Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengkongkritkan kerja sama antar kota (sister city) dengan Yerusalem, Palestina. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pertukaran staf pemerintahan untuk belajar baik di Jakarta maupun di Yerusalem.
Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengelar pertemuan dengan Dubes Palestina Fariz N Mehdawi di Balaikota DKI Jakarta. Pertemuan itu untuk membahas lebih lanjut bentuk sister city Jakarta dan Yerusalem.
"Kita ingin berbicara lebih konkrit apa yang akan diimplementasikan segera. Tidak hanya dalam tulisan tetapi juga diimplementasikan secepatnya," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu, Kamis (3/1/2012).
Jokowi melanjutkan, dalam pertemuan tersebut kedua kota sepakat untuk meningkatkan kapasitas building masing-masing pemerintahan, melalui pertukaran staf pemerintahan.
"Kita kirim orang kesana. Kita lakukan pertukaran untuk sama-sama belajar. Misalnya masalah kebakaran, demokrasi, penataan kota dan tentang Pekerjaan Umum. Jadi staf Pemprov DKI ke Palestina, dan staf Palestina ke Jakarta," jelasnya.
Mantan Walikota Solo itu mengatakan, tindak lanjut dari pertemuan hari ini akan di konkritkan setelah 100 hari pertama masa kepemimpinannya sebagai gubernur.
"Akan kita tindak lanjuti, jangan sampai hanya diatas kertas saja. Secepatnya akan kita konkritkan. Saya bilang ke Pak Dubes akan dikonkritkan setelah 100 hari kerja saja. Karena saya ingin lebih konsentrasi pada 100 hari kerja," tandasnya.
[bay]http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1943351/jokowi-rintis-sister-city-jakarta-yerusalem
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima perwakilan dari Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso (Apmiso) di ruang kerjanya, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Jumat (14/12/2012). Dalam kesempatan ini, para pedagang bakso menyampaikan keluhannya terkait isu bakso oplosan daging babi yang terus merebak di Jakarta.
Mana enak daging babi dibuat bakso, lebih enakan daging sapi. Tapi kan isu oplosan itu benar atau enggak kan kita belum tahu -- Basuki T Purnama
Sesaat sebelum menggelar pertemuan, Basuki mengaku akan melakukan koordinasi dengan perwakilan Apmiso di Jakarta. Ia berjanji akan memenuhi harapan para pedagang bakso setelah menerima dan mendengar laporan langsung dari para pedagang.
"Soalnya kasihan kan. Ada isu isu begini, orang jadi takut," kata Basuki.
Menurut Basuki, apa pun alasannya, daging babi tak tepat untuk dijadikan bakso. Selain pantangan umat muslim, harga daging babi juga lebih mahal daripada daging sapi. "Mana enak daging babi dibuat bakso, lebih enakan daging sapi. Tapi kan isu oplosan itu benar atau enggak kan kita belum tahu," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, isu mengenai peredaran daging babi yang dioplos dengan daging sapi kembali merebak. Setelah berhasil dibongkar sindikat pengoplos bakso daging babi di Cipete, Jakarta Selatan, kemarin sindikat serupa kembali terbongkar di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selain membuat para pedagang bakso mengalami kerugian, isu ini juga meresahkan masyarakat, khususnya para penikmat makanan yang disukai seluruh kalangan ini.
Jokowi Belum Dapat Laporan soal Bakso Babi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum mau berkomentar soal penggerebekan kios penggilingan bakso yang mengandung babi di Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia mengaku belum mendapat laporan dari dinas terkait, yaitu Dinas Kelautan dan Pertanian DKI.
"Belum mengerti. Saya kalau belum menguasai, ya enggak mau berkomentar. Belum ada laporan, tapi tadi saya sudah minta laporannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012) malam.
Tentang Dinas Kelautan dan Pertanian DKI yang terus melakukan razia bakso yang mengandung daging babi, Jokowi mengatakan, "Lha dengan razia itu efektif atau tidak? Ya coba nanti saya tunggu, pokoknya kalau belum ada laporan, saya enggak bisa ngomong," kata Jokowi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Ipih Ruyani mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan razia bakso yang mengandung daging babi di tempat penggilingan daging dan pejual bakso. Dari tiga wilayah DKI yang sudah dirazia, Jakarta Selatan yang paling banyak menjual bakso berbahan daging babi.
"Dari sampel yang sudah kami dapat, di Jakarta Timur dari delapan sampel, dua tempat positif menjual bakso mengandung babi, di Jakarta Utara dari 8 sampel, dua tempat positif menjual bakso mengandung babi, dan di Jakarta Selatan dari 46 sampel, enam tempat positif," kata Ipih.
Ia berharap, masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas perdagangan bakso mengandung babi bisa langsung melapor ke Dinas Kelautan dan Pertanian. Menurutnya, untuk membedakan bakso mengadung daging babi dengan bakso yang tidak mengandung daging babi harus melalui uji laboratorium. "Langsung laporkan ke kami. Karena, kalau sudah jadi bakso, sulit dibedakan, tercampur adonan tepung dan bahan-bahan lainnya. Itu baru bisa dipastikan dengan uji laboratorium," katanya.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/14/00223826/Jokowi.Belum.Dapat.Laporan.soal.Bakso.Babi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Namun demikian, penolakan masih bergulir dari kalangan pengusaha. Terakhir, 45 perusahaan telah melayangkan berkas permohonan penangguhan penetapan UMP kepada Pemprov DKI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Dedet Sukendar membenarkan, hingga hari ini, pihaknya telah menerima tak kurang dari 45 permohonan penangguhan UMP. Permohonan tersebut datang dari perusahaan-perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar UMP sebesar yang ditetapkan. Permohonan tersebut nantinya akan ditelaah sebelum diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Jumlahnya bertambah terus, tetapi kami belum bisa memutuskan karena prosesnya panjang," kata Dedet, Rabu (12/12/2012) pagi, di Jakarta.
