Partai Demokrat merupakan partai yang mendominasi pada kursi di DPRD DKI Jakarta. Dalam pemandangan umum yang disampaikan fraksi, Demokrat meminta banyak catatan dan penjelasan menyikapi RAPBD 2013 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, kemarin, Kamis (20/12).
Kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bukan rahasia lagi jika kedua fraksi itu getol mengkritik Jokowi. Jagoan mereka pada Pilgub DKI yaitu Fauzi Bowo dan Hidayat Nur Wahid tumbang oleh Jokowi. Wajar jika kemudian mereka berperan sebagai oposan.
Berikut kritikan pedas Fraksi Demokrat dan PKS pada penyampaian pandangan fraksi terhadap RAPBD yang diajukan Jokowi.
1. Pelayanan Pemprov
Fraksi Partai Demokrat menyoroti terhadap sejumlah penyelenggaraan program unggulan, di antaranya pelayanan Pemprov DKI Jakarta dalam setiap strata pemerintahan. "Kepengurusan izin-izin, surat keterangan tingkat kelurahan yang dapat memakan waktu lebih dari satu pekan, mohon penjelasan," kata anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait program rembuk warga. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai terjadi tumpang tindih program dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
2. Perilaku kepemimpinan
Demokrat meminta banyak sekali catatan dan penjelasan menyikapi RAPBD 2013 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang ditanyakan Partai Demokrat adalah sinergisitas yang terbangun antara beberapa pimpinan dan jajaran kurang adanya keharmonisan yang diakibatkan oleh perilaku kepemimpinan. "Mohon penjelasan," tegas anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii.
3. Peremajaan bus dan kampung deret
Partai Demokrat menagih Jokowi terkait konsep peremajaan bus sedang Metromini dan Kopaja yang melalui sistem hibah. Karena hal ini menurutnya tidak ada landasan dasar hukum yang kuat. "Dengan menyiapkan kurang lebih 1.000 bus sedang dan 450 armada Transjakarta, Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk dibuat pengkajian yang dalam agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah lagi," ujar anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii. Johny mengatakan, terkait kampung deret, Fraksi Demokrat belum sependapat dengan pembuatan kampung kontainer di bawah jembatan. "Karena melanggar peraturan pemerintah dan dapat membahayakan pengguna jalan. Mohon penjelasan," tandasnya.
4. Proyeksi pertumbuhan ekonomi
Kritikan juga datang dari Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Ahmad Zairofi. Menurutnya, Jokowi terlalu optimis soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta. "Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan stagnan pada kisaran 6 persen hingga 6,5 persen," kata Ahmad Zairofi di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (21/12). Menurutnya, peningkatan permintaan domestik yang akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat terealisasi oleh kondisi kelesuan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan. Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) optimis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta mencapai 7 persen. Target tersebut disebutkan dalam rencana pembangunan yang masuk dalam rancangan APBD.
5. Peningkatan pendapatan daerah
Pada sisi kebijakan pendapatan daerah, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Ahmad Zairofi menyoroti soal kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang belum ada terobosan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dia menilai, kebijakan peningkatan masih berfokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD dan optimalisasi pemanfaatan aset. "Fraksi PKS mempertanyakan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk optimalisasi pemungutan PBB mulai 2013? Mohon penjelasan," tegas Ahmad Zairofi, anggota Komisi B DPRD DKI itu.
6. Program mengambang
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki 20 program untuk tahun kerja 2013. Dari puluhan program itu, Jokowi punya empat program unggulan yakni, pembangunan kampung deret, hibah bus untuk angkutan umum, Jakarta sehat dan Jakarta pintar. Menurut Ketua Fraksi PKS Ahmad Zairofi, Jokowi tidak fokus antara rencana kerja regular dengan program unggulannya. Seperti program kerja di bidang transportasi. "Banyak kegiatan dan beberapa program memerlukan biaya yang besar. Mana sebetulnya yang menjadi program unggulan yang sesungguhnya? Pada bidang transportasi, mana yang lebih prioritas antara peningkatan luas jalan untuk meningkatkan road ratio dengan peningkatan penyediaan dan pelayanan transportasi publik?," tanya Ahmad Zairofi.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/6-kritikan-pedas-pks-dan-demokrat-untuk-jokowi
Tunggakan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Jakarta, merupakan masalah yang sesegera mungkin akan di selesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
"Ya dibayar, nanti punya uang akan dibayar. Itu hanya keterlambatan dari tahun ke tahun," ujarnya, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12).
