkait kesiapan para direksi untuk melengkapi dokumen kepada Jokowi dalam jangka waktu satu bulan ini, Tuhiyat mengatakan, dia bersama ketiga direksi lainnya masih mempelajari konsep megaproyek senilai Rp 15 triliun tersebut.
"Belum tahu, ini kami baru mau pelajari," ujar Tuhiyat.
Harapan Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki harapan besar kepada direksi baru PT MRT Jakarta. Mereka terpilih karena telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Tak hanya itu, mantan Wali Kota Surakarta itu menganggap keempat orang tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dari sisi jaringan, maupun tentang pengelolaan keuangan anggaran.
Jokowi mengatakan, dia telah memiliki target dimulainya pembangunan sistem administrasi megaproyek tersebut, yakni satu bulan ke depan. Jokowi berharap, program itu dapat dilakukan dengan baik tanpa halangan. "Kalau semuanya sudah oke dan di-ground breaking dan langsung cor," ujar Jokowi.
Hal senada dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia meyakini direksi baru PT MRT Jakarta mampu memenuhi target yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terutama untuk melanjutkan tahapan pembangunan MRT dalam waktu dekat, mulai dari pengumuman pemenang tender, pemancangan, dan sebagainya. Oleh karena latar belakang profesional, Basuki meyakini direksi itu mampu bekerja cepat dan efisien.
Untuk diketahui, Dirut PT MRT Jakarta yang baru saja terpilih, Dono Boestami, merupakan mantan Chief Finance Officer Indonesia Infrastructure Finance. Ia merupakan lulusan Teknik Sipil University of Wisconsin di Platteville Amerika Serikat dan memperoleh gelar Bachelor of Science. Ia juga meraih gelar Master of Science dari Golden Gate University, San Francisco.
Dalam pengalaman kerjanya, Dono juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang juga bergerak di bidang pertambangan batu bara pada tahun 2006 hingga 2011. Dono juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Atlas Resources Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batu bara sejak 2011 hingga 2012.
Sementara itu, Direktur Konstruksi Muhammad Nasir sebelumnya merupakan Vice President Divisi I Medan PT KAI. Direktur Operasional Albert Tara sebelumnya menjabat sebagai Excecutive Vice President Yasa PT KAI Manggarai. Adapun Tuhiyat, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi, sebelumnya merupakan Kepala Divisi Treasury PT Antam (Persero) Tbk. - megapolitan.kompas.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hari ini memamerkan sebuah poster APBD hingga tingkat RW untuk dipublikasikan ke masyarakat. Ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi kepada warga Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Sekarang sudah rampung. Bentuk posternya seperti ini," ujar Jokowi sembari menunjukkan poster APBD nya, Kamis (14/3/2013).
Poster APBD tersebut akan dipajang di setiap kecamatan dan kelurahan, bahkan bisa juga dibuka website nya secara detil. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerinta dan ikut membantu pengawasannya. "Masyarakat bisa kontrol dan mengawasinya. Sehingga bisa tahu mau dibawa kemana kelurahan, kecamatan dan Jakarta. Semua ada di sini," jelasnya.
Setelah dicetak, pihaknya akan langsung mendistribusikan poster sebesar 50x30 sentimeter tersebut mulai dari walikota hingga tingkat RW. Poster itu memuat rincian biaya dan pos anggaran dalam APBD DKI Jakarta dan dihiasi dengan gambar ondel-ondel. Selain itu, tertera juga nomor call center bagi warga yang membutuhkan informasi dan pengaduan. [bay] http://metropolitan.inilah.com/
Jokowi Beri Penjelasan Program Kerjanya ke DPRD - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siang ini Rabu, (13/03/2013) memaparkan penjelasannya atas pandangan fraksi- fraksi DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2013-2017 pada rapat paripurna Kamis pekan lalu, (7/3/2013).
Berdasarkan pandangan Fraksi PPP dan PKS yang mengatakan dalam RPJMD provinsi DKI tahun 2013-2017 belum menggambarkan Jakarta lima tahun kedepan, pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, RPJMD 2013-2017 telah disusun yang berpedoman pada peraturan pemerintah No 8 tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
"Ini sudah menggambarkan DKI 5 tahun kedepan, dan diwujudkan dalam rencana strategi (rensra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya saat memberikan penjelasan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013). "Rensra SKPD tersebut merupakam kepanjangan tangan dari RPJMD" tambahnya
Dia juga memberikan penjelasan terkait usulan dari PDI-P tentang evaluasi RPJMD. Jokowi mengatakan evaluasi yang diusulkan tersebut akan dilakukan, namun evaluasi hanya diperlukan satu kali dalam lima tahun.
Sebelumnya, Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna pekan lalu mengkritisi RPJMD provinsi DKI yang mengatakan, RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017 belum menggambarkan DKI Jakarta dalam lima tahun kedepan, mereka meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah DKI dalam pelaksanaan RPJMD tersebut.
Begitu juga tanggapan dari fraksi PDI-P yang meminta pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017. [mvi] http://metropolitan.inilah.com/
Program deep tunnel atau terowongan bawah tanah multifungsi, banyak digunakan negara-negara untuk mengatasi banjir, termasuk Malaysia. Namun dalam perkembangannya, deep tunnel Malaysia terbukti tidak efektif mengatasi banjir ketika hujan lebat mengguyur negeri jiran itu.
Tidak ingin seperti Malaysia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek deep tunnel yang diagendakan pengerjaannya akhir Januari nanti, berbeda dengan Malaysia. Jokowi menyebut proyeknya jauh lebih maju ketimbang Malaysia.
"Ada tambahannya, kalau di sana kan hanya untuk banjir dan tol. Kalau di sini ditambah untuk utilitas yang lain, kabel telpon bisa masuk," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1).
Namun, tambahan sarana di deep tunnel itu dipastikan tidak gratis. Jokowi berencana mengkomersilkan kelebihan deep tunnel, untuk ditawarkan pada para investor.
"Tapi sewa, mungkin listrik bisa masuk, sewa. Terus untuk air PDAM itu, pipa itu bisa masuk ke sana, kemudian air limbah bisa masuk ke sana," lanjutnya.
menurut Jokowi, mengatasi banjir di Jakarta ibarat berkejar-kejaran dengan waktu. Dari 78 titik rawan banjir yang tersebar di Jakarta saat ini, diprediksi tiap tahunnya akan bertambah.
Untuk itu, banjir tidak bisa hanya di atasi dengan mengandalkan pengerukan sungai atau penataan kampung di bantaran sungai. Butuh banyak strategi untuk mengatasi persoalan menahun warga Jakarta ini.
Dia menyebut penyebab banjir di Jakarta lantaran kurangnya daerah resapan air. Ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan.
"Kalau diam saja, nanti tahun depan pasti tambah tiga atau berapa lagi. Nah, kita kejar-kejaran dengan itu. Yang lain dulu tidak pernah ada banjir, sekarang banjir," terangnya.
[cob]
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan rencana pembangunan terowongan raksasa atau deep tunnel ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diprediksikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan deep tunnel mencapai Rp 16 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan pembangunan deep tunnel memang akan direncanakan, karena salah satu solusi dalam mengatasi banjir di Jakarta.
"Tapi memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ini mencapai Rp16 triliun. Saat ini masih dipertimbangkan apakah menggunakan APBD atau skema keuangan lainnya," kata Fadjar, Kamis (3/1/2013).
Seperti diketahui gagasan pembangunan deep tunnel dilontarkan karena menjadi salah satu upaya dalam menangani banjir di Jakarta. Rencananya pembangunan deep tunnel memiliki panjang mulai dari Jalan MT Haryono di Cawang, Jakarta Timur hingga Jalan Pluit Raya, Jakarta Utara, dengan kedalaman 40 meter dari permukaan tanah.
Menteri BUMN, Dahlan Iskan batal menginstruksikan BUMN karya untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pembatalan itu dilakukan setelah mengetahui ide Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang akan membangun gorong-gorong atau deep tunnel.
"BUMN karya tidak jadi, setelah rencana Jokowi yang akan bangun gorong-gorong," kata Dahlan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/1/2012).
Menurutnya, gorong-gorong yang akan di buat Jokowi bisa mengatasi banjir yang selama ini dirasakan masyarakat Jakarta. "Saya rasa bisa atasi banjir, saya takjub dan rencana ini sudah hebat," ucap Dahlan.
Sebelumnya, Dahlan meminta seluruh BUMN karya untuk ikut berperan dalam menanggulangi banjir di Jakarta, bahkan berencana akan membangun bendungan di Depok agar air dari Bogor tidak langsung ke Jakarta.
"Tadi saya mulai diskusi dengan beberapa BUMN Karya apa yang bisa diperbuat, nah mereka mereka masih kumpulkan bahan (mengenai banjir)," tandasnya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan terowongan bawah tanah ini merupakan gagasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengatasi genangan yang kerap terjadi di Jakarta. Rencananya terowongan ini akan dibangun mulai dari MT Haryono sampai Pluit dengan diameter terowongan sebesar 16 meter.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan, pembangunan deep tunnel atau terowongan multi fungsi di sepanjang MT Haryono hingga Pluit, bukanlah ide sesaat tanpa adanya kajian mendalam.
Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, pembangunan deep tunnel, sesuai dengan blue print yang telah dirancang sejak jaman Gubernur Sutiyoso pada 2007 lalu.
"Kami melaksanakan dari perencanaan yang ada, bukan wangsit dari kunjungan gorong-gorong," ucapnya, di Balaikota, Jakarta, Kamis (3/1/2012).
Selain itu, ia juga mengatakan pembuatan deep tunnel, akan menggunakan teknologi canggih yang sudah dipraktikkan di Spanyol.
"Ini tidak digali pakai cangkul tapi dengan mesin khusus, semacam bor, sesuai diameter. Mesinnya sudah ada tinggal kita ambil kalau jadi. Jadi jangan dikira dicangkul dan ngecornya pakai ember," jelasnya.
Ia melanjutkan deep tunnel yang akan dibangun mempunyai diamater kurang lebih 16 meter dengan berbagai fungsi, seperti penyaluran limbah, air bersih, kabel telepon, listrik hingga sebagai sarana jalan tol.
