Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rupanya mengagumi pemikiran pasangannya dalam memimpin Jakarta, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, Jokowi selalu mengeluarkan ide-ide sederhana namun diyakini cemerlang, terutama untuk kepentingan rakyat.
Saya setiap ketemu beliau pasti ada aja idenya. Pak Gub itu idenya sederhana saja, tapi kalau kita dengar ya enggak pernah terpikir kok sampai ada ide itu - Basuki T Purnama
"Saya setiap ketemu beliau pasti ada aja idenya. Pak Gub itu idenya sederhana saja, tapi kalau kita dengar ya enggak pernah terpikir kok sampai ada ide itu," kata Basuki, saat ditemui wartawan di Pluit, Jakarta Utara, Senin (24/12/2012).
Basuki mengaku jika sudah ada hal-hal mendesak yang perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah, Jokowi selalu memanggilnya untuk merapatkannya bersama. Salah satu contohnya pada saat banjir besar yang menggenangi di hampir seluruh wilayah Ibu Kota, Sabtu (22/12/2012) lalu.
"Dari Sabtu kan banjir nih. Sebenarnya dari Jumat malam, saya kan keliling juga dari Sudirman-Thamrin. Saya sudah pikir nih pasti enggak lama lagi Pak Jokowi telepon saya," kata Basuki.
Ternyata, dua hari menunggu, Jokowi tak menelepon Basuki, untuk merumuskan jalan keluar banjir. Padahal, Basuki mengaku sudah sengaja menunggu Jokowi di Cik Di Tiro, apabila suatu saat diperintah untuk ke rumah dinasnya.
"Sabtu enggak ada, Minggu enggak ada, saya sudah nongkrong di Cik Di Tiro, tapi tetap enggak ditelepon," cerita Basuki.
Akhirnya, telepon yang ditunggu-tunggu Basuki datang juga. Sekitar Senin pagi, Jokowi menelepon Basuki untuk mengundangnya rapat bersama di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati 7. "Pasti ada ide tuh, takut numpuk kebanyakan. Hahaha," kata Basuki seraya tertawa.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/25/07034377/Basuki.Kagumi.Ide.Sederhana.Jokowi
Setelah melalui proses panjang, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA PPAS) telah ditandatangani. Setelah penandatanganan KUA PPAS, kemudian akan dibahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki target untuk menyelesaikan RAPBD 2013 pada Jumat ini dan menyerahkannya kepada legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk kemudian disahkan dan menyampaikan APBD 2013 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah Provinsi DKI merencanakan besaran APBD 2013, yaitu sebesar Rp 46 triliun. Angka tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan APBD yang diajukan saat kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.
"Kira-kira Rp 46 triliunlah. KUA PPAS-nya sudah beres, sudah rampung, ya sekarang tinggal masuk ke RAPBD, jadi Jumat semoga sudah bisa memberikan nota penjelasan, semoga sudah rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).
Pos anggaran terbesar di APBD 2013, menurut Jokowi, adalah anggaran untuk sektor pendidikan. Namun, Jokowi mengaku lupa dan tidak menyebut berapa besaran yang akan dianggarkan untuk pendidikan. "Nanti beginilah, nanti kalau sudah beres dan rampung, tak tunjukkin, kalau masih dalam proses begini, bisa berubah-ubah malah bingung saya," ujarnya.
Jokowi berjanji akan menunjukan pos-pos anggaran kepada masyarakat agar dengan mudah dapat diawasi. Bahkan, sesuai janjinya, dia tidak lupa akan menempel APBD DKI Jakarta untuk dapat ditempel di kantor-kantor, seperti kantor kelurahan.
"Nanti tak tunjukkin gambarannya seperti apa, berapa-berapanya. Nanti sesuai janji saya, nanti akan saya buka kok, saya buatin form-nya. Mau ditempel di kantor silakan," kata Jokowi.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, menurut rencana, Jumat ini, eksekutif akan menyerahkan RAPBD 2013 kepada legislatif, DPRD DKI. Rencana ini, menurut dia, semua bergantung pada hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
"Sama dengan catatan KUA PPAS harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sekarang sudah disepakati dalam bentuk yang ditandatangani. Setelah selesai, kami akan menyampaikan RAPBD melalui pidato gubernur. Mudah-mudahan Minggu ini hari Jumat ya, tetapi semuanya sangat bergantung pada Bamus DPRD," kata Fadjar.