Menurutnya terjadinya tunggakan adalah hal biasa, dan bukan sesuatu yang baru pertama kali terjadi.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu melanjutkan, tunggakan biaya kesehatan di RSUD itu selalu terjadi dari tahun ke tahun, dan akan segera diselesaikan pada saat anggaran untuk menyelesaikan tunggakan itu turun.
Ia juga membantah, jika terjadinya tunggakan di beberapa RSUD tersebut, dikarenakan oleh program-program dibidang kesehatan yang dijalankannya, seperti Kartu Jakarta Sehat.
Jokowi menjelaskan, tagihan tunggakan pelayanan kesehatan itu muncul di awal Oktober 2012, sementara program Pemprov DKI di kepemimpinannya direalisasikan akhir Oktober 2012.
"Itu dari dulu dari tahun-tahun yang lalu udah nunggak, jadi tunggakan itu kan sebelum Oktober 2012. KJS itu kan baru akhir Oktober 2012 mulai, bukan karena KJS," tandasnya.
Sebelumnya, para pengelola RSUD DKI, meminta Pemprov segera melunasi tunggakan biaya kesehatan yang jumlahnya hingga akhir bulan Desember ini akan mencapai Rp 355 miliar.
( Ini / CN37 ) http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/12/17/138489/Jokowi-Tunggakan-di-RSUD-Hal-yang-Biasa
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kerja Satpol PP DKI Jakarta yang mencapai tujuh ribu orang. Menurutnya, mereka bisa dimanfaatkan untuk pengamanan kantor dinas DKI. Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3".
Awalnya, Basuki mempertanyakan terkait anggaran pengamanan kantor yang dibuat Dinas PU DKI sebesar Rp 1 miliar untuk 45 orang. Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini, tidak mungkin ada perusahaan outsourcing yang mau menerima proyek tender tersebut. "Siapa mau ikut lelang piara 45 orang bayar Rp 1 miliar. Jadi, ada dua kemungkinan, potong gaji atau yang kerja cuma 20 orang. Jadi, waktu lelangnya dia tulis 45 orang," kata Basuki kepada jajaran Dinas PU DKI.
Basuki juga menyatakan keheranannya mengapa dinas-dinas di DKI menggelontorkan miliaran rupiah untuk pengamanan aset. "Semua SKPD membayar miliaran rupiah untuk pengamanan aset. Ini yang saya bingung. Satpol PP kita itu ngapain aja tujuh ribu orang? Kerjanya apa? Sebagian malakin orang renovasi rumah, keliling-keliling," ujarnya lagi. Dalam rapat tersebut, Basuki lebih terlihat santai ketimbang rapat-rapat sebelumnya. Bahkan, dia memaparkan sambil tertawa-tawa. Menurutnya, anggaran yang dibuat Dinas PU memang lebih realistis ketimbang dinas lainnya. Namun, dia tetap meminta anggaran yang masuk akal.
Pada anggaran pengamanan kantor Dinas PU, tertera Rp 1 miliar untuk 45 orang. Namun, berdasarkan hitung-hitungan jika gaji per orang Rp 2 juta, anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar. "Ini kebiasaan kita buat anggaran. Satu miliar, 500, 250, tidak boleh begitu. Jadi, kalau hitungannya harus Rp 1,3 miliar, ya harus Rp 1,3 miliar, naikkan," ujar Basuki. "Jadi, saya tugasnya bukan motongin uang bapak, tetapi kalau begitu bapak bohong. Yang kerja enggak 45 orang," tambahnya.
