Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakhiri polemik tentang upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013. Jokowi berjanji akan mengesahkan nilai UMP pada sore hari ini, Selasa (20/11/2012).
"Hari ini saya tanda tangani," kata Jokowi saat ditemui para wartawan di gedung Balaikota Jakarta, Selasa siang.
Ia menjelaskan, UMP akan ditetapkan di angka Rp 2.200.000. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mendengar aspirasi dari seluruh pihak, baik itu buruh maupun perwakilan pengusaha.
Angka UMP sebesar itu merupakan hasil putusan rapat Dewan Pengupahan pada medio pekan lalu. Angka tersebut sebenarnya mendapat penolakan dari unsur pengusaha karena dinilai tak realistis. Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa keputusan final terkait UMP berada di tangannya.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menilai bahwa angka UMP DKI sebesar Rp 2.200.000 adalah yang terbaik. Angka itu sudah sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang ditetapkan senilai Rp 1.987.789. "Tadi sudah ketemu dan dirampungkan, semua yang memutuskan kan saya. Kalau ditanya ke saya apakah adil? Ya sudah adil," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp 2.200.000. Nilai ini hanya beda tipis dari nilai upah yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI sebesar Rp 2.216.243,68.
"Kami ketok Rp 2,2 juta. Dewan Pengupahan kemarin menetapkan Rp 2,2 juta sekian. Kami bulatkan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Mengenai sikap pengusaha yang sebelumnya menolak besaran angka UMP tersebut, Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu sudah diambil berdasarkan win-win solution. Apabila salah satu pihak tidak setuju, akan selalu berkelanjutan, tidak akan ada habisnya.
"Kalau ditanya ke serikat masih belum, pengusaha masih belum. Itu sudah saya putuskan. Saya sudah minta yang sudah diputuskan semuanya bisa menerima. Saya sudah undang dan ajak berbicara. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, penetapan besaran nilai UMP tersebut sudah melalui proses, termasuk mempertimbangkan besaran UMP di daerah sekitar Jakarta. Ia mengambil sikap menentukan nilai UMP Jakarta lebih tinggi daripada wilayah sekitar, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh.
"Enggak mungkin kita tinggi sekali. Tapi sekali lagi, supaya semuanya dapat win-win. Kita di atas sedikit, hanya terpaut Rp 50.000 dengan timur (Bekasi) dan 100 (ribu) dengan barat (Tangerang). Kita sudah berada di tengah," kata Jokowi.
Kenaikan UMP ini disinyalir akan memberatkan usaha kecil dan menengah (UKM). Pengusaha yang berkeberatan dengan UMP baru ini dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP.
Jokowi menilai bahwa angka UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta itu merupakan yang terbaik. Angka itu sudah sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang ditetapkan senilai Rp 1.987.789. "Tadi sudah ketemu dan dirampungkan. Semua yang memutuskan kan saya. Kalau ditanya ke saya apakah adil? Ya sudah adil," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pengupahan DKI Deded Sukendar mengatakan, pengusaha yang akan mengajukan penangguhan harus memenuhi delapan syarat. "Salah satunya adalah perundingan bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja serta pendapatan perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut," ujar Deded.
Disnakertrans DKI Jakarta akan menurunkan tim pengawas ke perusahaan tersebut untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan meneliti kemampuan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan tersebut melakukan penangguhan. Pengusaha yang tidak membayarkan UMP berarti akan dikenai pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Berdasarkan UU tersebut, pengusaha dapat dijerat dengan kurungan penjara maksimal empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta," kata Deded. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/18483220/Jokowi.Sahkan.UMP.DKI.2013.Rp.2.2.Juta?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga telah datang di Balaikota DKI pukul 07.15 WIB pagi dengan menggunakan setelan batik dan mobil dinas Toyota Land Cruisernya. Joko Widodo pagi ini dijadwalkan akan menghadiri acara penyatuan visi ekonomi dengan tema Bersama Menuju Indonesia Maju 2030 di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Acara tersebut rencananya akan dihadiri juga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sore harinya, Joko Widodo diagendakan menyambut kedatangan Perdana Menteri Swedia di Halim Perdana Kusuma bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memasuki kompleks balaikota melalui pintu DPRD DKI. Disinyalir Jokowi sengaja menghindari para buruh yang tengah berunjuk rasa melalui pintu yang lokasinya berada persis di belakang balaikota. Meski begitu, Jokowi membantah sengaja menghindari para buruh. Dia mengaku tidak menyadari jika sopirnya masuk melalui pintu belakang.