Fungsi-fungsi tersebut, menurut Jokowi, hanya bisa menggunakan sekitar 50 persen dari total panjang lintasan sepanjang 19 km. "Dari 19 km, yang bisa digunakan untuk yang lain itu hanya 10 km," ucapnya.
Saat ditanya lebih detail soal teknis pembangunan, Jokowi tidak menjelaskan. Ia hanya berharap payung hukum untuk proyek ini bisa segera diselesaikan, dan tahap pembangunan bisa segera dimulai. [bay] http://m.inilah.com/read/detail/1942997/dahlan-kagumi-ide-jokowi-bangun-deep-tunnel
Besarnya antusiasme warga terhadap program Kartu Jakarta Sehat membuat permintaan atas kartu tersebut melonjak. Akibatnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menanggung biaya besar untuk membiayai program tersebut.
Setelah meluncurkan sekitar 3.000 lembar Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menambah jumlah KJS pada tahun depan hingga dapat melayani 4,7 juta jiwa penduduk miskin Jakarta. Namun, dengan membeludaknya permintaan akan kartu tersebut pada tahun ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memastikan adanya lonjakan anggaran mencapai Rp 355 miliar untuk dibayarkan kepada rumah sakit.
"Itu utang tagihan dari rumah sakit yang tidak bisa dibayarkan karena anggaran yang ada tahun ini kurang. Sampai akhir Desember, perkiraan masih akan ada utang hingga Rp 355 miliar," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati di kantornya, Jumat (14/12/2012).
Menurut Dien, anggaran untuk pelayanan kesehatan tahun ini mencapai Rp 769 miliar, sementara kebutuhannya mencapai Rp 1,024 triliun. Tunggakan biaya kesehatan yang diperkirakan hingga Rp 355 miliar tersebut akan dibayar menggunakan anggaran tahun 2013. Ia juga mengatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk biaya kesehatan 2013, yaitu sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara itu, hingga akhir November, kata dia, jumlah pasien tercatat 2,8 juta jiwa.
"Jumlah tersebut meningkat cukup pesat apabila dibandingkan total pasien sepanjang 2011 dengan jumlah 2,7 juta jiwa," kata Dien.
Menurut Dien, lonjakan jumlah pasien KJS paling banyak terjadi di kawasan kumuh, seperti Marunda, Cilincing, Tambora, dan Penjaringan. "Lonjakan pasien hingga 50-70 persen, terutama di daerah kumuh. Namun, kita akan tetap melakukan perbaikan sistem KJS ini. Baik dalam pelayanan kesehatan, pengawasan, peningkatan mutu pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Dien.
Selain karena penerapan KJS, melonjaknya jumlah pasien itu juga disebabkan banyaknya jumlah pasien akibat korban kebakaran yang marak terjadi sepanjang tahun ini. Adapun jika dilihat dari dampak penyakit lain, hal itu tidak memperlihatkan adanya pertambahan.
Selain manfaat yang diberikan, berupa pengobatan grati menyebabkan melonjaknya permintaan KJS adalah syarat pembuatannya, yang tergolong mudah dan tak berbelit-belit. Warga hanya perlu memperlihatkan KTP dan kartu keluarga di puskesmas untuk mendaftarkan mendaptkan kartu itu.
Saat ini baru 3.000 warga yang telah mendapatkan KJS dari target 4,7 jiwa penduduk penerima KJS. Jumlah 4,7 juta jiwa tersebut didapat dari 600.000 warga miskin, 3,8 juta warga rentan miskin, dan warga hampir miskin mencapai 300.000 jiwa.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/14/21252930/Banyak.Permintaan.Kartu.Sehat.DKI.Utang.Ratusan.Miliar?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Puluhan bangunan liar di sepanjang Kali Betik, Jakarta Utara, dibongkar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama puluhan warga, Sabtu (15/12/2012). Tindakan ini yang merupakan bagian dari normalisasi Kali Betik ini juga diiringi dengan pembersihan sampah dari aliran sungai tersebut.
"Di sepanjang bantaran kali tersebut ada puluhan bangunan liar, seperti toilet umum, kandang ayam, kandang bebek, dan lain-lain. Kali ini dinormalisasi untuk mengendalikan genangan yang terjadi di Kelapa Gading terutama saat turun hujan lebat," ujar Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara, Sisca Herawati, di Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (15/12/2012).
Sisca mengatakan kali tersebut dipenuhi sampah dan eceng gondok serta bangunan liar kali di bantaran kali. Tindakan itu, Sisca menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya genangan air bila terjadi hujan lebat. Sisca mengatakan, kali tersebut meluap dan menimbulkan genangan air setinggi 30 sampai 50 sentimeter.
Sebanyak 130 petugas dari pihaknya, serta sekitar 200 warga terlibat dalam upaya pembersihan tersebut. Tiga unit truk pengangkut sampah dan sebuah alat berat diterjunkan dalam normalisasi tersebut. "Pembersihan eceng gondok maupun bangunan liar dilakukan warga dengan terjun langsung ke kali bersama petugas. Kalau backhoe untuk pengerukan lumpur dan tanah di kali," ujar Sisca.
Sisca mengatakan seiring berjalannya waktu, lebar Kali Betik semakin menyempit. Oleh karenanya pihaknya selalu mengupayakan membersihkan eceng gondok dan juga lumpur agar daya tampung kali bisa lebih banyak, sehingga bisa meminimalkan luapan dan genangan air.
Pengerjaan normalisasi Kali Betik dilakukan mulai hari ini, Sabtu (15/12/2012) sampai pada Jumat (28/12/2012) mendatang. "Bila lumpur dan eceng gondok ini diangkat, daya tampung air di kali tersebut akan lebih banyak," kata Sisca.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/15/17233053/Normalisasi.Kali.Betik.Bangunan.Liar.Dibersihkan?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai serius menanggulangi penyebaran virus HIV AIDS. Hal ini berkaitan dengan tingginya penderita virus mematikan ini di wilayah Jakarta.
Sekretaris KPAP DKI Rohana Manggala mengatakan bahwa dirinya baru saja diinstruksikan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan konselor yang siap bertugas selama 24 jam secara bergantian. Para konselor itu terdiri dari dokter ataupun para aktivis yang nantinya akan melayani pemberian informasi ataupun dialog melalui saluran telepon.
"Jadi, nanti kita pilih konselor yang profesional dan bekerja dari hati," kata Rohana, Kamis (13/12/2012), ditemui di Balaikota Jakarta.
Pemprov DKI meminta pihaknya melakukan kajian luas terkait manfaat yang lahir dari adanya konseling ini. Rencananya, teknis pelaksanaannya akan segera digagas dan saluran konseling dapat mulai diakses pada 2013.
Ia menjelaskan, para konselor juga dapat berasal dari kalangan akademisi, termasuk mahasiswa, yang nantinya dapat ditempatkan sampai ke tingkat RW dan RT untuk memberikan pendampingan. Langkah ini untuk membuka cakrawala masyarakat tentang bahaya HIV sekaligus menakan jumlah pengidapnya.
Mengenai anggaran, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan usulan untuk menyiapkan anggaran khusus. Minimal sebagai penutup biaya melatih para relawan yang ingin menjadi konselor.
"Kalau selama ini tidak tahu mau ke mana, nanti bisa menelepon setiap saat. Ada psikolog, ada juga pendamping," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki cara sendiri dalam menekan penulara virus HIV AIDS di Ibu Kota. Menurutnya, kunci sukses menekan HIV AIDS adalah kesiapan pemerintah dalam menyiapkan sebuah program dan dukungan biaya yang memadai.
Untuk tahun depan, Basuki telah menyiapkan dana hibah untuk sosialisasi pencegahan dan penularan virus mematikan ini sebesar Rp 14 miliar. Dana sebesar itu akan disalurkan melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta sebagai pihak yang intens menanggulangi secara profesional.
"Tapi katanya, uang segitu enggak cukup. Nah, saya bilang ini bukan soal uang, tapi apa programnya?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Ia mengungkapkan, dirinya baru saja menggelar pertemuan bersama Sekretaris KPAP Rohanna Manggala dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati. Dalam kesempatan itu KPAP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan dana hibah tak kurang dari Rp 25 miliar.
Diakui Basuki, hibah sebesar itu memang tak berbeda jauh dengan jumlah dan hibah di beberapa tahun sebelumnya yang sempat mencapai Rp 24 miliar dan kemudian merosot di angka Rp 15 miliar. Namun demikian, sosialisasi menekan penularan itu tak berjalan maksimal karena tak diimbangi dengan pelaksanaan program yang tepat.
Sebelumnya, sosialisasi bahaya AIDS lebih banyak disalurkan melalui televisi dengan biaya yang sangat mahal. Padahal, menurut Basuki, informasi mengenai bahaya AIDS dapat lebih optimal saat langsung disampaikan pada masyarakat, atau menempelkan stiker informasi sampai ke tiap RW.
"Iklan di TV itu Rp 300 juta, padahal kalau kita bikin 10.000 stiker untuk dipasang di kantor RW kan cuma Rp 20 juta," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Basuki juga meminta KPAP untuk membuka saluran konseling 24 jam. Para tenaga konselornya direkrut dari kalangan profesional, akademisi, ataupun relawan yang telah dibina.
"Tapi programnya masih kita revisi," kata Basuki menambahkan. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/13/16454546/Sosialisasi.HIV.AIDS.Rp.14.M.Basuki.Larang.Iklan.di.TV?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari formula terbaik untuk memecahkan masalah macet lalu lintas di Ibu Kota. Setelah mantap dengan siasat membangun persimpangan tak sebidang mulai tahun depan, kali ini ide untuk merekayasa lalu lintas juga mengemuka.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyampaikan, ada puluhan titik rawan kemacetan yang harus dipecahkan. Umumnya titik rawan kemacetan itu terjadi di daerah yang jalannya menyempit (bottle neck), persimpangan, dan jalur putaran kendaraan.
"Solusi yang paling ringan seperti signal setting, perubahan arus lalu lintas dan membuat lintasan underpass atau flyover di persimpangan," kata Pristono di Jakarta, Senin (10/12/2012).