Dengan anggaran hanya Rp 1 miliar, sementara real-nya bisa mencapai Rp 1,3 miliar, maka yang akan terjadi para petugas keamanan hanya akan di bayar di bawah Rp 2 juta. Belum lagi untuk THR dan pajak penghasilan. "Saya tidak mau orang yang kerja sama kita digaji di bawah UMP, Pak," kata Basuki. Basuki kemudian menceritakan, dia bertanya kepada petugas cleaning service di Balaikota DKI terkait upah mereka. "Saya sudah tanya, cleaning service cuma dapat satu koma... enggak tega lah kita," cetus wakil Jokowi ini. "Jadi, dialihkan ke honorer saja. Jadi, pengamanan kantor jangan dilelang," ujar Basuki memberi solusi terkait anggaran untuk pengamanan kantor di Dinas PU.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan kinerja dinas pekerjaan umum yang selalu menggunakan pihak ketiga untuk pengerjaan suatu proyek. Padahal, hal tersebut bisa dikerjakan sendiri. Misalnya dalam proyek perbaikan jalur busway. Setiap koridornya, dinas PU menganggarkan Rp 20 juta. Perencanannya dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal, banyak pegawai dinas PU yang direkrut dari lulusan insinyur. "Mereka (konsultan) juga insinyur kok, Pak, sama dengan kita, ilmunya sama. Namun, kita enggak bisa mengerjakan sendiri. Akan tetapi, itulah pemerintah. Jadi seolah-olah kita jadi PNS cuma jadi bos gitu lho, Pak. Semua kasih ke orang, kasih ke orang. Seolah-olah kita otaknya kosong," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". "Dari dulu saya ributnya sama orang PU begitu, Pak. Ini Bupati sok, enggak butuh konsultan katanya. Bukannya sok, tetapi kalau sudah ada, contek, kenapa mesti bikin lagi. Ya pikiran saya begitu. Kan, kita insinyur semua, masak nyontek aja enggak bisa sama sekali," ujar Basuki lagi.
Dari paparan Dinas PU, Basuki melihat banyaknya anggaran, seperti studi perencanaan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Semua pengerjaannya menggunakan pihak ketiga. "Apa enggak bisa di dalam melakukan sendiri? Enggak apa-apa, kalau enggak bisa, artinya kita enggak butuh insinyur di PU. Bener dong, Pak. Jadi kalau kita menerima PNS, PNS apa saja, asal ngerti manajemen," tutur pria yang akrab disapa Ahok itu. "Untuk apa insinyur di PU, enggak ada kerjanya kok. Semua dikasih ke orang," tutur dia lagi.
Para jajaran Dinas PU beralasan, berbagai perencanaan itu sesuai dengan SK gubernur. Namun, diingatkan Basuki bahwa kehadiran Jokowi-Basuki adalah untuk menciptakan Jakarta Baru. Oleh karena itu penyusunan anggaran proyek tidak lagi menggunakan gaya lama. "Saya potong yang enggak masuk akal. Kalau emang perlu dinaikkan, ya dinaikkan," katanya.
Masih dalam rapat anggaran dengan Dinas PU DKI Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terheran-heran. Untuk scanning file saja, anggarannya mencapai Rp 350 juta. Dalam pengajuan anggaran, Dinas PU mencantumkan harga Rp 350 juta untuk scanning and filing electronic 2.450 lembar dokumen. Namun, anggaran tersebut belum termasuk manage service aplikasi online. "Kenapa kasih orang lain? Scanning kasih orang kita juga aja, Pak. Arsip elektronik Rp 350 juta. Bisa pakai orang dalam saja," kata Basuki sambil menggeleng-gelengkan kepala.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Namun, jajaran Dinas PU beralasan mereka tidak memiliki scanner. Hal ini menambah keheranan Basuki. Kantor sebesar Dinas PU tidak memiliki scanner yang biasanya sudah satu paket dengan printer, telepon, dan faks. "Belum punya? Masak canggih-canggih belum punya. Beli printer sudah ada scan," ujarnya.
Menurut Ahok, penyimpanan file bisa dilakukan oleh gmail, murah dan gratis. Scanning pun bisa dilakukan oleh pegawai Dinas PU sendiri yang berjumlah sekitar 1.600 orang. "Untuk scanning 2.450 lembar, satu orang 10 lembar aja per hari bisa 1.000 lembar," cetusnya. Harga Rp 350 juta, menurut Ahok, memang termasuk kecil untuk APBD DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah. Namun, dana tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat miskin. "Kecil memang untuk uang kita. Untuk orang miskin, kerja 10 tahun pun tidak punya uang ini, Pak. Dia gaji 2,5 juta per bulan, 10 tahun baru Rp 300 juta," ujarnya.