Dedet mengatakan, keputusan menerima atau menolak penangguhan menjadi panjang karena harus diambil berdasarkan syarat yang harus dipenuhi secara komplet. Bahkan, itu menjadi berat karena di antaranya harus memperoleh surat persetujuan dari serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan juga harus menyerahkan hasil audit bukti tidak mampu membayar upah sesuai UMP dari tim independen. Pengawasan dari Pemprov DKI juga akan dilakukan sebelum permohonan tersebut dikabulkan.
"Bagaimana kami mau mengabulkan kalau banyak perusahaan yang enggak melengkapi berkasnya. Kebanyakan enggak menyertakan surat persetujuan dari serikat pekerja," ujarnya.
Pada 20 November lalu, Gubernur DKI Joko Widodo telah menetapkan UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar upah sebesar yang ditetapkan diberi keleluasaan untuk mengajukan penangguhan paling lambat pada 21 Desember 2012 atau 10 hari sebelum UMP ditetapkan.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/12/0917054/45.Perusahaan.Minta.Penangguhan.UMP?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Beberapa pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendatangi Balaikota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Joko Widodo. Ketua Umum Hipmi Andhika Anindyaguna mengatakan, pertemuan itu untuk membahas beberapa hal dan harapan yang diperjuangkan oleh Hipmi.
"Antara lain pada usaha kecil menengah karena mayoritas kita pengusaha pemula kelas menengah kecil. Intinya, kita ingin bertukar pikiran dengan Pak Gubernur dan keberpihakan beliau. Kami ingin memberi masukan terkait pembangunan di Jakarta," kata Andhika di Balaikota Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Menurut Andhika, Jakarta memiliki banyak prospek untuk bisnis dalam pembangunan ekonomi di masa datang. Ia mengatakan, prospek bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha bermodal besar, tetapi juga oleh pelaku bermodal kecil, misalnya di sektor kuliner dan industri kreatif. "Saya kira peluang bagi pemuda yang bisa menggairahkan sektor ini, mulai dari IT, fashion, saya pikir bisa berkembang di Jakarta," kata Andhika.
Andhika mengharapkan kepada Jokowi dan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan dapat naik kelas dari belum pengusaha menjadi pengusaha. Ia berpendapat, hal-hal tersebut dapat didorong melalui birokrasi dengan mendukung bertumbuhnya pengusaha-pengusaha di Indonesia. Andhika juga menyoroti masalah perizinan yang akan memengaruhi terbukanya peluang berusaha.
Menanggapi hal itu, kata Andhika, Jokowi berpesan agar sesama pengusaha dapat saling bersinergi satu sama lain. Jokowi juga menekankan rasa nasionalisme bersama pengusaha muda dan mempersiapkan diri menyambut Asian Economic Community 2015. "Ke depan, eranya sudah Asia Economic Community 2015 di mana flow dari investasi barang di Asia ini sudah bergerak secara bebas. Diharapkan kami menjadi pilar-pilar ekonomi yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Andhika.
Editor : Laksono Hari Whttp://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/11/13171435/Pengusaha.Muda.Temui.Jokowi.Bahas.Industri.Kreatif?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Peresmian Gedung Taufik Hidayat Arena (THA), tempat latihan bulu tangkis bagi masyarakat umum, Senin (10/12/2012), dihelat meriah. Sejumlah tokoh hadir dalam peresmian gedung yang berdiri di lahan seluas 6.600 meter persegi tersebut, antara lain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Beberapa tokoh nasional yang turut hadir antara lain Ketua Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Gita Wirjawan, mantan Ketua Umum PBSI Tri Sutrisno, tokoh olahraga nasional sekaligus mertua Taufik, Agum Gumelar beserta sang istri, Linda Gumelar. Selain itu, tampak juga mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Pantauan Kompas.com, Jokowi datang sekitar pukul 15.30 WIB dengan menggunakan mobil dinasnya, Toyota Land Cruiser. Dijaga ketat oleh protokoler, pria yang akrab disapa Jokowi tersebut langsung disambut oleh sang empunya acara, atlet bulutangkis nasional, Taufik Hidayat.
Peristiwa unik sempat terjadi ketika para tokoh tersebut diajak untuk berkeliling THA dipandu langsung oleh Taufik. Jokowi, yang mengenakan kemeja putih khasnya, tampak berbisik-bisik dengan pendahulunya, Sutiyoso. Tak jelas apa yang keduanya bicarakan, tetapi Sutiyoso tampak antusias membicarakannya kepada Jokowi. Namun, Jokowi dengan tangan kanan berada di kantong celananya tampak menggeleng-gelengkan kepalanya.
Pemandangan tersebut cukup kontras dengan tokoh lainnya yang tampak dengan bebas berbicara satu sama lain. Tak beberapa lama, perbincangan keduanya pun terputus saat para wartawan mempersilakan para tokoh untuk berfoto bersama.
Taufik Hidayat Arena berlokasi di Jalan Raya PKP, Nomor 8, Ciracas, Jakarta Timur. Berdiri di lahan seluas 6.600 meter persegi dengan berbagai fasilitas, THA yang disediakan sebagai fasilitas umum tersebut dibangun untuk mendukung dunia bulu tangkis nasional. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/1644494/Sutiyoso.Bisiki.Jokowi.di.Acara.Taufik.Hidayat?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Mandeknya waktu pengesahan anggaran 2013 membuat situasi eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta makin meruncing. Kali ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara terbuka, khususnya untuk pers.
"Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi, berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin TV langsung," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan anggaran DKI Jakarta untuk tahun depan masih buntu. Hal itu membuat rencana pengesahan terus tertunda, padahal tahun 2012 hampir mencapai akhirnya. Ketegangan memuncak saat rapat pembahasan di Gedung DPRD kemarin, sejumlah anggota Dewan memutuskan untuk walk out dengan alasan kecewa pada segelintir anggota lain yang dinilai menghambat waktu pengesahan dengan cara melemparkan pertanyaan yang terus diulang di setiap rapat.
Rencananya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan. Akan tetapi, rencana itu terancam tertunda lantaran suara legislatif masih terpecah.
"Sebagai tuan rumah, DPRD nggak mau terbuka kan? Coba lain kali pers yang minta supaya rapatnya digelar terbuka," kata Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan mengambil pusing terkait adanya segelintir anggota DPRD yang diduga sengaja menghambat waktu pengesahan anggaran 2013. Sebaliknya, ia malah menyerahkan semuanya pada masyarakat untuk menilai kinerja para wakilnya di daerah.
"Biarkan saja, masyarakat bisa menilai sendiri apa yang terjadi di DPRD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI pada Kamis (6/12/2012) kemarin, sejumlah anggota DPRD memilih walk out. Para anggota dewan yang walk out mengaku terpaksa meninggalkan ruang rapat karena merasa kecewa dengan sikap segelintir anggota dewan yang dituding sebagai oknum penghambat waktu pengesahan KUA-PPAS.
Anggota dewan tersebut yang berasal dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS melontarkan pertanyaan yang terus diulang setiap rapat digelar. Yakni tentang anggaran kesehatan, dan mekanisme hibah bus.
Saat dimintai keterangan, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menilai tarik ulur dalam pembahasan biasa terjadi di ere kepemimpinan siapapun. Sebab legislatif harus memastikan afektifitas dan urgensi dari program yang dianggarkan.
"Kalau sesuatu belum jelas ya kita minta dijelasin lagi. Terserah mau dinilai menghambat atau apa, tapi semuanya kan perlu jelas," ujarnya.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/10422584/DPRD.DKI.Persulit.Basuki.Tak.Ambil.Pusing?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjalin kesepahaman dengan pihak legislatif dalam hal penyusunan anggaran 2013.
Menurut Irman, kesepahaman dalam penyusunan dan pengesahan anggaran antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik. Karena bagaimanapun juga, DPRD merupakan representasi rakyat yang mengawal eksekutif dalam mengeksekusi seluruh program-programnya.
"Kesepahaman bukan hanya dari DPRD, tapi juga Jokowi. Jangan merasa menang Pilkada dan mengajukan anggaran semaunya," kata pakar tata negara Andi Irman Putra Sidin kepada Kompas.com, Kamis (6/12/2012)..
Seperti diberitakan, sampai di penghujung tahun ini pengesahan APBD DKI 2013 masih sebatas wacana. Meski di lain sisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis Rancangan APBD dapat segera disampaikan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekitar 28 Desember. Namun demikian, hal itu masih belum dapat dipastikan. Pasalnya Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta tak juga mendapat restu dari pihak legislatif.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dinilai belum jelas oleh DPRD. Basuki juga sempat menyampaikan harapannya agar KUA-PPAS dapat ditandatangani pada 7 Desember 2012 agar lekas dibahas bersama DPRD. Tapi di luar itu DPRD DKI masuk masa reses mulai 6 Desember sampai 13 Desember.
Jika sesuai jadwal, pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan mulai 14 Desember untuk dapat disahkan pada 20 Desember, dengan catatan tak ada lagi ganjalan dari legislatif yang memicu waktu pengesahan kembali tersendat.
Dari penelusuran Kompas.com, bergulir isu molornya waktu pengesahan KUA-PPAS dikarenakan ada sejumlah program yang menuai tarik ulur. Seperti misalnya program melanjutkan angkutan massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT), atau pembangunan enam ruas jalan tol baru. Di luar itu, salah satu fraksi di DPRD masih kukuh menolak KUA-PPAS yang dirancang oleh eksekutif.
Pengesahan APBD DKI 2013 menemui titik terang. Setelah menuai tarik ulur selama beberapa hari antara eksekutif dan legislatif, akhirnya ada wacana untuk menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada akhir pekan ini.
Ditemui di sela-sela kesibukkannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua fraksi di DPRD DKI. Ia berharap KUA-PPAS DKI 2013 bisa disahkan sebelum masuk masa reses.
"Kita harap Jumat ini (7 Desember 2012) KUA-PPAS bisa ditandatangani. Tanggal 13 bisa mulai dibahas, dan tanggal 20 bisa ketuk palu," kata Basuki, Rabu (5/12/2012) malam, di Balaikota Jakarta.
Setelah disahkan bersama DPRD, kata Basuki, pihaknya akan memberikan KUA-PPAS itu kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam prediksinya, APBD DKI untuk tahun depan akan disahkan pada 28 Desember 2012.