Menurut Fadjar, DPRD masih banyak mempertanyakan terkait program-program baru yang akan dijalankan oleh Jokowi-Basuki. "Salah satunya hibah seribu bus sedang untuk peremajaan metromini dan Kopaja. Selain itu, kepastian kampung-kampung yang akan direstorasi, termasuk jumlahnya, sedang dikaji oleh Dinas Perumahan DKI, Kartu Jakarta Sehat, kemarin dengan Jamkesda," ujar Fadjar.
Selain itu, sebagai pihak Pemprov DKI, Fadjar mengharapkan, APBD 2013 telah dapat disahkan oleh DPRD DKI dan kemudian akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, molornya pengesahan APBD 2013 ini, semata-mata bukanlah keinginan dari Pemprov DKI Jakarta. Melainkan ada mekanisme yang berlangsung, baik dari eksekutif maupun legislatif.
"Lagi-lagi kami mohon maaf karena sampai akhir tahun semata-mata tidak hanya dari pihak Pemprov DKI, tetapi juga ada mekanisme yang berlangsung di DPRD-nya. Kemudian proses di DPRD akan ada pembahasan melalui rapat kerja komisi dengan Badan Anggaran dan di kami pun ada waktu yang diperlukan ketika memasukkan kode-kode rekening dan itu semua memerlukan waktu," kata Fadjar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kerja Satpol PP DKI Jakarta yang mencapai tujuh ribu orang. Menurutnya, mereka bisa dimanfaatkan untuk pengamanan kantor dinas DKI. Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3".
Awalnya, Basuki mempertanyakan terkait anggaran pengamanan kantor yang dibuat Dinas PU DKI sebesar Rp 1 miliar untuk 45 orang. Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini, tidak mungkin ada perusahaan outsourcing yang mau menerima proyek tender tersebut. "Siapa mau ikut lelang piara 45 orang bayar Rp 1 miliar. Jadi, ada dua kemungkinan, potong gaji atau yang kerja cuma 20 orang. Jadi, waktu lelangnya dia tulis 45 orang," kata Basuki kepada jajaran Dinas PU DKI.
Basuki juga menyatakan keheranannya mengapa dinas-dinas di DKI menggelontorkan miliaran rupiah untuk pengamanan aset. "Semua SKPD membayar miliaran rupiah untuk pengamanan aset. Ini yang saya bingung. Satpol PP kita itu ngapain aja tujuh ribu orang? Kerjanya apa? Sebagian malakin orang renovasi rumah, keliling-keliling," ujarnya lagi. Dalam rapat tersebut, Basuki lebih terlihat santai ketimbang rapat-rapat sebelumnya. Bahkan, dia memaparkan sambil tertawa-tawa. Menurutnya, anggaran yang dibuat Dinas PU memang lebih realistis ketimbang dinas lainnya. Namun, dia tetap meminta anggaran yang masuk akal.
Pada anggaran pengamanan kantor Dinas PU, tertera Rp 1 miliar untuk 45 orang. Namun, berdasarkan hitung-hitungan jika gaji per orang Rp 2 juta, anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar. "Ini kebiasaan kita buat anggaran. Satu miliar, 500, 250, tidak boleh begitu. Jadi, kalau hitungannya harus Rp 1,3 miliar, ya harus Rp 1,3 miliar, naikkan," ujar Basuki. "Jadi, saya tugasnya bukan motongin uang bapak, tetapi kalau begitu bapak bohong. Yang kerja enggak 45 orang," tambahnya.