Setelah itu, jajaran Dinas PU sepakat untuk membeli alat scanning yang bisa untuk kertas ukuran A-3 seharga Rp 175 juta dan menghapus proyek tersebut. "Kemahalan A3 Rp 175 juta. Saya yakin kalau saya ke kantor Bapak, pasti punya printer yang besar itu. Masak enggak punya. Ini bisa langsung beli kan, enggak usah lelang," katanya lagi. "Satu unit scanner. Kesannya hebat, pembangunan untuk pengarsipan. Tulis saja pembelian scanner, pengadaan scanner untuk arsip," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai terlalu banyak anggaran di Dinas PU DKI Jakarta yang menggunakan konsultan. Bahkan untuk saringan sampah saja butuh perencanaan. Untuk jasa seluruh konsultan saja, anggaran Dinas PU mencapai Rp 33 miliar. Padahal, konsultan hanya digunakan untuk perencanaan, yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang dalam Dinas PU. "Perencanaan saringan sampah saja Rp 300 juta. Apa yang mau direncakan, Pak? Bapak pasang saja saringan sampah, apa susahnya. Maksudnya uang-uang ini yang saya tidak paham," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Menurut Basuki, terlalu banyak anggaran untuk perencanaan-perencanaan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Dinas PU, namun diberikan kepada konsultan. Padahal, banyak pegawai Dinas PU yang merupakan lulusan insinyur. "Benar-benar uang negara dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting," cetus pria yang akrab disapa Ahok ini.
Basuki juga menceritakan pengalamannya saat menjadi Bupati di Belitung Timur. Menurutnya, konsultan kerap mengakali kliennya. "Survei sekali, bisa bikin 3-4 dokumen, tapi dia hitung cost-nya seolah-olah 3-4 kali jalan. Dulu di Bangka Belitung, foto udara, dari pusat ada. Dia lobi kita untuk provinsi, dia lobi tingkat kabupaten. Tapi seolah-olah dia terbang tiga kali. Jadi dia cuma copy paste," tuturnya. Untuk itu, jika berhubungan dengan konsultan, Basuki meminta Kepala Dinas lebih teliti lagi melihatnya apakah mereka memberi harga yang masuk akal. "Kita minta bantu mereka, setengah kasih ke rakyat kembali," imbuhnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menantikan aksi Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Joko Widodo alias Jokowi. "Hobi" Jokowi blusukan ke kantong-kantong permasalahan Ibu Kota dinilainya cukup. Seperti diketahui, setelah resmi dilantik sebagai gubernur, Jokowi langsung mengunjungi wilayah-wilayah di Ibu Kota untuk memetakan permasalahan yang ada. Bahkan, tiada hari tanpa blusukan.
Menurut Sutiyoso, kerja Jokowi saat ini sudah bukan lagi saat menilik permasalahan. Tetapi, berbuat lebih untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan itu. Ia menilai, Jokowi sudah cukup melakukan pemetaan. "Menurut saya, itu sudah cukup. Masalah yang dicari sudah diketahui, keadaan rakyat seperti apa sudah diketahui, kita tunggu action," kata Sutiyoso, Minggu (18/112/2012), dalam Milad Ke-100 Muhammadiyah di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Bagi Sutiyoso, cara kerja Jokowi saat ini telah ditunjukkan saat menjabat Wali Kota Solo sebelum menjadi Gubernur DKI. Namun, itu belum cukup menjadi indikator untuk menilai kinerja Jokowi selama memimpin Jakarta. "Belum bisa kita ukur, paling tidak sampai tahun depan. Aksinya, kan, baru mengecat rumah susun dan membagikan kartu Jakarta sehat untuk membuktikan janji kampanye," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pun melayangkan kritik atas gaya kepemimpinan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam beberapa kesempatan, Basuki memang memiliki gaya tersendiri dalam memberikan arahan kepada bawahan. Tak jarang, ada luapan emosi yang terlihat. Sutiyoso menilai, sikap Basuki yang emosional saat memberikan arahan tak layak dipertontonkan kepada masyarakat luas. Pernyataannya ini menyangkut dipublikasikannya rapat Basuki dengan sejumlah kepala dinas di Youtube beberapa waktu lalu. "Enggak perlu seperti itulah," kata Sutiyoso, Minggu (18/11/2012).
