Kasus seorang guru yang melakukan pemaksaan melakukan "hal tak pantas" terhadap murid di sebuah sekolah lanjutan atas di Jakarta, sudah sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan Gubernur cukup geram mendengarnya, dan segera memerintahkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencopot TF, guru yang juga wakil kepala sekolah tersebut dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan "hal tak pantas".
"Sudah saya cek, sudah saya perintahkan langsung dilepas jabatan wakil kepala sekolah itu. Karena itu sebuah contoh yang tidak baik," kata Jokowi, Jumat (1/3). Jokowi menyayangkan kejadian tersebut. Apalagi Pemprov DKI saat ini sedang gencar mensosialisasikan pentingnya pendidikan dengan kualitas guru yang baik.
TF diduga melakukan "hal tak pantas" pada muridnya, MA. Namun, saat bertemu Ketua Komnas Perlindungan Anak Aries Merdeka Sirait, TF berkeras membantah tuduhan itu. Bantahan itu disampaikan juga di hadapan MA dan guru lainnya. Menurut TF, kasus ini adalah modus pihak lain untuk menjatuhkan nama baiknya. TF bahkan menuding oknum guru berinisial Y adalah orang di balik kasus ini.
Anehnya bantahan TF itu membuat MA marah. Ia bahkan mengamuk saat mendengar jawaban dari TF. Sambil menangis MA berusaha memukul TF karena dianggap berbohong. Kemarahan MA baru mereda setelah guru dan sejumlah teman menenangkannya. Kasus dugaan "hal tak pantas" di salah satu SMA di Jakarta Timur ini mencuat setelah MA mengaku beberapa kali mengalami perlakuan "hal tak pantas".
Mendengar Ulah Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) berinisial T yang memaksa siswinya MA (17) untuk melakukan "hal tak pantas" membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) marah dan memerintahkan kepada pihak terkait untuk segera mencopotnya dari jabatan sebagai Wakepsek, serta jabatannya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Sudah saya perintahkan lepas jabatan wakil kepala sekolah, guru, karena itu sebuah contoh yang tidak baik dan terakhir kalau benar, harus kita copot, langsung kita copot," ujar Jokowi dengan nada tegas di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Sementara untuk perlindungan kepada korban, Jokowi menilai hal itu merupakan langkah kedua. Menurutnya, yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana tidak terulang kembali kejadian tersebut dengan mengkonsultasikannya kepada psikolog. "Itu step kedua lah, ini dulu diselesaikan saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak ke psikolog," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang guru yang juga Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) SMA di bilangan Jakarta Timur berinisial T mengancam tidak akan memberi nilai dan ijazah kepada MA (17). Untuk itu dirinya memaksa siswinya itu untuk memuaskan nafsu binatangnya dengan melakukan "hal tak pantas". Tak hanya sekali, guru yang seharusnya menjadi panutan itu memaksa MA memuaskan nafsunya hingga empat kali dalam rentang waktu bulan Juni dan Juli.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung sanksi tegas untuk seorang guru di SMAN 22 Jakarta Timur yang memaksa seorang siswinya melakukan "hal tak pantas". Ia berharap kejadian serupa tak terjadi dan berulang di waktu berikutnya. "Sudah saya cek dan perintahkan langsung untuk dilepas jabatan sebagai wakil kepala sekolah dan sebagai guru," kata Jokowi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini melakukan kroscek setelah dirinya mendengar kabar tersebut. Jokowi langsung menelepon Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto untuk memastikannya. "Ini suatu contoh yang sangat tidak baik. Yang paling penting, ini aib dan bagaimana ke depan hal tersebut perlu diperberbaiki jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.
Perintah Jokowi ini sudah dijalankan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Taufik mengatakan bahwa guru yang berinisial T itu langsung dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Kepala SMAN 22 sekaligus dibebastugaskan dari profesinya sebagai guru. "Kita tindak tegas. Kita sudah panggil kepala sekolahnya, kita instruksikan agar statusnya sebagai wakil kepala dilepas dan dibebastugaskan per 1 Maret hari ini. Mulai hari ini, dinonaktifkan dari tugasnya sebagai pendidik," kata Taufik.