Padahal, Jalan Kebon Sirih cukup sempit dibandingkan dengan Jalan Medan Merdeka Selatan. Namun, mobil dinas Jokowi Toyota Land Cruiser B 1120 SMZ melewati jalan yang macet. "Saya enggak menghindar. Lha wong saya ketiduran, tahu-tahu sudah ada di parkiran," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai organisasi yang terhimpun dalam Forum Buruh DKI menggelar unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta sejak siang. Mereka menuntut Jokowi segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan usulan yang ditentukan para buruh, yakni Rp 2.799.067.
Upah minimum yang diusulkan para buruh merujuk pada 141,5 persen angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan sebesar Rp 1.987.789. Sampai Jokowi tiba di balaikota, para buruh yang berunjuk rasa masih bertahan meski hujan cukup deras mengguyur sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka bertekad terus menunggu sampai Jokowi menemui dan memenuhi tuntutan mereka.
Gubernur DKI Jakarta mengaku akan mengambil rumus sederhana dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta. Baginya, yang terpenting adalah ketersediaan upah yang adil bagi para buruh dengan tanpa mengganggu berjalannya proses produksi pihak perusahaan. "Kalau prinsip saya yang penting semuanya jalan. Kalau tuntutan buruh dipenuhi, tetapi perusahaannya enggak jalan atau tutup gimana?" kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012) pagi tadi.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa timnya masih melakukan penghitungan cermat sebelum nilai UMP ditetapkan. Ia berjanji nilai UMP akan diputuskan di pekan ini. "Kalau mau demo ya enggak apa-apa, itu kan hak dari serikat pekerja. Akan tetapi, angka UMP masih dalam hitung-hitungan dan akan kita putuskan minggu ini," tandasnya.
Buruh yang berdemo di depan Balaikota Jakarta rela berhujan-hujanan menunggu Joko Widodo. Namun, Gubernur DKI Jakarta itu belum mau menemui mereka. "Saya ini bisa saja menemui buruh, puluhan ribu juga akan saya temui. Tapi, harus jelas siapa yang saya temui dan apa goal-nya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Jokowi menjelaskan, pembahasan upah minimum bukan menjadi wewenangnya. Dia baru akan memutuskan setelah buruh dan pengusaha menemui kesepakatan jelas mengenai upah minimum provinsi (UMP). "Soal upah itu kan urusannya Dewan Pengupahan. Saya hanya menggodok hasil kesepakatan mereka," ujarnya.
Sementara itu, ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI tetap bertahan di depan Balaikota Jakarta. Hujan deras yang mengguyur sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan tak menyurutkan tekad mereka menolak upah murah dan menuntut UMP dinaikkan. Mereka juga mengancam akan terus bertahan sampai Jokowi menemui dan memenuhi tuntutan mereka. Kalaupun tidak juga diputuskan hari ini, para buruh se-Jakarta mengancam akan melakukan mogok kerja pada 20 November mendatang. Penetapan nilai UMP DKI 2013 berjalan alot. Para buruh menuntut Rp 2.799.067 sebagai angka UMP, sedangkan Dewan Pengupahan hanya mampu memberikan Rp 2.060.000.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seperti tak kehabisan akal dan energi menghadapi segudang permasalahan Ibu Kota. Hari ini, Jokowi menemui puluhan orang dari Forum Mahasiswa Teknik Sipil Jakarta (FMTSJ). Rombongan ini sebelumnya mendatangi Balaikota DKI Jakarta dan menuntut penyelesaian masalah banjir di Kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat. Jokowi yang baru saja tiba dari Banten, Rabu (7/11/2012) siang, langsung meminta para mahasiswa yang berdemo untuk menunggunya di depan Balaikota. Tak berselang lama, Jokowi keluar dengan pakaian cukup santai, pakaian hitam putih dan sepatu kets. "Kenapa, kenapa? Sini duduk, ayo bicara satu-satu," kata Jokowi, Rabu sore.