Menurut Sutiyoso, kepala dinas adalah panglima yang berada di garis terdepan sebuah pemerintahan. Untuk itu, semuanya harus dirangkul dan diberi arahan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. "Misalnya dalam militer, seorang panglima tidak akan memenangkan peperangan tanpa ada anak buah di garis depan," ungkapnya. Di luar itu semua, Sutiyoso memberikan pujian kepada Basuki karena tegas dalam mengarahkan anak buahnya. Meski di lain sisi, ia mengimbau Basuki agar lebih bijak dalam memilah waktu saat dirinya harus menyertakan emosi saat pengarahan. "Yang penting adalah transparan. Tapi, ada prinsip-prinsip dan jangan mempermalukan mereka di depan publik," katanya.
Tanggapan Terhadap Bang Yos
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meminta Joko Widodo untuk berhenti blusukan ke kampung-kampung. Namun Jokowi menegaskan, dia akan blusukan selama lima tahun. Menurut Jokowi, dia akan terus mengunjungi kantong-kantong masalah di Ibu Kota selama memimpin Jakarta. Baginya, kebiasaan itu baik untuk menyentuh masalah dari akar rumput sebagai bagian dari manajemen pengawasan yang dilakukannya.
"Kalau saya lima tahun ya akan blusukan terus," kata Jokowi saat dijumpai di gedung Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012). "Saya akan terus begini, ke bawah mendengarkan akar rumput, cek lapangan, cek proyek, kontrol program, dan mendengar aspirasi masyarakat. Kan itu manajemen kontrol yang kita lakukan," ungkapnya.
Sebelumnya, Sutiyoso menyampaikan kritik atas kinerja Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Bang Yos, sudah waktunya Jokowi berbuat aksi yang lebih konkret ketimbang kebiasaanya blusukan ke kantong-kantong masalah di Ibu Kota.
Menurut Bang Yos, waktu lebih dari sebulan telah sangat cukup bagi Jokowi dalam berbelanja masalah di Jakarta. Ia meminta langkah selanjutnya adalah aksi nyata agar Jokowi mampu mengurai dan memecahkan segudang masalah Jakarta.
Sementara itu mendapat kritikan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama menanggapinya santai. Menurut dia, Jokowi-Basuki dipilih rakyat, sementara Sutiyoso tidak. "Bang Yos kan tidak dipilih secara langsung, ya dulu enggak perlu blusukan, cuma perlu ke DPRD saja. Kalau sekarang kan dipilih langsung, jadi beda dong. Era Bang Yos kan bukan pemilihan langsung, kalau DPRD dulu beda, masih wajarlah Pak Gubernur," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Senin (19/11/2012).
Karena dipilih rakyat langsung, tutur Basuki, wajar jika Jokowi blusukan ke kampung-kampung. Hal itu untuk lebih mendekatkan pemimpin dengan warganya. "Saya kira kita baru satu bulan yah, itu bukan blusukan yah, itu kan gaya kami. Gaya bekerja masing-masing orang kan berbeda ya," kata Basuki lagi.
Sebelumnya, Sutiyoso menganjurkan Jokowi agar berhenti blusukan ke kantong-kantong permasalahan Ibu Kota. Menurut pria yang akrab disapa Bang Yos tersebut, saat ini bukan lagi saatnya menilik permasalahan, tetapi berbuat lebih untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan itu. Ia menilai, Jokowi sudah cukup melakukan pemetaan.
Selain itu, Sutiyoso juga mengkritik gaya kepemimpinan Basuki yang dianggapnya gemar mengunggah video di Youtube. Sikap tegasnya kepada kepala dinas menurutnya juga tidak perlu ditunjukkan. Malah, kepala dinas harus dirangkul.