"Harus cepat, kalau nggak selesai kan semua programnya mundur, kalau semua mundur nanti semuanya susah," ujarnya.- Sumber - http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/14234440/Jokowi.Jangan.Ajukan.Anggaran.Semaunya?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya terkait dengan rencana sosialisasi penerapan sistem pembatasan operasional kendaraan bermotor berdasarkan pelat nomor ganjil atau genap yang akan dimulai tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, hari ini ia akan bertemu dengan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno untuk membicarakan penerapan sistem tersebut. Ia mengatakan, penerapan sistem ganjil-genap ini harus dimatangkan dalam suatu kajian bersama sehingga peraturan daerah yang nantinya akan diterbitkan dapat dibuat berdasarkan hasil kajian bersama itu.
Menurut Jokowi, pembicaraannya bersama Kepala Polda Metro Jaya terkait pelat nomor ganjil-genap itu dilakukan karena masing-masing pihak memiliki ukuran tersendiri untuk mematangkan sistem tersebut. "Jadi kalau kajian sudah matang, kita akan putuskan bersama-sama bagaimana nantinya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (5/12/2012).
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan melakukan sosialisasi penerapan pembatasan operasional kendaraan tersebut pada awal 2013. Sistem ganjil-genap itu dianggap mampu mengurangi kemacetan di Jakarta hingga 40 persen. Saat ini, Polda Metro Jaya masih melakukan kajian bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait penerapan sistem tersebut.
Pemberlakuan Pelat Ganjil Genap Solusi Kemacetan Jokowi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji salah satu upaya alternatif mengurai kemacetan di Jakarta, yaitu dengan menerapkan sistem ganjil genap. Wacana kebijakan pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil genap dibahas Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono di Balaikota Jakarta, Kamis (5/12/2012).
Menurut Udar, sistem tersebut diharapkan bisa berjalan sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Rencananya, sistem ganjil genap itu akan mulai dijalankan paling lambat pada Maret 2013.
Selain itu, peraturan ganjil genap juga akan diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB setiap harinya.
Jokowi Siap Ambil Risiko Berlakukan Pelat Ganjil Genap
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meyakini peraturan ganjil genap itu dapat mengurai kemacetan. Dia berani mengambil risiko karena mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.
"Kalau tidak dicoba, kita tidak tahu, tetapi sebaiknya kita coba, tetapi bukan coba-coba," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Jokowi juga menyetujui pemberlakuan peraturan ganjil genap mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 20.00 WIB.
"Waktu pelaksanaannya kapan, kalau Januari terlalu mepet. Kalau pas ulang tahun Jakarta, berarti 22 Juni, ya kelamaan," ujarnya.
Dengan menerapkan peraturan ganjil genap tersebut, Jokowi berani menerima segala risiko dan kontroversi yang muncul di masyarakat. Dengan memberlakukan peraturan ini, Jokowi meyakini peraturan ganjil genap itu dapat mengurai kemacetan Jakarta.
Jokowi juga meyakini kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat polusi, menghemat BBM, dan mendorong orang untuk berbondong-bondong menggunakan angkutan umum.
"Jangan sampai angkot ada, tetapi mobil dan motor terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dikampanyekan agar kebijakan ini bisa disosialisasikan," ujar Jokowi.
Sumber : http://lipsus.kompas.com/
Dalam silaturahim dengan para duta besar yang tinggal di Jakarta, Jokowi diminta menceritakan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka mengaku heran, mengapa Jokowi senang blusukan ke kampung-kampung.
"Mereka tanya, setiap pagi kok pasti di kampung. Malam hari masih di kampung, bagaimana mengatur waktunya," kata Jokowi menceritakan pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/11/2012).
"Ya, cerita-cerita santai saja, enggak serius kok tadi," ujar Jokowi menambahkan.
Jokowi mengatakan, para dubes itu juga senang saat ia menjanjikan megaproyek transportasi massal berbasis rel, MRT, dan monorel akan segera dikerjakan, apalagi Jokowi menargetkan proyek-proyek tersebut cepat selesai.
Jokowi menjanjikan proyek monorel selesai selama empat tahun mendatang dan MRT dapat selesai sampai tahun 2019. "Tetapi, kalau bisa dipercepat, akan kita percepat," katanya.
Jokowi juga menceritakan perihal pencegahan banjir di Jakarta. Ia memiliki target untuk menyelesaikan enam sampai sepuluh titik dari 68 titik lokasi rawan banjir. Hal itu disambut baik para dubes yang memang bertugas di Ibu Kota ini.
Australia Bantu Perbaikan Manajemen Transjakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat bantuan dari pemerintah Australia (AUSAID) untuk bimbingan memantapkan sistem pengelolaan bus transjakarta. Bimbingan yang diberikan akan berjalan cuma-cuma dan semua rekomendasinya akan digunakan apabila mungkin untuk diimplementasikan di Jakarta.
Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Muhammad Akbar mengatakan, pemerintah Australia ingin membantu Pemprov DKI dalam memperbaiki manajemen transjakarta, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia dan sistem operasionalnya.
"Nah kebetulan pemerintah Australia memiliki tenaga expert dan ingin membantu kita," kata Akbar saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Ia menjelaskan, beberapa perwakilan dari AUSAID akan melakukan pendampingan pada transjakarta selama 16 bulan yang telah dimulai sejak kemarin. Pertama kali, para tenaga ahli ini akan menilai kondisi transjakarta secara keseluruhan untuk melakukan pemetaan kekurangan dan kelebihan transjakarta saat ini.
"Dari situ mereka akan membuat rekomendasi untuk perbaikan transjakarta. Mungkin saja rekomendasinya akan digunakan selama memungkinkan," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/17034329/Dubesdubes.Heran.Jokowi.Kok.Senang.Blusukan?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Selasa (4/12/2012) pagi menghadiri silaturahmi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan duta besar negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Berdasarkan pantauan Kompascom, Jokowi tiba di Hotel Borobudur pukul 10.00 WIB. Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh Dubes Zimbabwe untuk Indonesia, Alice Mageza. Jokowi terlihat mengobrol selama sekitar sepuluh menit bersama Alice yang juga didampingi oleh Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sukesti Martono. Jokowi sempat bertanya terkait pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe kepada Alice.