Diskusi pun dimulai dengan duduk lesehan di tangga teras Balai Agung. Bagus Pangimpun yang menjadi koordinator aksi FMTSJ langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Wali Kota Jakarta Barat Burhanudin. Bagus merasa tak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Burhanudin terkait penanganan banjir yang terjadi setiap tahun di Kampung Apung. "Tahun lalu dikucurkan dana Rp 14.750.000.000 untuk pembangunan rumah pompa di RW 01 Kampung Apung. Tapi pada pelaksanaannya tidak ada bangunan fisik di RW tersebut karena pembangunan malah dilakukan di RW 04. Inilah kenapa masalah tak pernah selesai," kata Bagus.
Menanggapi itu, Jokowi mengeluarkan "jurus" yang biasa ia keluarkan, tersenyum. Ia kemudian meyakinkan mahasiswa bahwa dia akan mengunjungi lokasi yang dimaksud dan segera menyelesaikannya. Namun, mahasiswa masih belum puas dan mendesak Jokowi menjelaskan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah itu. Tak lama berselang, Jokowi langsung meminta salah seorang stafnya untuk menghubungi Burhanudin melalui telepon. "Ya, saya akan telepon Pak Burhan. Tolong disambungkan," ucap Jokowi. Saat telepon tersambung, Jokowi langsung memberikan instruksi kepada Burhanudin untuk menindaklanjuti laporan para mahasiswa tersebut.
Jokowi: Pasang Pompanya, Besok Saya ke Sana
Joko Widodo dengan cermat mendengarkan keluhan mahasiswa terkait Wali Kota Jakarta Barat Burhanudin yang tak tuntas mengatasi banjir di Kampung Apung. Jokowi langsung menelepon Burhanudin dan memintanya memasang pompa air. "Tolong lihat Kampung Apung, pasang pompanya sekarang atau besok pagi. Besok siang saya akan datang ke sana," kata Jokowi kepada Burhanudin melalui saluran telepon, Rabu (7/11/2012). "Kalau ada sisa anggaran, tolong dilakukan penanganan sesuai keperluan, diuruk atau digali," kata Jokowi.
Di Kampung Apung ini sebelumnya telah dikucurkan dana Rp 14.750.000.000 untuk pembangunan rumah pompa di RW 01 Kampung Apung. Namun, pada pelaksanaannya, tidak ada bangunan fisik di RW tersebut karena pembangunan malah dilakukan di RW 04. Hal itu yang menjadi masalah. Solusi Jokowi yang langsung memerintahkan Burhanudin membuat para mahasiswa yang mengeluhkan Wali Kota Jakbar itu merasa lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Jokowi dan menyalaminya. "Terima kasih, Pak Jokowi," ucap beberapa mahasiswa sambil pamit meninggalkan Balaikota DKI.
Wali Kota Jakbar: Pompa Sudah Ada sejak Dulu
Rencana penyedotan air di Kampung Apung agar tidak selalu tergenang air menerima tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Permintaan pemasangan pompa air sudah dilakukan sejak dulu, tetapi saluran untuk dilintasi air belum rampung dikerjakan. "Kalau pompanya sudah sejak lama dipasang, tapi saluran untuk mengalirkan air belum siap digunakan," kata Burhanuddin, Wali Kota Jakarta Barat, kepada Kompas.com, Kamis (8/11/2012).