Taufik berharap wakepsek tersebut menjalani seluruh proses hukum dengan baik setelah dinonaktifkan dan dibebastugaskan dari kewajibannya di sekolah. Taufik mengaku menyayangkan peristiwa tersebut. Tindakan wakepsek itu bukan merupakan contoh yang baik dalam dunia pendidikan. Tindakan yang dilakukan Wakepsek SMAN 22 yang berinisial T (46) baru terungkap setelah siswi berinisial MA (17) yang menjadi korban menceritakannya kepada salah satu guru di sekolah tersebut, dan guru itu kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib. - Berbagai Sumber-
Berdasarkan data terkini yang berhasil dihimpun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada hari ini, KJP akan diberikan untuk 3.046 siswa dari 113 sekolah (15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta). Di Jakarta Utara, jumlah penerima KJP mencapai 1.675 siswa yang berasal dari 46 sekolah.
Dari jumlah tersebut, beberapa siswa berasal dari lima sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di masing-masing suku dinas pendidikan di Jakarta.
Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin bergerak cepat memutus permasalahan pendidikan di Ibu Kota. Setelah meluncurkan 3.046 Kartu Jakarta pintar (KJP) hari ini, Sabtu (1/12/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menargetkan akan memberikan KJP kepada seluruh siswa miskin dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SMA/SMK). Untuk diketahui, sepanjang tahun ini, KJP akan dibagikan kepada 10.406 siswa miskin Jakarta di jenjang pendidikan menengah. Besaran dana yang diberikan kepada setiap siswa Rp 240.000 per bulan. Dana bantuan ini diharapkan dapat menutupi kebutuhan personal para siswa.
"Tahun depan semuanya dapat KJP, jumlahnya sekitar 332.000 penerima," kata Jokowi saat membagikan KJP di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu siang.
Menurut Jokowi, akan ada perbedaan nominal dana yang diterima siswa di setiap jenjang. Jika siswa SMA/SMK mendapat jatah Rp 240.000 per bulan, siswa setingkat SMP akan memperoleh dana Rp 210.000 per bulan, dan siswa SD menerima Rp 180.000 per bulan.
"Itu bukan untuk biaya sekolah, melainkan untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, serta untuk tambahan biaya gizi dan transportasi. Biaya sekolah, kan, sudah ditanggung," ujarnya.
Namun, masih ada perbedaan antara jumlah calon penerima KJP 2013 versi Jokowi dan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jokowi mengatakan tahun depan ada 332.000 siswa yang akan menerima KJP. Sementara data Dinas Pendidikan DKI mencatat hanya 251.258 siswa yang akan mendapatkan kartu tersebut. Jumlah 251.258 yang dipegang Dinas Pendidikan DKI merupakan akumulasi dari jumlah siswa dengan kategori miskin dan kategori sangat miskin. Jumlah siswa yang masuk dalam kategori miskin mencapai 100.922 orang dan siswa kategori sangat miskin mencapai 150.536 orang.
ATM di Sekolah untuk Optimalkan Kartu Pintar
Untuk memaksimalkan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas mesin ATM Bank DKI di sekolah. Meski saat ini baru ada dua sekolah yang dilengkapi mesin ATM Bank DKI, ke depan, jumlahnya akan ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, mesin ATM Bank DKI saat ini baru berada di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pihak sekolah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penempatan mesin ATM meski harus melewati proses kualifikasi berdasarkan tingkat kebutuhannya.
"Mesin ini kita permanenkan agar memudahkan siswa, khususnya dalam transaksi KJP," kata Eko, saat ditemui di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Utara, Sabtu (1/12/2012).
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala SMA Yappenda Bakrie Signun menyampaikan, mesin ATM yang diberikan oleh Bank DKI akan ditempatkan di posisi yang tidak mengganggu kegiatan sekolah. Masa operasinya, mesin ini terbuka untuk dimanfaatkan siswa dalam 24 jam nonstop.