Saat ditanyai tentang peran Dinas PU dalam penanganan masalah macet, ia menjawab bahwa kemacetan tak bisa selesai hanya dengan manajemen kemacetan. Karena harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, seperti penambahan jalan, penyediaan lahan parkir, serta petugas yang berjaga di lapangan.
"Juga harus ada rekayasa, misalnya melebarkan jalur (bottle neck)," ujarnya.
Untuk mempertajam rencananya, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng pakar dari kalangan akademisi Universitas Trisakti untuk memilah lokasi prioritas rekayasa lalu lintas.
Pristono sempat membeberkan, pihaknya akan membuat underpass yang menghubungkan simpang Kuningan dengan Tendean. Titik lain yang diusulkan menjadi prioritas adalah Cawang sampai Grogol, dua gerbang tol di Semanggi, bottle neck di dua sisi Pancoran, dan persimpangan Slipi sampai mal Taman Anggrek.
"Misalnya kalau mau memecahkan persimpangan Kuningan kita harus rekayasa lalu lintas. Rekayasanya seperti dilarang belok kanan, mereset ulang traffic light. Penegakan hukumnya juga kita tingkatkan supaya hasilnya lebih optimal," ujarnya.http://assets.kompas.com/data/photo/2012/12/09/1454395-jokowi-berkumpul-dengan-para-camat-dan-lurah-620X310.jpg
Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah penataan kampung. Langkah awal, Jokowi akan melakukan komunikasi dengan warga Kampung Pulo.
"Mulai besok. Besok saya akan melakukan sosialisasi di Kampung Pulo, jam 3 sore," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012) petang.
Sosialisasi itu menurut Jokowi merupakan hal terpenting untuk dapat membicarakan apa saja kebutuhan warga setempat dan apa keinginan mereka agar program tersebut dapat terlaksana.
"Besok mulai berbicara dengan masyarakat. Apa sih keinginan-keinginan mereka, kebutuhan mereka itu apa. Ini baru awal. Karena komunikasi ke warga itu bisa saja 3, 4, 5, 6 -10 kali ketemu nanti," ujarnya.
Komunikasi kepada warga Kampung Pulo terkait penataan kampung itupun, menurut Jokowi, merupakan pendekatan kepada warga untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah dua kali melaksanakan komunikasi pendekatan kepada warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Tapi, yang di Bukit Duri lebar lahannya yang enggak bisa. Karena lebar sungainya harus 50 meter," katanya.
Program penataan kampung ini juga telah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan akan penuh menggunakan APBD DKI.
"Ya kita ini kan partisipatif. Ini lho ada konsep dari Pemprov. Kemudian masyarakat memberi masukan apa. Mungkin saja konsep penataan kampungnya bisa berubah di lapangan. Kenapa tidak? Karena memang ini membangun partisipasi dari bawah, dari akar rumput," kata Jokowi.
Seperti diberitakan, Jokowi merencanakan untuk menata 350 kampung di Jakarta. Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan.
Untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu, diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung. Penataan kampung itu tidak hanya dilakukan dengan konsep kampung deret.
Ia juga memiliki beberapa konsep lain untuk penataan kampung tersebut disesuaikan dengan kekuatan lokal yang ada. Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Jokowi mengatakan, desain-desain kampung itu dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.
"Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk pokja (kelompok kerja). Ini agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," kata Jokowi.
Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Selain Kampung Protein, desain-desain kampung lain meliputi Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/20063466/Jokowi.Mulai.Sosialisasi.Penataan.Kampung?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Dalam kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA), tercantum bahwa penanggung jawab proyek tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta. Hal itu yang membuat Jokowi benar-benar memperhitungkan proyek mass rapid transit (MRT).
"Sekarang sudah dalam proses. Saya harus tahu betul kerja samanya dengan Jepang itu seperti apa? Pinjamannya itu seperti apa? Bunganya berapa? Iya, kan? Saya harus tahu itu," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Terlebih lagi, kata Jokowi, di dalam perjanjian dengan pihak JICA tertulis "Pertanggungajawaban Mutlak Gubernur".
"Nah itu! Jadi, ada kesalahan sedikit saja, tanggung jawabnya mutlak gubernur. Mutlak, tahu mutlak kan? Mutlak," ujar Jokowi.
Pernyataan mutlak itulah yang membuat Jokowi gusar. Menurutnya, proyek MRT selanjutnya menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta sebagai BUMD yang menjalankan proyek tersebut dan sudah bukan menjadi tanggung jawab gubernur.
"Nanti, kalau ada apa-apa tanggung jawabnya gubernur. Saya enggak ngerti kok dulu bisa kayak begitu. Kan mestinya, ini kan sudah BUMD, seharusnya yang tanggung jawab penuhnya di PT MRT itu dong. Kok masih bawa-bawa gubernur, enggak mengerti saya," kata Jokowi.
Oleh karena itu, ia tidak mau apabila MRT merugi, Gubernur yang akan menanggung semuanya dan pada akhirnya juga berbuntut pada BUMD. Apabila merugi, bukan BUMD yang bertanggung jawab, melainkan gubernur.
"Ya, apakah saya harus tanggung jawab mutlak juga kepada Ancol. Nanti Ancol ada yang ruwet, saya yang tanggung jawab. Kalau ada kerugian, saya tanggung jawab. Ya, kok enak jadi direksi kayak begitu, enak aja.
Logika bisnisnya itu seperti apa, kalau logikanya seperti itu ya enak-enak aja. MRT rugi, masak saya yang di keeeeeeeek," kata Jokowi sambil menarik dasinya sehingga seperti orang tercekik.
Permasalahan ini juga yang nantinya akan dibawa Jokowi untuk dicari solusinya bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
"Karena sekali lagi, pertanggungjawaban mutlak, berarti saya enggak usah kerja jadi gubernur, saya ngawasin MRT aja terus. Karena kalau salah sedikit, saya yang di keeeeek pertama kali," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo membahas megaproyek mass rapid transit (MRT). Jokowi juga berencana melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Sudah jelas. Ya, ini tadi baru masalah ini. Kalau nanti dengan Menteri Keuangan sudah, akan bertemu juga dengan Jepang, baru nanti ke PT MRT Jakartanya, ya kami jalan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/12/2012).
Masalah yang akan dibicarakan dengan pihak JICA antara lain menyangkut pinjaman, kerja sama, dan bunga. Bunga yang dibebankan terhadap utang pembangunan MRT Jakarta juga akan dibicarakan kembali. Sebab, bunga sebesar 0,25 persen yang dibebankan masih dalam bentuk yen.
"Kalau dalam yen rendah, tetapi dalam rupiah jelasnya berapa? Kita ingin minta penjelasan yang lebih konkret, termasuk apakah pengadaan keretanya itu bekas atau tidak, juga harus dijelaskan," katanya.
Jokowi mengatakan tidak mempermasalahkan rute MRT tahap pertama yang sudah ditetapkan, yaitu Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menurutnya, rute yang ada saat ini sudah terdesain secara makro dan akan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya, seperti monorel, kereta api, dan bus transjakarta.
Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materiil dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.
Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/03/18084591/Jokowi.Gusar.Proyek.MRT.Jadi.Tanggung.Jawab.Gubernur?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan memutuskan nasib megaproyek transportasi massal berbasis rel yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel. Ia pun meyakini akan memutuskannya dengan segala risikonya.
"Saya janji sebelum akhir tahun semuanya akan kita putuskan dengan segala risikonya," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Dengan itu, Jokowi menegaskan kalau seorang pemimpin memang harus berani mengambil risiko.
"Kalau pemimpin enggak berani ambil risiko, ya enggak usah jadi pemimpin. Dalam pikiran saya, kalau semuanya untuk masyarakat kenapa kita harus takut? Kalau kita enggak ambil uang serupiah pun kenapa harus takut," kata Jokowi.
Ia pun mengatakan, langkahnya itu harus disertai dukungan pula oleh para jajaran di bawahnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan masyarakat Jakarta.
"Harus yakin dan optimis. Enggak ada kata menyerah dalam kamus saya. Kalau semuanya mendukung ya selesai masalahnya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan Monorel untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta.
"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.
Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman, juga kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sedikit membagi kegundahannya terkait megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) yang masih terkatung-katung kepada 10.000 peserta Silaturahmi dengan Gubernur DKI.
"Saya ini baru lima minggu bekerja, tapi selalu saja dikejar-kejar untuk diputuskan," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan monorel.
"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.
Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman.
"Kita akan nego kembali dengan peminjam. Semuanya, seperti kontraktor dan barang-barang semuanya dari sana. Terus ya kita ngapain? Masyarakat semua harus tahu," tutur Jokowi.
Selain akan merenegosiasi dengan JICA, Jokowi juga akan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang kepada JICA yang pada awalnya adalah 42:58.
42 Persen adalah beban pengembalian utang yang ditanggung Pemerintah Pusat kepada JICA dan 58 persen beban yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Jokowi mengatakan akan mencoba bernegosiasi dengan hitungan 70:30. Karena, menurut logikanya, Pemerintah Pusat harus menanggung beban yang lebih tinggi dibanding Pemprov DKI.
"Pusat memang harusnya yang lebih gede, agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan Pemerintah Pusatnya," kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi berjanji ia akan melanjutkan megaproyek tersebut dengan keyakinan semakin banyaknya transportasi massal akan mengatasi kemacetan lalulintas DKI Jakarta. Keputusan resmi pembangunan MRT yang saat ini sedang dalam proses tender konstruksi fisik tersebut, menurut Jokowi, akan diumumkan kepada publik setelah permohonannya dikabulkan Kementerian Keuangan.
Ia merencanakan paling tidak sebelum akhir Desember keputusan tersebut bisa diumumkannya.
"Setelah ketemu Menteri Keuangan. Proyek ini dilanjutkan, asalkan pembagian 70-30 itu dikabulkan," katanya.
Selasa, Jokowi Bertemu Menkeu untuk Negosiasi MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi membicarakan nasib kelanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Pertemuan itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa lusa (4/11/2012).
Jokowi akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut. Selama ini disepakati bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung 58 persen pengembalian pinjaman, sementara pemerintah pusat menutup 42 persen sisanya dalam bentuk hibah.