Dengan anggaran hanya Rp 1 miliar, sementara real-nya bisa mencapai Rp 1,3 miliar, maka yang akan terjadi para petugas keamanan hanya akan di bayar di bawah Rp 2 juta. Belum lagi untuk THR dan pajak penghasilan. "Saya tidak mau orang yang kerja sama kita digaji di bawah UMP, Pak," kata Basuki. Basuki kemudian menceritakan, dia bertanya kepada petugas cleaning service di Balaikota DKI terkait upah mereka. "Saya sudah tanya, cleaning service cuma dapat satu koma... enggak tega lah kita," cetus wakil Jokowi ini. "Jadi, dialihkan ke honorer saja. Jadi, pengamanan kantor jangan dilelang," ujar Basuki memberi solusi terkait anggaran untuk pengamanan kantor di Dinas PU.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan kinerja dinas pekerjaan umum yang selalu menggunakan pihak ketiga untuk pengerjaan suatu proyek. Padahal, hal tersebut bisa dikerjakan sendiri. Misalnya dalam proyek perbaikan jalur busway. Setiap koridornya, dinas PU menganggarkan Rp 20 juta. Perencanannya dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal, banyak pegawai dinas PU yang direkrut dari lulusan insinyur. "Mereka (konsultan) juga insinyur kok, Pak, sama dengan kita, ilmunya sama. Namun, kita enggak bisa mengerjakan sendiri. Akan tetapi, itulah pemerintah. Jadi seolah-olah kita jadi PNS cuma jadi bos gitu lho, Pak. Semua kasih ke orang, kasih ke orang. Seolah-olah kita otaknya kosong," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". "Dari dulu saya ributnya sama orang PU begitu, Pak. Ini Bupati sok, enggak butuh konsultan katanya. Bukannya sok, tetapi kalau sudah ada, contek, kenapa mesti bikin lagi. Ya pikiran saya begitu. Kan, kita insinyur semua, masak nyontek aja enggak bisa sama sekali," ujar Basuki lagi.
Dari paparan Dinas PU, Basuki melihat banyaknya anggaran, seperti studi perencanaan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Semua pengerjaannya menggunakan pihak ketiga. "Apa enggak bisa di dalam melakukan sendiri? Enggak apa-apa, kalau enggak bisa, artinya kita enggak butuh insinyur di PU. Bener dong, Pak. Jadi kalau kita menerima PNS, PNS apa saja, asal ngerti manajemen," tutur pria yang akrab disapa Ahok itu. "Untuk apa insinyur di PU, enggak ada kerjanya kok. Semua dikasih ke orang," tutur dia lagi.
Para jajaran Dinas PU beralasan, berbagai perencanaan itu sesuai dengan SK gubernur. Namun, diingatkan Basuki bahwa kehadiran Jokowi-Basuki adalah untuk menciptakan Jakarta Baru. Oleh karena itu penyusunan anggaran proyek tidak lagi menggunakan gaya lama. "Saya potong yang enggak masuk akal. Kalau emang perlu dinaikkan, ya dinaikkan," katanya.
Masih dalam rapat anggaran dengan Dinas PU DKI Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terheran-heran. Untuk scanning file saja, anggarannya mencapai Rp 350 juta. Dalam pengajuan anggaran, Dinas PU mencantumkan harga Rp 350 juta untuk scanning and filing electronic 2.450 lembar dokumen. Namun, anggaran tersebut belum termasuk manage service aplikasi online. "Kenapa kasih orang lain? Scanning kasih orang kita juga aja, Pak. Arsip elektronik Rp 350 juta. Bisa pakai orang dalam saja," kata Basuki sambil menggeleng-gelengkan kepala.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Namun, jajaran Dinas PU beralasan mereka tidak memiliki scanner. Hal ini menambah keheranan Basuki. Kantor sebesar Dinas PU tidak memiliki scanner yang biasanya sudah satu paket dengan printer, telepon, dan faks. "Belum punya? Masak canggih-canggih belum punya. Beli printer sudah ada scan," ujarnya.
Menurut Ahok, penyimpanan file bisa dilakukan oleh gmail, murah dan gratis. Scanning pun bisa dilakukan oleh pegawai Dinas PU sendiri yang berjumlah sekitar 1.600 orang. "Untuk scanning 2.450 lembar, satu orang 10 lembar aja per hari bisa 1.000 lembar," cetusnya. Harga Rp 350 juta, menurut Ahok, memang termasuk kecil untuk APBD DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah. Namun, dana tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat miskin. "Kecil memang untuk uang kita. Untuk orang miskin, kerja 10 tahun pun tidak punya uang ini, Pak. Dia gaji 2,5 juta per bulan, 10 tahun baru Rp 300 juta," ujarnya.