"Sekarang masih sementara, nanti kita geser dan dipermanenkan. Pokoknya sehari penuh bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala SMA Paskalis Theresia Setyastanti mengaku telah mengedukasi para siswanya untuk memanfaatkan dan merawat mesin ATM tesebut secara baik. Di sisi lain, ia juga akan berkoordinasi dengan pihak Bank DKI untuk membuat sistem penggunaan yang lebih jelas.
"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak beberapa waktu lalu. Mesinnya bisa langsung digunakan setelah KJP dibagikan," kata Theresia.
Untuk diketahui, kebijakan Pemerintah DKI menggelontorkan KJP adalah berkat kerja sama Bank DKI yang bertindak sebagai pembuat sistemnya. Masing-masing siswa yang menerima KJP akan mendapatkan kartu dalam format ATM dan dapat digunakan di seluruh mesin ATM Bank DKI.
Setiap bulannya, Pemerintah Provinsi DKI akan mengucurkan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal para siswa, seperti untuk membeli buku, seragam, menutup biaya transportasi, dan hal pribadi lain yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Sepanjang 2012, DKI akan memberikan KJP pada 10.406 siswa. Untuk tahap awal, KJP dibagikan pada 3.046 dan sisanya dibagikan secara bertahap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com
Seperti diketahui, para siswa penerima KJP akan menggunakan uang sebesar Rp 240.000 setiap bulannya melalui kartu ATM Bank DKI. Dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau pemanfaatan kartu yang tidak semestinya. Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak risau. Baginya, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama. Pihaknya sengaja memberikan bantuan untuk menutup keperluan personal para siswa dalam bentuk uang dengan alasan agar para siswa leluasa menutupi kebutuhannya sesuai dengan keperluan.
Saldo Kartu Pintar Masuk Tiap Tanggal 1
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saldo Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan terisi setiap awal bulan. Para siswa tak perlu khawatir karena kartu ini dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pribadi siswa guna menunjang proses pendidikannya di sekolah.
"Saldonya setiap tanggal 1 sudah masuk," kata Jokowi seusai membagikan KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Guna memastikan itu, Jokowi pun mencoba KJP beberapa siswa untuk digunakan di ATM Bank DKI. Tanpa kesulitan, transaksi penarikan uang dapat dilakukan dengan mudah. KJP memang sengaja diformat dalam bentuk ATM, bekerja sama dengan Bank DKI. Setiap bulannya, para siswa penerima akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000.
Sesuai aturan, KJP hanya dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal yang memiliki kaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Misalnya untuk biaya transportasi, pembelian buku, seragam, tas sekolah, atau makanan penunjang gizi. Diharapkan, KJP dapat mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Jakarta yang saat ini angkanya masih berada di bawah 90 persen.
Seperti diberitakan sebelumnya, mulai hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membagikan KJP untuk ribuan siswa di Jakarta. Berdasarkan data terkini yang berhasil dihimpun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada hari ini KJP akan diberikan untuk 3.046 siswa dari 113 sekolah (15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta).
Di Jakarta Utara, jumlah penerima KJP mencapai 1.675 siswa yang berasal dari 46 sekolah. Dari jumlah tersebut beberapa siswa berasal dari 5 sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta.
KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di tiap-tiap suku dinas pendidikan di Jakarta.
Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Siswa Gunakan Kartu Pintar untuk Bayar Iuran Sekolah
Seorang siswa kelas XII SMA PGRI 38 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Saeful Rahman, mengaku akan memanfaatkan dana pemberian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membayar iuran sekolah. Bagi Saeful, tak ada pilihan lain. Sebab, selama ini, ia selalu menunggak iuran sekolah setidaknya untuk waktu dua sampai tiga bulan dengan biaya per bulannya Rp 240.000. Di keluarganya, kisah Saeful, yang menjadi tulang punggung adalah seorang kakaknya yang berprofesi sebagai sopir bayaran. Penghasilannya tak bisa menutupi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup keluarganya.