Setelah itu, Jokowi yang didampingi Alice Mageza bergegas menuju Diplomatic Corps Gathering. Sebelum acara dimulai, Jokowi terlihat berkeliling untuk menyalami satu persatu dubes yang hadir. Setelah menghadiri Silaturahmi ini, Jokowi dijadwalkan menghadiri dan menyerahkan Anugerah Adikarya Wisata 2012 kepada Industri Pariwisata di Hotel Mulia, Senayan, pada pukul 12.00 WIB.
Pada pukul 13.00 WIB, Jokowi akan mendengarkan pemaparan BPKP RI tentang kerjasama dalam rangka penguatan tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait audit transportasi. Pukul 15.00 WIB, Jokowi dijadwalkan akan bertemu Menteri Keuangan, Agus Martowadojo untuk membahas renegosiasi proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri silaturahim antara Pemerintah Provinsi DKI dan duta besar negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jokowi turut mendengarkan apa saja hal yang menjadi permasalahan bagi para dubes yang bertugas dan menetap di Jakarta.
"Ini pertemuan silaturahim biasa, yang rutin mau kami adakan mungkin tiap tahun dua atau tiga kali. Jadi kami tadi juga menanyakan apakah bapak-ibu dubes (duta besar) ada masalah, tolong untuk disampaikan," kata Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Sekitar 86 dubes yang menghadiri pertemuan tersebut pun menyampaikan beberapa ganjalan selama hidup di Jakarta. Jokowi menyampaikan, beberapa permasalahan itu, antara lain, masih minimnya lahan parkir, permasalahan lalu lintas, dan perizinan bangunan.
"Ya, masalah parkir, kalau parkir ke sebuah tempat sulit. Kemudian juga mungkin masalah mengenai tanda-tanda lalu lintas yang belum komplet, ya mbok dikompletin. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan perizinan dan bangunan. Ini memang harus ditanggapi untuk memperbaiki persepsi dubes terhadap kota Jakarta," kata Jokowi.
Terkait izin bangunan, perlu ada komunikasi lebih lanjut terhadap para pendatang di Jakarta. Pasalnya, mereka terkadang menggunakan bangunan yang seharusnya digunakan untuk tempat tinggal, justru digunakan sebagai kantor.
"Ya, ini, kan, memang tidak kami izinkan masalah peruntukkannya. Terus renovasi di Menteng, misalnya, padahal itu adalah heritage, izinnya, kan, memang sulit kalau hal-hal seperti itu meskipun hanya renovasi," kata Jokowi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/1638332/Dubesdubes.Curhat.ke.Jokowi.Masalah.Hidup.di.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menggelar rapat tertutup dengan sejumlah kepala BUMD di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/12/2012). Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, rapat tersebut terkait dengan skema anggaran yang dipaparkan oleh para kepala BUMD untuk mendapat restu Gubernur.
"Kami yang bikin skema anggarannya, kami paparkan dan minta persetujuan Gubernur," kata Nikesman, staf keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya, saat dijumpai di luar ruang rapat.
Berdasarkan pantauan, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 07.30 masih berlangsung hingga saat ini. Agenda pemaparan dilakukan bergiliran, dan rapat sesuai jadwal akan berakhir pada pukul 11.00.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memasuki ruang rapat sekitar pukul 08.00 menolak memberikan keterangan terkait agenda pembahasan. Seluruh direksi BUMD terkait yang ditemui di luar ruang rapat juga menolak memberikan keterangan secara detail.
"Nanti saja sama Pak Gubernur ya, kami hanya rapat. Soal isinya, nanti Pak Gubernur saja yang menjelaskan," kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis seusai melakukan pemaparan.
Selain Djangga Lubis, sejumlah kepala BUMD yang dijadwalkan mengikuti rapat ini adalah Direktur PD Pembangunan Sarana Jaya, Direktur PT PAL Jaya, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol.
Basuki Setuju BUMD Beli Saham Palyja
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju bila Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta membeli mayoritas saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal itu akan menambah pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pada prinsipnya, Basuki tak keberatan dengan usulan agar BUMD membeli saham PT Palyja. Dengan catatan, PT Astratel selaku pemilik 49 persen saham pemasok air bersih di Jakarta itu itu telah menyetujuinya. "Kalau memang pemegang sahamnya setuju, ya boleh-boleh saja. Semua yang mendatangkan duit buat Pemda, saya setuju saja," kata Basuki di sela-sela kesibukannya di Balaikota Jakarta, Selasa (6/11/2012) siang.
Beberapa waktu lalu, Suez Environment selaku pemilik 51 persen saham Palyja telah membuat perjanjian jual beli dengan Manila Water, sebuah perusahaan asal Filipina. Kesepakatan dua pihak ini dilakukan tanpa sepengetahuan PAM Jaya.
Sejumlah pihak khawatir penjualan mayoritas saham Palyja ke pihak asing akan memperkeruh kisruh renegosiasi kontrak yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Pemprov DKI diminta agar BUMD membeli saham yang akan dilepas tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan sidak di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Pak Camat Makmur HN tidak ada di lokasi. Namun Makmur mendapat penghargaan dari Jokowi sebagai Camat Berprestasi di peringkat ketiga.