Jokowi ingin merenegosiasikan kembali komposisi tersebut. Ia menginginkan agar pemerintah pusat membantu membayarkan 70 persen utang kepada JICA dan Pemprov DKI hanya menanggung sekitar 30 persen.
"Hari Selasa nanti ketemu Pak Menteri," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Jokowi menilai komposisi awal pembagian pengembalian pinjaman kepada JICA sebesar 58:42 terlalu memberatkan bagi Pemprov DKI. Oleh karena itu, menurut Jokowi, porsi pemerintah pusat seharusnya lebih besar dibanding Pemprov DKI.
Dalam rencana pertemuannya bersama Menkeu, Jokowi ingin membahas soal komposisi pengembalian utang dan hal ini akan dikalkulasikan ulang. Dengan begitu, diharapkan akan disepakati pula besarnya subsidi dan harga tiket yang lebih rendah dari sebelumnya.
"(Pemerintah) pusat memang seharusnya yang lebih gede agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan pemerintah pusatnya," kata Jokowi.
Dengan melihat nilai investasi dan proyek yang besar itulah, Jokowi sangat berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini atau tidak. Jokowi yang baru lima pekan menjabat sebagai orang nomor satu di kalangan pemerintah Provinsi Jakarta tidak ingin diburu-buru untuk menentukan keputusan ini. Ia menegaskan akan melakukan kalkulasi secara cermat karena hal itu menyangkut uang rakyat. "Jadi bukan karena takut dan tidak takut, bukan. Jadi karena harus hati-hati dengan kalkulasi," kata Jokowi.
Selain akan bertemu dengan Menkeu, Jokowi juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak pemberi pinjaman, yaitu JICA. Setelah ia bertemu dengan Agus Martowardojo, Jokowi baru akan berani berbicara mengenai keputusan soal megaproyek tersebut.
Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materi dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, maka akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.
Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Maka konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/02/16532499/Selasa.Jokowi.Bertemu.Menkeu.untuk.Negosiasi.MRT?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Berdasarkan data terkini yang berhasil dihimpun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada hari ini, KJP akan diberikan untuk 3.046 siswa dari 113 sekolah (15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta). Di Jakarta Utara, jumlah penerima KJP mencapai 1.675 siswa yang berasal dari 46 sekolah.
Dari jumlah tersebut, beberapa siswa berasal dari lima sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di masing-masing suku dinas pendidikan di Jakarta.
Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin bergerak cepat memutus permasalahan pendidikan di Ibu Kota. Setelah meluncurkan 3.046 Kartu Jakarta pintar (KJP) hari ini, Sabtu (1/12/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menargetkan akan memberikan KJP kepada seluruh siswa miskin dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SMA/SMK). Untuk diketahui, sepanjang tahun ini, KJP akan dibagikan kepada 10.406 siswa miskin Jakarta di jenjang pendidikan menengah. Besaran dana yang diberikan kepada setiap siswa Rp 240.000 per bulan. Dana bantuan ini diharapkan dapat menutupi kebutuhan personal para siswa.
"Tahun depan semuanya dapat KJP, jumlahnya sekitar 332.000 penerima," kata Jokowi saat membagikan KJP di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu siang.
Menurut Jokowi, akan ada perbedaan nominal dana yang diterima siswa di setiap jenjang. Jika siswa SMA/SMK mendapat jatah Rp 240.000 per bulan, siswa setingkat SMP akan memperoleh dana Rp 210.000 per bulan, dan siswa SD menerima Rp 180.000 per bulan.
"Itu bukan untuk biaya sekolah, melainkan untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, serta untuk tambahan biaya gizi dan transportasi. Biaya sekolah, kan, sudah ditanggung," ujarnya.
Namun, masih ada perbedaan antara jumlah calon penerima KJP 2013 versi Jokowi dan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jokowi mengatakan tahun depan ada 332.000 siswa yang akan menerima KJP. Sementara data Dinas Pendidikan DKI mencatat hanya 251.258 siswa yang akan mendapatkan kartu tersebut. Jumlah 251.258 yang dipegang Dinas Pendidikan DKI merupakan akumulasi dari jumlah siswa dengan kategori miskin dan kategori sangat miskin. Jumlah siswa yang masuk dalam kategori miskin mencapai 100.922 orang dan siswa kategori sangat miskin mencapai 150.536 orang.
ATM di Sekolah untuk Optimalkan Kartu Pintar
Untuk memaksimalkan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas mesin ATM Bank DKI di sekolah. Meski saat ini baru ada dua sekolah yang dilengkapi mesin ATM Bank DKI, ke depan, jumlahnya akan ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, mesin ATM Bank DKI saat ini baru berada di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pihak sekolah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penempatan mesin ATM meski harus melewati proses kualifikasi berdasarkan tingkat kebutuhannya.
"Mesin ini kita permanenkan agar memudahkan siswa, khususnya dalam transaksi KJP," kata Eko, saat ditemui di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Utara, Sabtu (1/12/2012).
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala SMA Yappenda Bakrie Signun menyampaikan, mesin ATM yang diberikan oleh Bank DKI akan ditempatkan di posisi yang tidak mengganggu kegiatan sekolah. Masa operasinya, mesin ini terbuka untuk dimanfaatkan siswa dalam 24 jam nonstop.
"Sekarang masih sementara, nanti kita geser dan dipermanenkan. Pokoknya sehari penuh bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala SMA Paskalis Theresia Setyastanti mengaku telah mengedukasi para siswanya untuk memanfaatkan dan merawat mesin ATM tesebut secara baik. Di sisi lain, ia juga akan berkoordinasi dengan pihak Bank DKI untuk membuat sistem penggunaan yang lebih jelas.
"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak beberapa waktu lalu. Mesinnya bisa langsung digunakan setelah KJP dibagikan," kata Theresia.
Untuk diketahui, kebijakan Pemerintah DKI menggelontorkan KJP adalah berkat kerja sama Bank DKI yang bertindak sebagai pembuat sistemnya. Masing-masing siswa yang menerima KJP akan mendapatkan kartu dalam format ATM dan dapat digunakan di seluruh mesin ATM Bank DKI.
Setiap bulannya, Pemerintah Provinsi DKI akan mengucurkan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal para siswa, seperti untuk membeli buku, seragam, menutup biaya transportasi, dan hal pribadi lain yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Sepanjang 2012, DKI akan memberikan KJP pada 10.406 siswa. Untuk tahap awal, KJP dibagikan pada 3.046 dan sisanya dibagikan secara bertahap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com
Seperti diketahui, para siswa penerima KJP akan menggunakan uang sebesar Rp 240.000 setiap bulannya melalui kartu ATM Bank DKI. Dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau pemanfaatan kartu yang tidak semestinya. Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak risau. Baginya, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama. Pihaknya sengaja memberikan bantuan untuk menutup keperluan personal para siswa dalam bentuk uang dengan alasan agar para siswa leluasa menutupi kebutuhannya sesuai dengan keperluan.
Saldo Kartu Pintar Masuk Tiap Tanggal 1
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saldo Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan terisi setiap awal bulan. Para siswa tak perlu khawatir karena kartu ini dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pribadi siswa guna menunjang proses pendidikannya di sekolah.
"Saldonya setiap tanggal 1 sudah masuk," kata Jokowi seusai membagikan KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Guna memastikan itu, Jokowi pun mencoba KJP beberapa siswa untuk digunakan di ATM Bank DKI. Tanpa kesulitan, transaksi penarikan uang dapat dilakukan dengan mudah. KJP memang sengaja diformat dalam bentuk ATM, bekerja sama dengan Bank DKI. Setiap bulannya, para siswa penerima akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000.
Sesuai aturan, KJP hanya dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal yang memiliki kaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Misalnya untuk biaya transportasi, pembelian buku, seragam, tas sekolah, atau makanan penunjang gizi. Diharapkan, KJP dapat mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Jakarta yang saat ini angkanya masih berada di bawah 90 persen.
Seperti diberitakan sebelumnya, mulai hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membagikan KJP untuk ribuan siswa di Jakarta. Berdasarkan data terkini yang berhasil dihimpun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada hari ini KJP akan diberikan untuk 3.046 siswa dari 113 sekolah (15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta).
Di Jakarta Utara, jumlah penerima KJP mencapai 1.675 siswa yang berasal dari 46 sekolah. Dari jumlah tersebut beberapa siswa berasal dari 5 sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta.
KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di tiap-tiap suku dinas pendidikan di Jakarta.
Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Siswa Gunakan Kartu Pintar untuk Bayar Iuran Sekolah
Seorang siswa kelas XII SMA PGRI 38 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Saeful Rahman, mengaku akan memanfaatkan dana pemberian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membayar iuran sekolah. Bagi Saeful, tak ada pilihan lain. Sebab, selama ini, ia selalu menunggak iuran sekolah setidaknya untuk waktu dua sampai tiga bulan dengan biaya per bulannya Rp 240.000. Di keluarganya, kisah Saeful, yang menjadi tulang punggung adalah seorang kakaknya yang berprofesi sebagai sopir bayaran. Penghasilannya tak bisa menutupi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup keluarganya.
"Ya gimana lagi? Saya sekolah dibayarin kakak yang kerjanya cuma sopir," kata Saeful, saat dijumpai Kompas.com, pada acara pembagian KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Pengakuan Saeful tentang penggunaan dana bantuan ini tak sejalan dengan harapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang berharap dana dari KJP dimanfaatkan untuk keperluan menutup biaya personal, seperti biaya transportasi, pembelian buku dan seragam, memenuhi asupan gizi, dan hal lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan personal siswa untuk tetap sekolah.
Hari ini, KJP dibagikan untuk 3.046 siswa miskin di Jakarta. Hingga akhir 2012, penerima KJP akan menyentuh angka 10.406 siswa yang pembagiannya dilakukan secara bertahap. Setiap bulan, para pemegang KJP akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat langsung ditarik melalui mesin ATM Bank DKI dengan kartu yang memang diformat dalam bentuk ATM.
Ke depannya, KJP akan diberikan kepada seluruh siswa SD hingga SMA yang masuk kategori miskin dan sangat miskin. Diharapkan, angka partisipasi kasar (APK) di Jakarta akan melonjak setelah program ini dilaksanakan.