"Ya gimana lagi? Saya sekolah dibayarin kakak yang kerjanya cuma sopir," kata Saeful, saat dijumpai Kompas.com, pada acara pembagian KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Pengakuan Saeful tentang penggunaan dana bantuan ini tak sejalan dengan harapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang berharap dana dari KJP dimanfaatkan untuk keperluan menutup biaya personal, seperti biaya transportasi, pembelian buku dan seragam, memenuhi asupan gizi, dan hal lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan personal siswa untuk tetap sekolah.
Hari ini, KJP dibagikan untuk 3.046 siswa miskin di Jakarta. Hingga akhir 2012, penerima KJP akan menyentuh angka 10.406 siswa yang pembagiannya dilakukan secara bertahap. Setiap bulan, para pemegang KJP akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat langsung ditarik melalui mesin ATM Bank DKI dengan kartu yang memang diformat dalam bentuk ATM.
Ke depannya, KJP akan diberikan kepada seluruh siswa SD hingga SMA yang masuk kategori miskin dan sangat miskin. Diharapkan, angka partisipasi kasar (APK) di Jakarta akan melonjak setelah program ini dilaksanakan.
KJP buat Beli Sepatu, Buku, dan Naik Angkot
Setelah sukses dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang disambut baik warga DKI, Sabtu (1/12/2012), Kartu Jakarta Pintar hadir di tengah-tengah siswa dan siswi di DKI Jakarta.
SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Utara, menjadi salah satu yang menerimanya. Sebanyak 3.046 siswa menerima KJP sebagai bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk biaya operasional sekolah.
Hal ini disambut gembira para siswa dan siswi, khususnya SMA Paskalis yang didaulat untuk acara simbolisasi penyerahan KJP yang diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Vanessa, salah satu siswi SMA Paskalis, mengaku merasa senang dan tidak menyangka menerima KJP dari Jokowi langsung. "Aku senang bisa terima Kartu Jakarta Pintar, enggak nyangka juga bisa terima langsung dari Pak Jokowi," katanya.
Seperti yang sudah dikatakan oleh Jokowi, program dari KJP bukan untuk biaya SPP melainkan bantuan operasional siswa. Hal ini juga telah dipahami Vanessa. "KJP kan bukan untuk bayar SPP. Aku mau pake KJP buat beli buku, beli kaus kaki, beli sepatu, ongkos naik angkot, pokoknya untuk operasional aku sekolah," katanya.
Untuk penggunaan kartu yang berupa ATM Bank DKI, Vanessa mengaku sudah paham. "Aku sih tadi udah diajarin penggunaannya. Nanti kalau lupa, kata bapak dari banknya, bisa tanya lagi," pungkasnya.
Jokowi: Kalau Buat Beli TV, Kartu Pintarnya Saya Cabut
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau seluruh siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk bijak menggunakan uang yang diberikan setiap bulannya. Para siswa penerima KJP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 240.000 setiap bulan. Sesuai tujuannya, KJP hanya diperkenankan untuk digunakan siswa menutupi keperluan pribadinya terkait pendidikan.
"Kartu ini buat menunjang keperluan pribadi siswa untuk bersekolah," kata Jokowi, seusai membagikan KJP, di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Sesuai aturan, KJP dapat dimanfaatkan siswa untuk menutupi biaya transportasi, keperluan membeli buku, peningkatan gizi, dan hal lainnya yang masuk dalam kebutuhan personal terkait keperluan sekolah. Jokowi mengaku akan memberikan sanksi apabila ada siswa yang kedapatan menggunakan KJP di luar peruntukannya.
"Jangan untuk yang lain. Kalau untuk beli televisi nanti kartunya saya cabut," ujarnya.
Seperti diberitakan, sepanjang tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan KJP kepada 10.406 siswa SMA dan SMK. Jumlah tersebut untuk menutup angka partisipasi kasar yang mencapai 87,16 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk KJP tahun ini sebesar Rp 37 miliar. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Kartu ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu atau miskin.
KJP juga ditujukan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, seperti uang transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan. Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan kajian pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