Burhanuddin mengatakan, perbaikan Kampung Apung harus diselesaikan secara permanen. Untuk itu, perlu perencanaan matang dari Dinas PU Tata Air. Perbaikan untuk saluran air Kampung Apung sendiri sudah dianggarkan untuk tahun 2013. "Rencananya kami akan benahi jalannya, kuburan dipindahkan, nanti juga akan dibangun sekolah di sana," katanya. Burhanuddin mengatakan, perbaikan saluran air agar tidak selalu banjir memerlukan kajian dari Dinas PU Tata Air. Untuk mengeringkan wilayah satu RW yang terendam banjir selama 20 tahun, perlu integrasi penataan saluran dari kampung-kampung lainnya sehingga banjir dapat diatasi secara permanen.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa mendatangi Balaikota DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Barat untuk penyelesaian masalah banjir permanen di Kampung Apung. Gubernur DKI Jakarta memerintahkan untuk memasang pompa air dan dirinya akan segera mengunjungi lokasi tersebut. Kampung Apung merupakan wilayah yang mengalami banjir permanen selama 20 tahun. Pabrik-pabrik yang mulai dibangun membuat posisi Kampung Apung menjadi lebih rendah dibanding pabrik sehingga jika hujan turun, air akan mengalir ke wilayah tersebut.
Sekelompok massa dari berbagai elemen buruh kembali mendatangi kantor Balaikota DKI Jakarta (2/11/2012). Mereka kembali mendesak Pemprov DKI Jakarta agar menaikkan upah buruh yang dinilai tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta.
Pantauan Kompas.com, sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta sejumlah organisasi buruhnya memulai aksinya sekitar pukul 10.00 di depan kantor Wali Kota Jakarta. Para buruh ini berunjuk rasa menolak upah murah. Mereka menuntut Jokowi untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta per 1 Januari 2013.
"Kami menuntut janji, Pak Ahok berani naik ke mobil komando, kami juga meminta Pak Jokowi datang dan berbicara dengan kami. Buruh menagih janji saat dipenuhi," kata Aris, salah satu orator dalam aksi itu.
Diberitakan sebelumnya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, untuk membahas upah buruh. Diimbau kepada masyarakat Jakarta untuk menghidari Jalan Medan Merdeka Selatan dari Tugu Tani menuju Jalan Thamrin sebab lalu lintasnya terpantau padat dan tersendat. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum melakukan penutupan total dan pengalihan arus lalu lintas.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan melakukan pertemuan dengan serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelum menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013. Dalam demonstrasi yang dilakukan beberapa serikat buruh akhir-akhir ini mereka menuntut besaran UMP DKI 2013 mencapai Rp 2,8 juta. Jumlah tersebut diperoleh melalui penghitungan dari 122 komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Jokowi pun akan mencari solusi win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan buruh ini.
"Tuntutan buruh Rp 2,8 juta ya tidak apa-apa. Namanya juga tuntutan ya berarti ada keinginan. Namun, ini kan ada dua belah pihak, jadi harus dicarikan solusinya, win-win solution," kata Jokowi, di Kemenakertrans, di Jakarta, Jumat, (2/11/2012).
Berdasarkan Permen No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 item berubah menjadi 60 jenis komponen KHL. Melalui survei berdasarkan 60 item tersebut, KHL Oktober DKI tercatat mencapai Rp 1.845.674.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dalam penetapan UMP yang akan digelar 20 November mendatang, sangat dimungkinkan besaran UMP di DKI akan lebih besar dari wilayah lainnya.