Setelah itu, jajaran Dinas PU sepakat untuk membeli alat scanning yang bisa untuk kertas ukuran A-3 seharga Rp 175 juta dan menghapus proyek tersebut. "Kemahalan A3 Rp 175 juta. Saya yakin kalau saya ke kantor Bapak, pasti punya printer yang besar itu. Masak enggak punya. Ini bisa langsung beli kan, enggak usah lelang," katanya lagi. "Satu unit scanner. Kesannya hebat, pembangunan untuk pengarsipan. Tulis saja pembelian scanner, pengadaan scanner untuk arsip," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai terlalu banyak anggaran di Dinas PU DKI Jakarta yang menggunakan konsultan. Bahkan untuk saringan sampah saja butuh perencanaan. Untuk jasa seluruh konsultan saja, anggaran Dinas PU mencapai Rp 33 miliar. Padahal, konsultan hanya digunakan untuk perencanaan, yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang dalam Dinas PU. "Perencanaan saringan sampah saja Rp 300 juta. Apa yang mau direncakan, Pak? Bapak pasang saja saringan sampah, apa susahnya. Maksudnya uang-uang ini yang saya tidak paham," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Menurut Basuki, terlalu banyak anggaran untuk perencanaan-perencanaan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Dinas PU, namun diberikan kepada konsultan. Padahal, banyak pegawai Dinas PU yang merupakan lulusan insinyur. "Benar-benar uang negara dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting," cetus pria yang akrab disapa Ahok ini.
Basuki juga menceritakan pengalamannya saat menjadi Bupati di Belitung Timur. Menurutnya, konsultan kerap mengakali kliennya. "Survei sekali, bisa bikin 3-4 dokumen, tapi dia hitung cost-nya seolah-olah 3-4 kali jalan. Dulu di Bangka Belitung, foto udara, dari pusat ada. Dia lobi kita untuk provinsi, dia lobi tingkat kabupaten. Tapi seolah-olah dia terbang tiga kali. Jadi dia cuma copy paste," tuturnya. Untuk itu, jika berhubungan dengan konsultan, Basuki meminta Kepala Dinas lebih teliti lagi melihatnya apakah mereka memberi harga yang masuk akal. "Kita minta bantu mereka, setengah kasih ke rakyat kembali," imbuhnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berencana memindahkan kantor-kantor dinas teknis Provinsi DKI Jakarta ke Balaikota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Gubernur juga meminta agar ruangan kerja Wagub DKI diperkecil sebagai salah satu upaya penghematan anggaran daerah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas penghematan anggaran di ruang Bappeda, Balaikota DKI Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Dalam pertemuan itu, pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan bahwa Gubernur Joko Widodo telah memberikan instruksi kepadanya untuk melakukan penghematan anggaran daerah. Penghematan itu antara lain dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang di sekitar kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ahok mengatakan, ia dan Jokowi menginginkan agar kantor dinas teknis yang berada di luar Balaikota Jakarta digabungkan dengan kantor Pemprov DKI. "Beliau menginstruksikan saya untuk mengenali semua ruangan atau kompleks ini karena beliau punya keinginan kenapa dinas-dinas yang bisa pindah, tidak pindah ke sini saja," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, pemindahan kantor dinas teknis itu dilakukan karena masih banyak ruangan kosong di kantor Pemprov DKI yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Ruang-ruang kosong ini menjadi beban Pemprov DKI karena biaya telepon, air, maupun listriknya masih tinggi. "Tugas saya adalah diminta melakukan penghematan. Jadi, kita lagi mengkaji kantor-kantor teknis yang bisa kita gabungkan ke sini, termasuk ruangan saya bisa dikecilkan, terlalu besar," katanya. Mantan Bupati Belitung Timur itu belum dapat memastikan berapa persen penghematan biaya yang dilakukan dengan cara-cara tersebut. Yang pasti, langkah itu harus segera dilakukan agar anggaran daerah tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat pemindahan kantor dinas ke Balaikota DKI untuk efisiensi ruang dan waktu. Ia menilai, semuanya akan lebih mudah jika berkumpul di dalam satu gedung. "Kalau bisa mah efisien banget. Bayangin kalau rapat saya tinggal naik turun lift, semuanya kumpul dalam satu gedung. Cuma masalahnya cukup enggak gedung kita ini? Hahaha," kata Basuki, di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat, (19/10/2012).