Penghargaan kepada Makmur itu disampaikan Jokowi dalam acara Silaturahmi Gubernur dengan Pengurus RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Dewan Kota Kabupaten dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Lembaga Kemasyarakatan DKI Tahun 2012 di Istora Senayan Jalan Pintu I Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2012).
"Ya, bagus dong itu. Kan kemarin juga belum ditanya alasan beliau terlambat kenapa," kata Jokowi terkait penghargaan untuk Makmur.
Pada Jumat (30/11/2012) kemarin, sekitar pukul 08.15 WIB, Jokowi melakukan sidak ke Kantor Kecamatan Setiabudi. Dalam sidaknya itu, ia menemukan kantor Kecamatan yang masih sepi.
Jokowi sempat bertemu dengan beberapa pegawai Kecamatan. Di sana, ia kembali melihat masih banyaknya kursi-kursi kantor yang masih kosong, begitu pula yang berada di lantai dua.
Makmur HN yang ditemui di Senayan mengatakan bahwa saat Jokowi inspeksi mendadak (sidak), ia sedang melayat ke rumah saudaranya yang baru saja meninggal.
"Kemarin, saya sedang melayat ke rumah saudara saya yang baru saja meninggal dunia," kata Makmur.
Selain Makmur HN, pemenang kinerja Camat lainnya adalah Premi Lasari, Camat Pasar Rebo dan Isnawa Adji, Camat Tambora. Sementara itu, untuk pemenang kinerja Lurah, pemenang pertama adalah Arif Abidin Muchlis, Lurah Lebak Bulus; Pemenang II adalah Iin Muthamainnah, Lurah Munjul; dan Andri Ferdian AP, Lurah Petojo Utara.
Sementara itu, RW 01 Pondok Rangon Cipayung mendapatkan predikat RW terbaik. Di posisi kedua diraih oleh RW 06 Sukapura Cilincing, dan di posisi ketiga diraih oleh RW 07 Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
Untuk RT terbaik diraih oleh RT 002 RW 03 Duri Kosambi Cengkareng. Posisi selanjutnya diraih oleh RT 008 RW 15 Cipinang Muara Jakarta Timur dan RT 005 RW 01 Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara. Posyandu terbaik berhasil diraih Posyandu Melati 2 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.
Penghargaan tertinggi Tim Penggerak PKK diraih oleh Tim Penggerak PKK Jakarta Pusat dan langsung diterima oleh Wali Kota Saefullah. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/02/13155037/Camat.Setiabudi.Terima.Penghargaan.dari.Jokowi?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri acara Silaturahmi Gubernur dengan Pengurus RT, RW, LMK, Dewan Kota Kabupaten dan PKK serta Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2012 di Istora Senayan Jalan Pintu I Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Jokowi tiba di lokasi bersama istrinya, Iriana Widodo yang juga bertindak sebagai Ketua Penggerak PKK DKI Jakarta.
Jokowi bersama Iriana tiba pada pukul 09.15 WIB, Minggu (2/11/2012). Jokowi mengenakan batik coklat dan Iriana menggunakan seragam PKK dipadu blus ungu. Kedatangan Jokowi dan Iriana disambut oleh Abang None dan Koko Cici DKI Jakarta.
Asisten Gubernur DKI bidang pemerintahan Sylviana Murni juga turut menyambut kedatangan Jokowi dan istri. Saat tiba, Jokowi sempat bertanya mengenai pakaian khas Betawi yang dikenakan oleh Abang Jakarta. "Ini namanya baju Sadariah, Pak. Khasnya Betawi," kata Sylvi saat menjawab pertanyaan Jokowi.
Melihat baju Sadariah tersebut, Jokowi langsung teringat akan harapannya untuk menjadikan baju Sadariah sebagai seragam khas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Silaturahmi ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan dan istri, Ani Fadjar Panjaitan; Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sukesti Martono; Asisten Gubernur DKI Bidang Kesejahteraan Masyarakat Mara Oloan Siregar; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman; Wali Kota lima wilayah DKI; Bupati Kepulauan Seribu; Pengurus RT, RW, LMK, Dewan Kota Kabupaten dan PKK serta Lembaga Kemasyarakatan se DKI Jakarta. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya dan pembacaan doa.
Sembilan Petuah Jokowi untuk RT/RW
Joko Widodo menyampaikan sembilan petuahnya kepada pengurus RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, LMK, Dewan Kota Kabupaten, dan PKK. Jokowi mengajak mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat. Dengan bekerjasama itu, Gubernur DKI Jakarta ini meyakini satu persatu permasalahan yang multikompleks di Jakarta dapat terselesaikan.
"Yang pertama adalah harus dapat menggalakkan kerja bakti masyarakat. Setiap dua minggu harus ada kerja bakti," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Kerja bakti tersebut, menurut Jokowi, adalah tugas dari para pengurus RT/RW dan Kelurahan untuk dapat menggerakkan warganya membersihkan selokan-selokan kecil untuk dapat mengantisipasi datangnya banjir.
"Percuma saja ada normalisasi Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter tapi drainasenya tidak dibersihkan, ya tidak akan ada artinya. Kalau yang proyek gede-gede itu tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), yang proyek sedang-sedang itu tugas dan tanggung jawab Wali Kota. Sementara itu, yang kecil-kecil digerakkan oleh pengurus RT/RW dan Kelurahan," kata Jokowi.
Petuah selanjutnya adalah untuk menggerakkan masyarakatnya agar dapat menjaga lingkungan dan menanam pohon. Proses penanaman pohon itu dengan cara mengumpulkan dan menyumbangkan tanaman hijau ke taman kota. Dengan taman yang terawat dan hijau itu, maka para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan gelandangan pun sungkan untuk datang ke taman tersebut.