"Sebab, besaran UMP di DKI selalu lebih besar dari daerah lainnya. Harus dipastikan rentang besaran angka tersebut berdampak juga ke Jawa Barat sehingga nilainya juga wajar," kata Ahmad Heryawan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) baru yang jumlahnya lebih besar dibandingkan nominal sebelumnya. Pada 2013 mendatang, UMP DKI akan menembus 102 persen angka KHL yang jumlahnya telah ditetapkan, yakni Rp 1.978.789 per bulan. Sementara itu, untuk UMP, baru akan ditetapkan pada 20 November mendatang oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
Seratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (Progedip) mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk mendesak pasangan gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi buruh dengan cepat, tanpa mengorbankan para buruh. Nasib buruh di Jakarta serupa dengan nasib buruh di daerah lainnya karena pemerintah di tingkat pusat dan daerah lebih memihak pada kaum pemodal merupakan aspirasi Federasi Progesip di lokasi aksi, Selasa (16/10/2012).
Saat ini, perlakuan Pemerintah DKI yang lebih memihak pada pemodal tercermin dari beberapa hal. Yakni buruh yang kerap dijadikan korban tanpa pernah mendapatkan perlindungan. Pemerintah DKI juga dinilai tak pernah melahirkan solusi mendasar yang berpijak pada kepentingan buruh secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya kepentingan perlindungan pada kehidupan buruh. Gubernur DKI silih berganti, tapi kepentingan buruh tak pernah diutamakan selama gubernurnya masih berasal dari akar yang sama, yang berdiri di atas tatanan politik ekonomi yang anti buruh.
Sekompi petugas kepolisian dari Polsek Gambir, Jakarta Pusat, mengamankan aksi ini. Tujuh perwakilan buruh juga tengah melakukan mediasi di dalam gedung Balai Kota yang kabarnya langsung diterima oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui salah satu perwakilan buruh yang berunjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta. Dia pun mempertemukan perwakilan buruh dengan staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Di akhir pertemuannya bersama buruh, Jokowi memutuskan untuk mengagendakan pertemuannya bersama dengan para buruh yang berada di lapangan.
Sementara itu, unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (Progresip) di depan Balaikota DKI. Unjuk rasa itu sempat menghambat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa tersebut, para buruh meminta Jokowi membantu menyelesaikan sejumlah kasus buruh dengan cara yang adil. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan kasus perburuhan dengan adil dan cepat tanpa merugikan buruh, menghapuskan sistem kerja ala perbudakan modern yaitu outsourcing, memberikan upah layak, stop PHK buruh, serta menjamin dan melindungi hak demokrasi-kemerdekaan berserikat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi berjanji segera mencarikan solusi menyangkut permasalahan buruh di Jakarta. Dalam mediasi Jokowi berjanji akan segera mengkaji dan menyusun rencana pemberian upah layak untuk para buruh se-DKI. Upah layak untuk menopang hidup buruh ini menjadi tuntutan utama para buruh, bukan upah minimum. Habib mengatakan, Jokowi juga berjanji akan memfasilitasi permasalahan buruh di PT Dwi Buana Jaya Kartika yang masih menerima upah di bawah upah minimum Jakarta. Perwakilan buruh dan perusahaan tersebut akan bertemu pada Senin (22/10/2012) pekan depan. Akhirnya para buruh pun meninggalkan lokasi aksi yang sempat dikawal oleh sekompi pasukan kepolisian dari Polsek Gambir, Jakarta Pusat.
Hari pelantikan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwarnai aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Jakarta (AMPJ). Dalam aksinya, segerombolan mahasiswa ini menyerukan semua masyarakat untuk ikut andil mengawasi kinerja gubernur terpilih selama masa periode 2012-2017. Koordinator aksi Robby Tri Wahyudi mengatakan, semua janji yang dikatakan Jokowi-Basuki selama masa kampanye telah terekam jelas dalam catatan mereka. Setelah resmi dilantik, AMPJ akan menuntut janji tersebut serta mengawasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru. "Kami mencatat dengan baik semua janji yang disampaikan saat kampanye. Banyak sekali janji manis dan kami akan menuntutnya," kata Robby di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012).