Sementara itu, menurutnya, pemindahan kantor dinas itu ke Balaikota DKI tidak akan mengganggu kinerja pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lainnya. "Enggak. Kita ada ukuran. Ini bukan kehendak saya. Orang kerja itu sudah ada rumusnya. Berapa luas kantornya, itu ada rumusnya. Makanya, kita minta bagian tata ruang ini mulai menghitung. Makanya saya bilang, kalau sampai kurang, terus bongkar tembok kan sayang juga uangnya. Jadi, yang direhab atau renovasi baru itu harus gunakan standar baru," papar Basuki.
Selanjutnya, ia mengambil contoh, ruang kerjanya yang cukup luas itu. Basuki menggunakan ruang kerja yang sebelumnya dipakai oleh mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo. Ia coba "menyulap" ruang kerjanya juga sebagai ruang rapat untuk staf pribadinya. "Coba lihat ruang kerja saya, sekarang ini saya tambahkan satu meja untuk rapat. Jadi, saya sambil kerja, staf saya bisa sambil rapat depan saya. Jadi, saya tidak ada ruang pribadi. Saya tidak ingin ada satu orang kuasai ruangan sendiri," kata Basuki.
Basuki sendiri sudah mengadakan pertemuan bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas penghematan anggaran di ruang Bappeda, Balaikota DKI, Jakarta, Selasa, (16/10/2012) lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Basuki untuk melakukan penghematan anggaran daerah dengan pemanfaatan ruangan di sekitar kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan sesuai rencananya bersama Jokowi akan menggabungkan kantor dinas DKI yang berada di luar Balaikota akan digabungkan dengan kantor Pemprov DKI dan kantor dinas yang berada di luar Kantor Pemprov DKI akan dialihfungsikan menjadi pasar terpadu Pedagang Kaki Lima (PKL). Ditemui secara terpisah, Jokowi mengatakan, wacana penyatuan kantor dinas dengan Balaikota itu merupakan langkah efisiensi agar dinas itu bisa saling terkoneksi. "Biar gampang nyambung. Nanti ruangan yang ditinggal untuk hal yang produktif, semua ruang harus produktif. Kalau nganggur ya disewain," kata Jokowi.
Rencananya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama akan menyatukan kantor dinas Pemprov DKI Jakarta dengan Balaikota DKI. Namun menurut Jokowi, rencana tersebut masih belum diputuskan. Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pihaknya masih berhitung masak-masak terkait rencana tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun masih berkeliling untuk mengetahui ukuran ruang-ruangan di Balaikota DKI. "Kebijakannya masih belum. Memang kemarin Pak Wagub sudah mengecek-cek dan berkeliling, tapi keputusannya belum," kata Jokowi di kantor DPD PDIP DKI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).
Sebelumnya, Basuki menilai pemindahan kantor dinas ke Balaikota DKI untuk efektifitas ruang dan waktu. Ia menilai, semuanya akan lebih mudah jika berkumpul didalam satu gedung. "Kalau bisa mah efektif banget. Bayangin kalau rapat saya tinggal naik turun lift, semuanya kumpul dalam satu gedung. Cuma masalahnya cukup enggak gedung kita ini? Hahaha," kata Basuki pada Jumat (19/10/2012) lalu. Ia mengambil contoh ruang kerjanya yang menurutnya cukup luas. Ruangan tersebut sebelumnya digunakan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ia 'menyulap' ruang kerjanya itu juga sebagai ruang rapat untuk staf pribadinya.
Selain itu, Basuki juga sudah mengadakan pertemuan bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas penghematan anggaran di ruang Bappeda, Balaikota DKI, Jakarta, pada Selasa (16/10/2012) lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi telah memberikan instruksi kepada Basuki untuk melakukan penghematan anggaran daerah dengan pemanfaatan ruangan di sekitar kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, sesuai rencananya bersama Jokowi, akan menggabungkan kantor dinas DKI dengan Balaikota DKI. Sementara kantor dinas yang berada di luar Kantor Pemprov DKI akan dialihfungsikan menjadi pasar terpadu Pedagang Kaki Lima (PKL).