KJP buat Beli Sepatu, Buku, dan Naik Angkot
Setelah sukses dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang disambut baik warga DKI, Sabtu (1/12/2012), Kartu Jakarta Pintar hadir di tengah-tengah siswa dan siswi di DKI Jakarta.
SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Utara, menjadi salah satu yang menerimanya. Sebanyak 3.046 siswa menerima KJP sebagai bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk biaya operasional sekolah.
Hal ini disambut gembira para siswa dan siswi, khususnya SMA Paskalis yang didaulat untuk acara simbolisasi penyerahan KJP yang diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Vanessa, salah satu siswi SMA Paskalis, mengaku merasa senang dan tidak menyangka menerima KJP dari Jokowi langsung. "Aku senang bisa terima Kartu Jakarta Pintar, enggak nyangka juga bisa terima langsung dari Pak Jokowi," katanya.
Seperti yang sudah dikatakan oleh Jokowi, program dari KJP bukan untuk biaya SPP melainkan bantuan operasional siswa. Hal ini juga telah dipahami Vanessa. "KJP kan bukan untuk bayar SPP. Aku mau pake KJP buat beli buku, beli kaus kaki, beli sepatu, ongkos naik angkot, pokoknya untuk operasional aku sekolah," katanya.
Untuk penggunaan kartu yang berupa ATM Bank DKI, Vanessa mengaku sudah paham. "Aku sih tadi udah diajarin penggunaannya. Nanti kalau lupa, kata bapak dari banknya, bisa tanya lagi," pungkasnya.
Jokowi: Kalau Buat Beli TV, Kartu Pintarnya Saya Cabut
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau seluruh siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk bijak menggunakan uang yang diberikan setiap bulannya. Para siswa penerima KJP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 240.000 setiap bulan. Sesuai tujuannya, KJP hanya diperkenankan untuk digunakan siswa menutupi keperluan pribadinya terkait pendidikan.
"Kartu ini buat menunjang keperluan pribadi siswa untuk bersekolah," kata Jokowi, seusai membagikan KJP, di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Sesuai aturan, KJP dapat dimanfaatkan siswa untuk menutupi biaya transportasi, keperluan membeli buku, peningkatan gizi, dan hal lainnya yang masuk dalam kebutuhan personal terkait keperluan sekolah. Jokowi mengaku akan memberikan sanksi apabila ada siswa yang kedapatan menggunakan KJP di luar peruntukannya.
"Jangan untuk yang lain. Kalau untuk beli televisi nanti kartunya saya cabut," ujarnya.
Seperti diberitakan, sepanjang tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan KJP kepada 10.406 siswa SMA dan SMK. Jumlah tersebut untuk menutup angka partisipasi kasar yang mencapai 87,16 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk KJP tahun ini sebesar Rp 37 miliar. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Kartu ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu atau miskin.
KJP juga ditujukan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, seperti uang transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan. Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan kajian pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Kartu Jakarta Pintar (KJP) resmi diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta mulai hari ini, Sabtu (1/12/2012). Namun, banyak pihak meragukan efektivitas penggunaan kartu ini.
Jokowi Datang, Ribuan Siswa Bersorak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya tiba di SMA Yappenda, Jakarta Utara, pukul 08.15 WIB, untuk membagikan Kartu Jakarta Pintar secara resmi. Sekolah ini memang menjadi titik awal pembagian kartu pintar bagi siswa dari sekolah di wilayah Jakarta Utara. Kedatangan Jokowi memang telah ditunggu-tunggu oleh ribuan siswa sejak pagi. Shalawat, dan kendang serta dengan sorak sorai ribuan siswa menyambut kedatangan mantan Wali Kota Solo ini.
"Jokowi, Jokowi, Jokowi, hoooooo...," begitulah sorak sorai ribuan siswa saat Jokowi memasuki halaman sekolah sambil melambaikan tangan.
Kedatangan Jokowi ke sekolah ini adalah untuk membagikan KJP kepada 1.675 siswa miskin dari 46 sekolah yang berasal dari 5 sekolah negeri dan 41 sekolah swasta di wilayah Jakarta Utara. Menurut jadwal, Jokowi akan membagikan KJP hingga pukul 09.00 WIB, dan kemudian dilanjutkan di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Seperti diberitakan, sepanjang tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan KJP kepada 10.406 siswa SMA dan SMK. Jumlah tersebut untuk menutup angka partisipasi kasar yang mencapai 87,16 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk KJP tahun ini sebesar Rp 37 miliar. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Kartu ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu atau miskin.
KJP juga ditujukan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, seperti uang transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan. Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP.
SMA Paskalis Siap Sambut Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini, Sabtu (1/12/2012) akan menyerahkan karta Jakarta Pintar kepada sekitar 3.000 siswa kurang mampu di seluruh Jakarta.
Penyerahan dilakukan di dua tempat, salah satunya di SMA Paskalis , Kemayoran, Jakarta Pusat untuk siswa di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Saat ini para siswa dan juga para pejabat Suku Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Jakarta Pusat sudah hadir di lokasi untuk menunggu kehadiran Jokowi yang sedang menyerahkan kartu jakarta pintar di Jakarta Utara.
Untuk menunggu Gubernur, para tamu undangan disuguhi paduan suara dari siswa-siswi SD Santo Mikael.
Berlokasi di perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta, persisnya di Kompleks KODAM Sumur Batu (samping ITC Cempakamas) SMA Paskalis menampung banyak siswa kurang mampu dari Sunter, Kodamar, Galur, Tanah Tinggi dan sekitarnya.
Kepala SMA Paskalis Theresia Setyastanti menyatakan, lulusan SMP yang masuk sekolahnya memang bukan siswa-siswa dengan prestasi akademik baik. "Tapi kami mendidik mereka, memberi motivasi agar mereka tidak berkecil hati menatap masa depan," kata guru yang mengajar di sekolah itu sejak berdiri 1986.
Itu dibuktikan dengan alumninya yang ternyata banyak yang sukses sebagai wiraswastawan muda. Ada juga alumninya yang lulus cumlaude dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Kepala SMA Paskalis Bangga Didatangi Jokowi
Gubernur Jakarta Joko Widodo disambut antusias para siswa SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta. SMA ini dipercaya menjadi tuan rumah penyerahan Kartu Jakartau Pintar, Sabtu (1/12/2012).
Jokowi tiba pukul 09.27 WIB, lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Dalam acara tersebut, sebanyak 100 siswa menerima secara simbolis Kartu Jakarta Pintar dari tangan Jokowi langsung. Selanjutnya, sebanyak tiga siswa mencoba langsung penggunaan kartu Jakarta Pintar dengan didampingi Jokowi.
Theresia Setyastanti, Kepala SMA Paskalis menyambut gembira dan merasa bangga atas terpilihnya beberapa siswanya yang menerima Kartu Jakarta Pintar. "Saya sangat senang dan suatu kebanggaan bagi kami bisa kedatangan Bapak Gubernur," katanya.
Theresia mengatakan, SMA Paskalis mendapat jatah menerima Kartu Jakarta Pintar sebanyak 20 siswa. Kartu Jakarta Pintar itu, kata dia, akan membantu mengurangi beban biaya siswa.
"KJP pasti sangat membantu biaya pendidikan anak-anak kami," katanya.
Kepada wartawan Theresia mengatakan, ke-20 siswa SMA Paskalis penerima KJP layak menerimanya karena sudah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan. Sementara dari pihak sekolah, kata Theresia, merekomendasi anak-anak yang kebetulan tidak mampu dan pintar secara akademis dan baik perilakunya.
Menurut Theresia, SMA Paskalis memiliki siswa dengan latar belakang ekonomi yang beragam. "Kami memiliki siswa yang menengah ke atas dan juga kurang mampu," katanya.
Dengan demikian hari ini siswa yang menerima secara simbolis program Kartu Jakarta Pintar yang diluncurkan Joko Widodo berjumlah 3.046 siswa dari 113 sekolah yang terdiri dari 98 sekolah swasta dan 15 sekolah negeri.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com
Mimpi Jakarta memiliki moda transportasi massal yang modern masih terkatung-katung. Kajian yang dilakukan selama beberapa tahun pada angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT) seperti tak membawa hasil apa pun.
Dalam rapat yang dihadiri semua elemen pada Rabu (28/11/2012) sore tadi, sejumlah keanehan mengemuka, misalnya dalam hal tender proyek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa proses tender baru dilakukan untuk jalur dari Al-Azhar Jakarta Selatan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dalam tender itu disepakati pembangunan MRT menggunakan konsep subway.
"Baru itu yang ditenderkan, sisanya belum. Itu pun kami belum yakin, apakah warga mau punya terowongan dari Al-Azhar sampai HI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012) sore.
Belum lagi hasil kajian yang masih simpang siur. Saat ini banyak hasil kajian dari proyek MRT yang beredar, tetapi begitu masih diragukan keabsahannya. Basuki mengaku khawatir kajian yang beredar hanya analisis cetek sehingga ia meminta Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan PT MRT Jakarta untuk segera memberikan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Simpang siurnya data mengenai kajian MRT akhirnya berbuntut panjang karena timbul pertanyaan besar apakah MRT lebih baik dibangun dengan konsep subway atau elevated (jalan layang). Di lain sisi, PT MRT Jakarta sangat terkesan tidak transparan karena beberapa hasil kajian tidak pernah disampaikan secara utuh.
Berkali-kali menggelar rapat membahas MRT, baru hari ini PT MRT Jakarta mengeluarkan data mengenai pendapatan yang diperoleh dari berjalannya proyek MRT (return of investment).
"Jangan-jangan cuma kajian dari studi yang belum disetujui. Maka, kami minta yang resmi dan akan kami publikasikan. Kalau belum ada kajian amdalnya, berarti semua ini hanya omong kosong," ujar Basuki.
Masalah sumber pendanaan juga tak luput dari sorotan. Di tengah berjalannya rapat, pemerhati transportasi Darmaningtyas meminta pemerintah daerah (Jakarta) dan pemerintah pusat membeberkan secara jelas dan transparan mengapa menerima tawaran pinjaman dari sebuah perusahaan asal Jepang. Karena dalam perhitungannya, proyek MRT dapat berjalan tanpa harus terikat dengan dana utang.