"Kalau enggak terawat yang akan datang ke sana ya PKL dan gelandangan," kata Jokowi.
Untuk taman yang masih kosong, Jokowi mengajak warga agar segera mengisi taman tersebut dengan tanaman-tanaman hijau. Kembali ia mengatakan, untuk proyek dan program yang kecil merupakan tanggung jawab masyarakat Jakarta. Sementara itu untuk proyek taman besar merupakan tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.
Petuah ketiga adalah ia mengajak para pengurus RT/RW dan Kelurahan untuk bersama-sama menjaga fasilitas pelayanan publik dengan tidak mencoret-coretnya.
"Saya seringkali menemukan corat-coret di papan pengumuman, papan nama, penyangga sungai, dinding, halte, pipa air. Ini tanggung jawab kita semua. Saya titip Pak Lurah dapat mengumpulkan RT/RW dan mengajak mencegah hal tersebut dimulai dari yang kecil," ujarnya.
Selain itu, untuk sampah yang berada di selokan-selokan kecil, apabila dibiarkan maka akan menggunung dan akan menjadi masalah besar, yaitu banjir. Oleh karena itu, Jokowi mengajak untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya.
"Tahun depan kita budayakan untuk budaya buang sampah pada tempatnya. Karena setiap 2.000 ton setiap hari masuk ke selokan kecil. Bagaimana kita enggak kena banjir kalo kayak begitu. Ini tanggung jawab kita semua. Tugas Ibu dan Bapak untuk mengkampanyekan jangan membuang sampah di selokan kecil dan drainase," kata Jokowi.
Selanjutnya, petuah kelima adalah untuk menertibkan spanduk-spanduk liar yang ada di pinggir jalan Jakarta.
"Reklame-reklame seperti dari partai, bendera ormas. Itu semua ada aturannya di mana mereka harus pasang. Kita harus tegas untuk hal ini," kata Jokowi.
Dengan adanya spanduk-spanduk liar itu, akan memunculkan masalah berikutnya, yaitu dengan sisanya tali-tali rapia yang menjadi sampah di pagar-pagar jalan jembatan.
"Kalau seperti itu apa mau dibiarin terus? Saya kira kita harus tegas. Jangan kasih ruang untuk siapapun. Kita tidak akan bisa kasih toleransi untuk itu," ujarnya.
Petuah Jokowi yang selanjutnya adalah untuk menertibkan parkir liar yang semakin marak dan menyebabkan penyempitan jalan.
"Jangan sampai ada yang bilang, itu bukan tupoksi saya. Saya juga bingung mau marahnya gimana, karena ini tanggung jawab kita semua. Kalau ada yang melihat ya ditegur dan beri peringatan," kata Jokowi.
Kemudian adalah petuah Jokowi untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jakarta. Ia mengajak agar RT/RW dan Kelurahan dapat menegur mereka apabila ada di wilayahnya. Apabila kesulitan menertibkan PKL, dapat menelepon Satpol PP.
"PKL itu memang tidak boleh berjualan di sembarang tempat tapi ya Satpol PP tidak boleh semena-mena ke mereka. Harus tegas tapi jangan sembarangan," tegasnya.
Petuah terakhir Jokowi adalah untuk mengajak para pengurus RT/RW dan Kelurahan agar dapat membuka ruang publik untuk mencegah terjadinya tawuran antar warga dan antar pelajar.
"Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena kalau sudah besar penanganannya akan sulit," kata Jokowi.
Ia pun mengatakan, pemerintah harus concern, titik-titik mana saja yang menjadi lokasi rawan tawuran dan menganjurkan pengurus RT/RW dan Kelurahan agar bertemu dengan masyarakat sebelum tawuran itu terjadi.
"Segera dilakukan aksi lapangan, temukan mereka. Jangan sampai penggusuran Cilincing terulang kembali. Sudah puluhan ribu orang bakar ban, suasana memanas dan sulit meredam mereka. Untung saya datang Maghrib langsung bisa mendinginkan suasana," kata Jokowi.
Dengan sembilan petuahnya itu, Jokowi mengatakan Jakarta itu harus bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya karena Jakarta adalah Ibu Kota negara. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/02/15074046/Sembilan.Petuah.Jokowi.untuk.RTRW?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Mimpi Jakarta memiliki moda transportasi massal yang modern masih terkatung-katung. Kajian yang dilakukan selama beberapa tahun pada angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT) seperti tak membawa hasil apa pun.
Dalam rapat yang dihadiri semua elemen pada Rabu (28/11/2012) sore tadi, sejumlah keanehan mengemuka, misalnya dalam hal tender proyek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa proses tender baru dilakukan untuk jalur dari Al-Azhar Jakarta Selatan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dalam tender itu disepakati pembangunan MRT menggunakan konsep subway.
"Baru itu yang ditenderkan, sisanya belum. Itu pun kami belum yakin, apakah warga mau punya terowongan dari Al-Azhar sampai HI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012) sore.
Belum lagi hasil kajian yang masih simpang siur. Saat ini banyak hasil kajian dari proyek MRT yang beredar, tetapi begitu masih diragukan keabsahannya. Basuki mengaku khawatir kajian yang beredar hanya analisis cetek sehingga ia meminta Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan PT MRT Jakarta untuk segera memberikan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Simpang siurnya data mengenai kajian MRT akhirnya berbuntut panjang karena timbul pertanyaan besar apakah MRT lebih baik dibangun dengan konsep subway atau elevated (jalan layang). Di lain sisi, PT MRT Jakarta sangat terkesan tidak transparan karena beberapa hasil kajian tidak pernah disampaikan secara utuh.