Ia menguraikan, beberapa janji yang dilontarkan Jokowi-Basuki selama kampanye adalah menghapus pungutan terhadap pedagang kaki lima, menyediakan rumah layak bagi masyarakat, tidak menggunakan pengawalan di jalan, rumah susun dengan sewa murah, membangun infrastruktur transportasi publik, dan lain sebagainya. "Kepada seluruh masyarakat DKI, mari bersama mengawal periode kepemimpinan Jokowi-Basuki agar Jakarta menjadi kota metropolitan yang layak dihuni oleh warganya," ajak Robby. Di luar itu, puluhan mahasiswa ini juga menuntut Jokowi-Basuki berkomitmen menyelesaikan masa kepemimpinannya sampai lima tahun ke depan. Bersikap adil, netral, dan mampu mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dari korupsi. "Kami akan mengawasi terus, dan akan kembali turun untuk menilai 100 hari kinerja Jokowi-Basuki," ujarnya.
Pelantikan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama diwarnai dengan demo oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Jakarta (APMJ), Senin (15/10/2012). Mahasiswa menuntut antara lain agar Jokowi-Basuki memenuhi janji mereka yang dibuat selama masa kampanye. Puluhan mahasiswa yang datang dengan membawa pengeras suara besar ini juga membawa sejumlah spanduk berisi janji-janji Jokowi-Basuki. Sementara, Jalan Kebon Sirih mulai dipadati massa. Arus kendaraan banyak yang tertahan karena hanya sedikit kendaraan saja yang bisa lewat di antara kerumunan massa. Aliansi Mahasiswa Peduli Jakarta (AMPJ) mengawali kinerja Jokowi-Basuki untuk lima tahun kedepan. Mereka meminta semua janji-janji yang telah disampaikan selama kampanye. "Sebenarnya kami di sini hadir untuk mengawal pelantikan dan berharap Jokowi komitmen dan tidak menjadi kutu loncat dalam birokrasi," kata orator demo Zulfikar, mahasiswa UNJ, di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012).
Setidaknya ada tiga hal yang dituntut mahasiswa yakni pertama Jokowi-Basuki. Pertama, agar tidak pindah lagi dan komitmen selama lima tahun kedepan, kedua realisasi janji yang sudah disampaikan selama kampanye, dan ketiga jangan ada tunggangan partai politik pendukung Jokowi yang mengintervensi pemerintahan. Koordinator aksi lainnya, Robby Tri Wahyudi, sebelumnya mengingatkan semua janji yang dikatakan Jokowi-Basuki selama masa kampanye. Setelah resmi dilantik, AMPJ akan menuntut janji tersebut, serta mengawasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru. "Kami mencatat dengan baik semua janji yang disampaikan saat kampanye. Banyak sekali janji manis, dan kami akan menuntutnya," kata Robby.
Ia menguraikan, beberapa janji yang dilontarkan Jokowi-Basuki selama kampanye adalah menghapus pungutan terhadap pedagang kaki lima, menyediakan rumah layak bagi masyarakat, tidak menggunakan pengawalan di jalan, rumah susun dengan sewa murah, membangun infrastruktur transportasi publik dan lain sebagainya. "Kepada seluruh masyarakat DKI, mari bersama mengawal periode kepemimpinan Jokowi-Basuki agar Jakarta menjadi kota metropolitan yang layak dihuni oleh warganya," ajak Robby. Di luar itu, puluhan mahasiswa ini juga menuntut Jokowi-Basuki berkomitmen menyelesaikan masa kepemimpinannya sampai lima tahun ke depan. Bersikap adil, netral, dan mampu mewujudkan aparatir pemerintahan yang bersih dari korupsi. "Kami akan mengawasi terus, dan akan kembali turun untuk menilai 100 hari kinerja Jokowi-Basuki," ujarnya.