"Logika saja, kalau setiap tahun harus mengeluarkan Rp 3 triliun, saya kira Jakarta bisa. Menerima tawaran pinjaman seperti menawarkan diri kita untuk kembali dijajah," ujar Tyas.
Megaproyek mengenai MRT ini memang telah mengemuka jauh sebelum kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi Sutanto Suhodo sempat mengatakan kajian mengenai MRT telah dilakukan sejak tahun 1980-an.
Untuk mengegolkan megaproyek ini, tak kurang dari Rp 15 triliun harus disiapkan, dengan panjang jalur sekitar 15 kilometer yang melintas dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI).http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/28/18425431/Sederet.Keanehan.Megaproyek.MRT?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Jokowi Pening Dengar Pemaparan PT MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo walk out sebelum pembahasan megaproyek transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT) selesai. Padahal, rencananya Jokowi akan memutuskan kelanjutan nasib proyek MRT pada pertemuan terbuka yang digelar hari ini. "Saya pening. Lha gimana coba, kamu lihat kayak begitu. Coba kamu dengerin kayak gitu gimana, gimana coba kalau kamu jadi saya," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Walk out-nya Jokowi itu pun karena Jokowi ingin menyambangi warga Cilincing, Jakarta Utara. "Ini yang di Cilincing dicegat sama warga di tol. Saya mau ke sana lagi. Ngerampungin yang di sana dulu," kata Jokowi.
Jokowi pun masih belum mengerti kapan pertemuannya dengan PT MRT Jakarta akan digelar kembali. Jokowi mengatakan, ia akan menjernihkan pikirannya dahulu karena megaproyek itu adalah proyek jangka panjang. "Iya, butuh waktu untuk dikaji lagi, tetapi benar daripada cepat-cepat malah keliru," kata Jokowi.
Terkait penundaan keputusannya hari ini, Jokowi pun mengatakan masih belum puas terkait pemaparan dari pihak PT MRT Jakarta. "Ya, saya yakin hari ini bisa diputuskan. Akan tetapi, ternyata masih kayak gitu dengerin sendiri to. Perencanaan itu sebenarnya sudah memenangi 60 persen dari sebuah proses kegiatan. Lha kalau perencanaan belum ada sebuah kepastian, bagaimana saya mau membuat keputusan," kata Jokowi.
Tak Putuskan Nasib MRT, Jokowi Pilih Temui Warga
Saat menyaksikan rapat pembahasan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT), Joko Widodo tidak berkomentar sedikit pun. Malah setelah dua jam rapat berlangsung, Gubernur DKI Jakarta itu meninggalkan lokasi pertemuan. Lagi-lagi Jokowi meninggalkan pembahasan MRT di saat Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo sedang memberi pemaparan. Hal ini kerap terjadi di saat Pemprov DKI sedang mendengarkan pemaparan PT MRT.
Terlihat ajudan Jokowi mengikutinya dari belakang. "Nanti dulu, saya mau shalat dulu," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012). Jam memang sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB. Jokowi hendak shalat Ashar. Namun setelah itu, Jokowi tidak kembali ke tempat pertemuan.
Beberapa saat kemudian, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memberitahukan informasi bahwa Jokowi meminta izin menemui masyarakat Cilincing yang berdemo memblokir jalan karena digusur. "Pak Gubernur mohon diri, dia mau pamit karena telah ditunggu masyarakat di Cilincing," kata Basuki. Akhirnya, pertemuan yang membahas nasib MRT ke depannya tetap tanpa hasil. Jokowi pun belum memutuskan apakah megaproyek MRT akan dilanjutkan atau tidak.
Jokowi Targetkan Stadion Persija Selesai 2015
Mimpi Persija Jakarta untuk memiliki stadion pribadi akan segera terealisasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mulai membangun stadion bagi klub sepak bola kebanggaan Jakarta ini tahun 2013.
"Tahun depan persiapan. Pokoknya mulai bangun tahun depanlah. Targetnya rampung dua tahun," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).
Ia mengatakan, keberadaan stadion ini penting karena selain bermanfaat sebagai ruang terbuka hijau (RTH), stadion juga bisa dijadikan tempat rekreasi alternatif dan penyaluran potensi di bidang olahraga para muda-mudi.
Stadion itu juga perlu dilengkapi dengan jogging track yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga cabang lain, yakni atletik. Apabila sudah jadi nantinya, Stadion BMW akan berkapasitas 50.000 tempat duduk. "50.000. Itu kalau yang duduk ya. Kalau desak-desakan ya bisa sampai 100.000," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, kemungkinan stadion untuk Persija akan dibangun di Taman BMW, Jakarta Utara. Namun, permasalahannya, tanah tersebut masih dalam status sengketa.
"Hanya, kepastiannya menunggu adanya putusan dari pengadilan, mengingat status lahan tersebut sengketa," kata Ratiyono.
Menurut Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Sri Rahayu, sengketa lahan eks Taman BMW sudah dimenangkan Pemprov DKI Jakarta di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Tapi, sejauh ini belum diketahui apakah pihak penggugat akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atau tidak," ujar Sri.
Taman BMW yang terletak di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, ini sebelumnya sudah dicanangkan Fauzi Bowo akan dibangun dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti stadion sepak bola yang dilengkapi trek atletik di bagian dalamnya pada 2010. Target awal pembangunan ini selesai pada tahun 2012.
Di luar stadion akan dibangun dua lapangan sepak bola untuk latihan, selain juga dua lapangan sepak bola pantai, voli, dan olahraga air. Sisanya akan dibuat waduk dan situ.
Stadion itu juga akan menjadi markas klub Persija Jakarta. Stadion yang menghabiskan dana sekitar Rp 900 miliar itu bahkan disebut-sebut akan menjadi stadion termegah di Asia. Namun, hingga kini, proyek Fauzi Bowo tersebut belum terwujud.
Jokowi Anggarkan Stadion Persija Rp 1,05 Triliun
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggarkan pembuatan Stadion Persija di Taman BMW, Jakarta Utara, sebesar Rp 1.050.000.000. Anggaran tersebut sudah dalam proses pengajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta).
"Itu anggaran sudah masuk ke stadionnya dan landscape-nya. Kira-kira sebesar itulah," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).
Kemungkinan, pendanaan Stadion Persija itu akan menggunakan anggaran multiyears. "Coba kita lihat nanti posisinya karena sekali lagi budgeting itu adanya di Dewan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan akan segera membangun sebuah stadion bagi Persija mulai tahun depan, 2013, dan ditargetkan rampung dalam dua tahun. Ia mengatakan, keberadaan stadion ini penting karena selain bermanfaat sebagai ruang terbuka hijau (RTH), stadion juga bisa dijadikan tempat rekreasi alternatif dan penyaluran potensi di bidang olahraga para muda-mudi.
Stadion itu juga perlu dilengkapi dengan jogging track yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga cabang lain, yakni atletik. Kapasitasnya mencapai 50.000 tempat duduk. Namun jika berdesak-desakan, stadion dirancang mampu menampung 100.000 orang.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) di Balai Agung, Balaikota Jakarta. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapim tersebut adalah tentang rencana pembangunan elevated busway (busway layang) di beberapa titik di Jakarta.
Dalam rapat hari ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Udar Pristono tampak menghadiri rapat. Secara langsung dia juga mengundang pakar transportasi Darmaningtyas untuk ikut menghadiri rapat dan memberikan pandangannya.
"Saya ikut rapat karena diundang Kadishub," kata Darmaningtyas saat ditemui sesaat sebelum menghadiri rapat, di Kompleks Balaikota Jakarta, Senin (26/11/2012).
Tyas mengatakan, dirinya akan memberikan pandangan mengenai pembangunan busway layang. Menurut dia, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan dan mungkin saja direalisasikan seiring dengan upaya mengoptimalkan transportasi umum untuk menekan angka kemacetan.
Sampai berita ini diturunkan, rapim tersebut baru saja dimulai. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga tampak hadir meski sedikit terlambat karena harus menyelesaikan rapat yang sebelumnya digelar di ruang rapat wakil gubernur.
Penambahan busway layang diprediksi mampu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. - Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, kebutuhan busway layang di Jakarta sudah sagat mendesak. Hal itu dikemukakannya dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (26/11).
"Saya diundang oleh Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, untuk ikut rapim hari ini. Sebab dalam rapim, Gubernur [Joko Widodo] mau membicarakan soal busway layang. Jadi saya diminta pandangannya," kata Darmaningtyas di Balaikota DKI.
Dalam rapim nanti, lanjutnya, dia ingin menegaskan pembangunan elevated busway atau busway layang sangat dibutuhkan dan juga sangat mungkin direalisasikan Pemprov DKI. Penambahan busway layang ini diprediksikan mampu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi atau terjadi peningkatan pengalihan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi massal.
"Pemindahan orang ke transportasi massal ini sejalan dengan keinginan Jokowi untuk menekan angka penggunaan kendaraan pribadi, yang saat ini cukup tinggi di Jakarta. Kalau Pemprov bisa menyediakan pilihan transportasi yang baik, maka pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dapat terjadi," ujarnya.
Menurutnya, saat ini sudah dapat dibangun busway layang di Ciledug-Blok M dan Depok UI-Manggarai. Kondisi jalan di kedua kawasan tersebut tergolong sempit namun selalu dipadati kendaraan bermotor, sehingga dirasa butuh dibangun jalan layang untuk busway.
Pembangunan busway layang diharapkan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi di wilayah Jakarta Selatan, Ciledug dan Depok.
Rapat yang dipimpin Jokowi hari ini digelar untuk membahas tiga agenda, yaitu persiapan audiensi ke Wapres tentang MRT, paparan tentang rencana pembangunan GOR BMW (Gelanggang Olah Raga Bersih, Manusia ber(W)ibawa), serta pembangunan Kantor Arsip dan Perpustakaan Cikini.
Joko Widodo tiba di Balaikota pukul 07.30 mengendarai mobil dinas Toyota Land Cruiser hitam B 1543 SMZ. Dia mengenakan pakaian dinas linmas warna hijau. Saat ini, rapim yang dimulai jam 08.00 masih berlangsung.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Pertemuan tertutup itu membahas percepatan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 35 km pada awal tahun 2013 dan pembangunan rumah susun di dua lokasi pada tahun depan. "Dalam pertemuan ini, semua sehubungan dengan rencana penataan permukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung dengan memberikan tempat layak bagi warga di bantaran kali," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di kantor Kemenkokesra, Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Agung menuturkan, program penataan Kali Ciliwung tersebut sudah direncanakan sejak Januari 2011 lalu. Namun, karena adanya hambatan teknis, program tersebut sempat tertunda. "Sebelumnya, mau ambil lahan di Berlan, tetapi kesulitan juga. Namun, prinsipnya program ini akan tetap berlanjut," ujar Agung. Sementara itu, Menpera Djan Faridz mengatakan, penataan kali sepanjang 35 kilometer akan dimulai dari Srengseng hingga Manggarai dan dilanjutkan dari Manggarai hingga Kampung Melayu. "Untuk yang di Pasar Rumput, di bawahnya tetap ada pasar, kita hanya ambil udaranya. Di dinas teknis, tetap ada pasar di lantai satunya, tetapi skala kecil. Di atasnya, ada toko-toko barang antik dari Jalan Surabaya," kata Djan.
Dalam tahapan awal, dua lokasi yang akan dibangun rusun yang dimaksud nantinya akan mampu menampung sebanyak kurang lebih 6.000 kepala keluarga. "Sementara target keseluruhan normalisasi Sungai Ciliwung sendiri nantinya diharapkan dapat menampung 13.000 kepala keluarga. Untuk rusun yang terdapat di atas Pasar Rumput, ditargetkan mampu menampung 5.000-an KK, sementara untuk di Dinas Teknis sendiri sekitar 1.000 KK," kata Djan Faridz.
Selanjutnya, kata dia, akan dilanjutkan dengan pembangunan rusun di atas Depo Manggarai. "Akan tetapi, kita masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk pembangunan rusun di atas depo kereta api Manggarai. Lebih lanjut, nantinya juga akan dilakukan revitalisasi Pasar Rumput. Selama pembangunan nanti, para pedagang yang terdapat di Pasar Rumput akan direlokasi sementara ke Pasar Blora," kata Djan. Proyek ini akan memakan anggaran senilai Rp 1,3 triliun dari pemerintah pusat. Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi DKI nantinya akan bertugas dalam hal teknis, seperti pembebasan lahan dan sosialisasi kepada warga yang akan dipindahkan ke rusun tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, langkah persuasi dan komunikasi dengan warga akan menjadi kunci penyelesaian masalah dalam penataan Kali Ciliwung. Jokowi akan berusaha menampung semua aspirasi warga untuk menata kampung-kampung di bantaran kali tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Jumat (23/11/2012).
Mereka membahas mengenai percepatan normalisasi Kali Ciliwung dan pembangunan rumah susun di dua lokasi tahun depan, antara lain di Pasar Rumput dan lahan dinas teknis di Jakarta Timur. "Kita memang sudah ketemu beberapa kali, sekarang ini mau tegaskan dengan Pak Menko khusus untuk penataan Ciliwung. Kita akan menyediakan lahan di Pasar Rumput dan lahan di dinas teknis Jakarta Timur," kata Jokowi di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Jumat (23/11/2012). Dua lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun. Setelah Kali Ciliwung dinormalisasi sepanjang 35 km, warga di bantaran kali akan dipindahkan ke rumah susun. Oleh karena itu, Jokowi akan turun langsung menemui warga untuk terus berkomunikasi agar mereka mau dipindahkan ke rusun setelah rusun tersebut selesai dibangun pada akhir 2013. "Kalau mereka masih keberatan dengan biaya sewa rumah susun, ya nanti diberikan subsidi. Pokoknya yang penting untuk mengatasi banjir dan pemukiman kumuh, semuanya kita laksanakan," kata Jokowi.
Pada tahap pertama, Jokowi menargetkan sekitar 6.000 kepala keluarga dapat menempati rusun di Pasar Rumput dan rusun di dinas teknis Jakarta Timur. Biaya pembangunan akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hanya menganggarkan segala keperluan yang bersifat nonteknis. Namun, sekali lagi, Jokowi menekankan pentingnya komunikasi dengan warga mengenai solusi ini. "Ya kan komunikasi itu bagian kita (Pemprov DKI) ngomong agar mereka mau ditata. Tapi ini berbeda lho ya sama penataan kampung. Jadi semuanya bergerak. Yang penataan Ciliwung bergerak, yang penataan kampung bergerak semuanya," kata Jokowi. Untuk mulai menyosialisasikan kepada warga sekitar, Jokowi mengatakan, apabila proyek ini sudah final, ia akan langsung segera turun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan warga, khususnya di Pasar Rumput. Ia menyatakan, mengenai pembangunan rusun di lahan dinas teknis sudah tidak menemui masalah. Jokowi optimistis rencana normalisasi Kali Ciliwung itu akan berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Setelah satu bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terus didesak untuk mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. Jokowi menyatakan, untuk saat ini permasalahan tersebut dapat ditangani dengan penanganan langsung di lokasi banjir. Setiap kali mendapat pertanyaan soal masalah banjir tersebut, Jokowi menyatakan dirinya baru lima bulan menjabat sebagai gubernur sehingga perlu waktu menentukan cara untuk menangani banjir secara menyeluruh. Untuk itu, ia menegaskan perlu mendalami permasalahan banjir ini langsung dari lapangan. "Saya ini kan memang penginnya ke lapangan terus, ingin menguasai masalah secara detail seratus persen agar saya mengerti," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (23/11/2012) malam.
Setelah menguasai permasalahan-permasalahan di lapangan, Jokowi segera membuat perencanaan penanganan banjir. Setelah itu, ia akan menentukan waktu yang tepat untuk mengeksekusinya. Saat ini yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi datangnya hujan deras dan banjir adalah penanganan lapangan. Mengenai distribusi logistik, Jokowi meminta hal tersebut dilakukan dengan segera dan tepat. Titik-titik banjir mana saja yang harus mendapat pasokan logistik dan tindakan evakuasi harus ditentukan secepatnya agar tidak ada korban jiwa. "Ya memang penanganan lapangan, seperti persiapan-persiapan perahu yang harus segera dikirim kayak kemarin siang, sore. Penanganan-penanganan lapangan seperti itulah yang harus dikerjakan dalam menanggulangi peristiwa banjir," ujar Jokowi.
Untuk antisipasi banjir dalam jangka menengah, Jokowi mengatakan semua prosesnya sudah dimulai. Salah satu contohnya adalah melanjutkan proyek pelebaran Kali Pesanggrahan yang akan dipercepat mulai tahun depan. "Kalau setahun misalnya rampungnya sekian kilometer, nanti dilipatkan dua kali kalau perlu. Tapi ini kan menyangkut juga kecepatan pembebasan tanah," kata Jokowi. Pemprov DKI juga akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal pembebasan tanah untuk pelebaran Kali Pesanggrahan. Ini dapat dilakukan secara bersama-sama di samping mempercepat langkah pengerukan Cengkareng Drain dan kali-kali kecil lain.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan untuk menata 350 kampung di Jakarta. Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan.
Jokowi mengatakan, untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu, diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung. Penataan kampung itu tidak hanya dilakukan dengan konsep kampung deret. Ia juga memiliki beberapa konsep lain untuk penataan kampung tersebut disesuaikan dengan kekuatan lokal yang ada.
"Misalnya, (desain) Kampung Protein di Tegalparang karena di lokasi tersebut banyak terdapat industri yang bergerak pada pembuatan tahu dan tempe," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (22/11/2012).
Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Jokowi mengatakan, desain-desain kampung itu dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.
"Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk pokja (kelompok kerja). Ini agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," kata Jokowi.
Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Selain Kampung Protein, desain-desain kampung lain meliputi Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.
Ada satu desain kampung yang proyeknya dibatalkan oleh Jokowi. "Kampung Kontainer di Jembatan Tiga, Jakarta Utara, batal karena bahaya, lokasinya berada di bawah jembatan sehingga dikhawatirkan jika terjadi kebakaran," kata Jokowi. Jokowi mengatakan, sebetulnya masih ada konsep-konsep lain yang ingin dikembangkan, tetapi ia masih merahasiakannya.
Untuk mencicil pembaruan kampung ini, Jokowi menargetkan akan menata 100 kampung setiap tahun. Sayangnya, Jokowi masih enggan memberikan paparan detail maupun salinan desain kampung yang disusun menjadi buku-buku eksklusif tersebut kepada media. Konsep-konsep itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
"Kalau saya sih maunya 100, tetapi Dewan ya enggak tahu. Kira-kira total sebanyak 350-an kampung yang perlu kita upgrade," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membuat sebuah brand image baru untuk Jakarta. Jokowi tidak ingin Jakarta hanya dikenal dengan segala keburukan dan karut-marut berbagai permasalahannya.
"Di Jakarta, saya masih mencari sebuah potensi apa yang mesti kita angkat. Sebagai contoh, kalau ke Paris, kita mikirnya, 'Oh mode.' Nah, kalau orang mau ke Jakarta, mikirnya apa?," tanya Jokowi kepada pengunjung Indonesia Creative Power 2012, di XXI Epicentrum Walk, Jakarta, Kamis, (22/11/2012).
Mendengar Jokowi bertanya itu, para pengunjung pun kompak menjawab dengan sinis, "Macet..." Jokowi memaklumi jawaban itu karena setiap hari selalu terjadi kemacetan di Ibu Kota. "Kalau enggak, banjir," katanya menimpali jawaban audiens.
Oleh karena itu, Jokowi menyatakan harus ada proses positioning, branding, dan diferensiasi yang dibangun di Jakarta. Dengan demikian, Jakarta memiliki citra yang baik di mata warga maupun dunia. "Brand Jakarta sekarang 'Enjoy Jakarta'. Enjoy-nya di mana?" sindir Jokowi yang disambut riuh pengunjung.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang ingin menunjukkan ada ruang publik yang digunakan untuk memasarkan produk-produk kreatif. Pemprov DKI bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen menciptakan program creative public space. Jokowi berharap program itu sudah mulai berjalan tahun depan.
Jokowi menambahkan, produk kreatif tersebut tidak harus dalam bentuk barang. Ia mencontohkan Kota Barcelona, di mana di sekitar jalanannya ada yang menjual lukisan, menjual hasta karya, dan juga bermain gitar sehingga menjadikan kota tersebut menjadi bagus sekali.
Jokowi menjelaskan, creative public space itu akan dibangun di tiga area, yaitu di Kota Tua, area Jalan Thamrin, dan Blok M-Mayestik. "Tapi ini masih kita lihat. Nanti kita ciptakan area public space. Kalau ini jadi, nanti tahun depan juga akan kami bangun kampung-kampung kreatif," ujarnya.
Rencana Pemprov DKI Jakarta dan Kemenparekraf untuk membangun ruang kreasi publik di Jakarta ini ditujukan untuk mendukung perekonomian dari hasil karya kreatif warga Jakarta. Adapun kriteria lahan yang akan dijadikan ruang kreasi publik itu adalah ruang terbuka hijau, area pedestrian, tempat untuk berjualan, dan juga untuk pengendara kendaraan bermotor. http://megapolitan.kompas.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kerja Satpol PP DKI Jakarta yang mencapai tujuh ribu orang. Menurutnya, mereka bisa dimanfaatkan untuk pengamanan kantor dinas DKI. Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3".
Awalnya, Basuki mempertanyakan terkait anggaran pengamanan kantor yang dibuat Dinas PU DKI sebesar Rp 1 miliar untuk 45 orang. Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini, tidak mungkin ada perusahaan outsourcing yang mau menerima proyek tender tersebut. "Siapa mau ikut lelang piara 45 orang bayar Rp 1 miliar. Jadi, ada dua kemungkinan, potong gaji atau yang kerja cuma 20 orang. Jadi, waktu lelangnya dia tulis 45 orang," kata Basuki kepada jajaran Dinas PU DKI.
Basuki juga menyatakan keheranannya mengapa dinas-dinas di DKI menggelontorkan miliaran rupiah untuk pengamanan aset. "Semua SKPD membayar miliaran rupiah untuk pengamanan aset. Ini yang saya bingung. Satpol PP kita itu ngapain aja tujuh ribu orang? Kerjanya apa? Sebagian malakin orang renovasi rumah, keliling-keliling," ujarnya lagi. Dalam rapat tersebut, Basuki lebih terlihat santai ketimbang rapat-rapat sebelumnya. Bahkan, dia memaparkan sambil tertawa-tawa. Menurutnya, anggaran yang dibuat Dinas PU memang lebih realistis ketimbang dinas lainnya. Namun, dia tetap meminta anggaran yang masuk akal.
Pada anggaran pengamanan kantor Dinas PU, tertera Rp 1 miliar untuk 45 orang. Namun, berdasarkan hitung-hitungan jika gaji per orang Rp 2 juta, anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar. "Ini kebiasaan kita buat anggaran. Satu miliar, 500, 250, tidak boleh begitu. Jadi, kalau hitungannya harus Rp 1,3 miliar, ya harus Rp 1,3 miliar, naikkan," ujar Basuki. "Jadi, saya tugasnya bukan motongin uang bapak, tetapi kalau begitu bapak bohong. Yang kerja enggak 45 orang," tambahnya.
Dengan anggaran hanya Rp 1 miliar, sementara real-nya bisa mencapai Rp 1,3 miliar, maka yang akan terjadi para petugas keamanan hanya akan di bayar di bawah Rp 2 juta. Belum lagi untuk THR dan pajak penghasilan. "Saya tidak mau orang yang kerja sama kita digaji di bawah UMP, Pak," kata Basuki. Basuki kemudian menceritakan, dia bertanya kepada petugas cleaning service di Balaikota DKI terkait upah mereka. "Saya sudah tanya, cleaning service cuma dapat satu koma... enggak tega lah kita," cetus wakil Jokowi ini. "Jadi, dialihkan ke honorer saja. Jadi, pengamanan kantor jangan dilelang," ujar Basuki memberi solusi terkait anggaran untuk pengamanan kantor di Dinas PU.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan kinerja dinas pekerjaan umum yang selalu menggunakan pihak ketiga untuk pengerjaan suatu proyek. Padahal, hal tersebut bisa dikerjakan sendiri. Misalnya dalam proyek perbaikan jalur busway. Setiap koridornya, dinas PU menganggarkan Rp 20 juta. Perencanannya dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal, banyak pegawai dinas PU yang direkrut dari lulusan insinyur. "Mereka (konsultan) juga insinyur kok, Pak, sama dengan kita, ilmunya sama. Namun, kita enggak bisa mengerjakan sendiri. Akan tetapi, itulah pemerintah. Jadi seolah-olah kita jadi PNS cuma jadi bos gitu lho, Pak. Semua kasih ke orang, kasih ke orang. Seolah-olah kita otaknya kosong," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". "Dari dulu saya ributnya sama orang PU begitu, Pak. Ini Bupati sok, enggak butuh konsultan katanya. Bukannya sok, tetapi kalau sudah ada, contek, kenapa mesti bikin lagi. Ya pikiran saya begitu. Kan, kita insinyur semua, masak nyontek aja enggak bisa sama sekali," ujar Basuki lagi.
Dari paparan Dinas PU, Basuki melihat banyaknya anggaran, seperti studi perencanaan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Semua pengerjaannya menggunakan pihak ketiga. "Apa enggak bisa di dalam melakukan sendiri? Enggak apa-apa, kalau enggak bisa, artinya kita enggak butuh insinyur di PU. Bener dong, Pak. Jadi kalau kita menerima PNS, PNS apa saja, asal ngerti manajemen," tutur pria yang akrab disapa Ahok itu. "Untuk apa insinyur di PU, enggak ada kerjanya kok. Semua dikasih ke orang," tutur dia lagi.
Para jajaran Dinas PU beralasan, berbagai perencanaan itu sesuai dengan SK gubernur. Namun, diingatkan Basuki bahwa kehadiran Jokowi-Basuki adalah untuk menciptakan Jakarta Baru. Oleh karena itu penyusunan anggaran proyek tidak lagi menggunakan gaya lama. "Saya potong yang enggak masuk akal. Kalau emang perlu dinaikkan, ya dinaikkan," katanya.
Masih dalam rapat anggaran dengan Dinas PU DKI Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terheran-heran. Untuk scanning file saja, anggarannya mencapai Rp 350 juta. Dalam pengajuan anggaran, Dinas PU mencantumkan harga Rp 350 juta untuk scanning and filing electronic 2.450 lembar dokumen. Namun, anggaran tersebut belum termasuk manage service aplikasi online. "Kenapa kasih orang lain? Scanning kasih orang kita juga aja, Pak. Arsip elektronik Rp 350 juta. Bisa pakai orang dalam saja," kata Basuki sambil menggeleng-gelengkan kepala.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Namun, jajaran Dinas PU beralasan mereka tidak memiliki scanner. Hal ini menambah keheranan Basuki. Kantor sebesar Dinas PU tidak memiliki scanner yang biasanya sudah satu paket dengan printer, telepon, dan faks. "Belum punya? Masak canggih-canggih belum punya. Beli printer sudah ada scan," ujarnya.
Menurut Ahok, penyimpanan file bisa dilakukan oleh gmail, murah dan gratis. Scanning pun bisa dilakukan oleh pegawai Dinas PU sendiri yang berjumlah sekitar 1.600 orang. "Untuk scanning 2.450 lembar, satu orang 10 lembar aja per hari bisa 1.000 lembar," cetusnya. Harga Rp 350 juta, menurut Ahok, memang termasuk kecil untuk APBD DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah. Namun, dana tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat miskin. "Kecil memang untuk uang kita. Untuk orang miskin, kerja 10 tahun pun tidak punya uang ini, Pak. Dia gaji 2,5 juta per bulan, 10 tahun baru Rp 300 juta," ujarnya.
Setelah itu, jajaran Dinas PU sepakat untuk membeli alat scanning yang bisa untuk kertas ukuran A-3 seharga Rp 175 juta dan menghapus proyek tersebut. "Kemahalan A3 Rp 175 juta. Saya yakin kalau saya ke kantor Bapak, pasti punya printer yang besar itu. Masak enggak punya. Ini bisa langsung beli kan, enggak usah lelang," katanya lagi. "Satu unit scanner. Kesannya hebat, pembangunan untuk pengarsipan. Tulis saja pembelian scanner, pengadaan scanner untuk arsip," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai terlalu banyak anggaran di Dinas PU DKI Jakarta yang menggunakan konsultan. Bahkan untuk saringan sampah saja butuh perencanaan. Untuk jasa seluruh konsultan saja, anggaran Dinas PU mencapai Rp 33 miliar. Padahal, konsultan hanya digunakan untuk perencanaan, yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang dalam Dinas PU. "Perencanaan saringan sampah saja Rp 300 juta. Apa yang mau direncakan, Pak? Bapak pasang saja saringan sampah, apa susahnya. Maksudnya uang-uang ini yang saya tidak paham," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Menurut Basuki, terlalu banyak anggaran untuk perencanaan-perencanaan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Dinas PU, namun diberikan kepada konsultan. Padahal, banyak pegawai Dinas PU yang merupakan lulusan insinyur. "Benar-benar uang negara dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting," cetus pria yang akrab disapa Ahok ini.
Basuki juga menceritakan pengalamannya saat menjadi Bupati di Belitung Timur. Menurutnya, konsultan kerap mengakali kliennya. "Survei sekali, bisa bikin 3-4 dokumen, tapi dia hitung cost-nya seolah-olah 3-4 kali jalan. Dulu di Bangka Belitung, foto udara, dari pusat ada. Dia lobi kita untuk provinsi, dia lobi tingkat kabupaten. Tapi seolah-olah dia terbang tiga kali. Jadi dia cuma copy paste," tuturnya. Untuk itu, jika berhubungan dengan konsultan, Basuki meminta Kepala Dinas lebih teliti lagi melihatnya apakah mereka memberi harga yang masuk akal. "Kita minta bantu mereka, setengah kasih ke rakyat kembali," imbuhnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