Berkali-kali menggelar rapat membahas MRT, baru hari ini PT MRT Jakarta mengeluarkan data mengenai pendapatan yang diperoleh dari berjalannya proyek MRT (return of investment).
"Jangan-jangan cuma kajian dari studi yang belum disetujui. Maka, kami minta yang resmi dan akan kami publikasikan. Kalau belum ada kajian amdalnya, berarti semua ini hanya omong kosong," ujar Basuki.
Masalah sumber pendanaan juga tak luput dari sorotan. Di tengah berjalannya rapat, pemerhati transportasi Darmaningtyas meminta pemerintah daerah (Jakarta) dan pemerintah pusat membeberkan secara jelas dan transparan mengapa menerima tawaran pinjaman dari sebuah perusahaan asal Jepang. Karena dalam perhitungannya, proyek MRT dapat berjalan tanpa harus terikat dengan dana utang.
"Logika saja, kalau setiap tahun harus mengeluarkan Rp 3 triliun, saya kira Jakarta bisa. Menerima tawaran pinjaman seperti menawarkan diri kita untuk kembali dijajah," ujar Tyas.
Megaproyek mengenai MRT ini memang telah mengemuka jauh sebelum kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi Sutanto Suhodo sempat mengatakan kajian mengenai MRT telah dilakukan sejak tahun 1980-an.
Untuk mengegolkan megaproyek ini, tak kurang dari Rp 15 triliun harus disiapkan, dengan panjang jalur sekitar 15 kilometer yang melintas dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI).http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/28/18425431/Sederet.Keanehan.Megaproyek.MRT?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Jokowi Pening Dengar Pemaparan PT MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo walk out sebelum pembahasan megaproyek transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT) selesai. Padahal, rencananya Jokowi akan memutuskan kelanjutan nasib proyek MRT pada pertemuan terbuka yang digelar hari ini. "Saya pening. Lha gimana coba, kamu lihat kayak begitu. Coba kamu dengerin kayak gitu gimana, gimana coba kalau kamu jadi saya," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Walk out-nya Jokowi itu pun karena Jokowi ingin menyambangi warga Cilincing, Jakarta Utara. "Ini yang di Cilincing dicegat sama warga di tol. Saya mau ke sana lagi. Ngerampungin yang di sana dulu," kata Jokowi.
Jokowi pun masih belum mengerti kapan pertemuannya dengan PT MRT Jakarta akan digelar kembali. Jokowi mengatakan, ia akan menjernihkan pikirannya dahulu karena megaproyek itu adalah proyek jangka panjang. "Iya, butuh waktu untuk dikaji lagi, tetapi benar daripada cepat-cepat malah keliru," kata Jokowi.
Terkait penundaan keputusannya hari ini, Jokowi pun mengatakan masih belum puas terkait pemaparan dari pihak PT MRT Jakarta. "Ya, saya yakin hari ini bisa diputuskan. Akan tetapi, ternyata masih kayak gitu dengerin sendiri to. Perencanaan itu sebenarnya sudah memenangi 60 persen dari sebuah proses kegiatan. Lha kalau perencanaan belum ada sebuah kepastian, bagaimana saya mau membuat keputusan," kata Jokowi.
Tak Putuskan Nasib MRT, Jokowi Pilih Temui Warga
Saat menyaksikan rapat pembahasan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT), Joko Widodo tidak berkomentar sedikit pun. Malah setelah dua jam rapat berlangsung, Gubernur DKI Jakarta itu meninggalkan lokasi pertemuan. Lagi-lagi Jokowi meninggalkan pembahasan MRT di saat Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo sedang memberi pemaparan. Hal ini kerap terjadi di saat Pemprov DKI sedang mendengarkan pemaparan PT MRT.
Terlihat ajudan Jokowi mengikutinya dari belakang. "Nanti dulu, saya mau shalat dulu," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012). Jam memang sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB. Jokowi hendak shalat Ashar. Namun setelah itu, Jokowi tidak kembali ke tempat pertemuan.
Beberapa saat kemudian, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memberitahukan informasi bahwa Jokowi meminta izin menemui masyarakat Cilincing yang berdemo memblokir jalan karena digusur. "Pak Gubernur mohon diri, dia mau pamit karena telah ditunggu masyarakat di Cilincing," kata Basuki. Akhirnya, pertemuan yang membahas nasib MRT ke depannya tetap tanpa hasil. Jokowi pun belum memutuskan apakah megaproyek MRT akan dilanjutkan atau tidak.
Biasanya, hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memimpin rapat. Namun saat rapat pemaparan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut serta.
Dalam rapat yang di-upload PemprovDKI di Youtube "22 Nov 2012 Gub & Wagub menerima paparan BKD", Jokowi dan Basuki terlihat mendengarkan pemaparan Kepala BKD Budhihastuti terkait 12 program unggulan badan tersebut, yang juga tersaji di layar.
Basuki, yang awalnya menyimak, tidak tahan sehingga mengomentari program unggulan yang disajikan. Pertama, tentang perekrutan calon CPNS Pemprov DKI yang menurutnya tidak transparan.
Sebelum bicara, Basuki tampak meminta izin terlebih dulu kepada Jokowi yang duduk di kanannya. Jokowi yang lebih banyak diam hanya mengangguk. Dia terlihat menyimak sambil menutup mulutnya dengan tangan.
Jokowi baru angkat bicara ketika Ibu Kepala BKD menjawab apa yang menjadi keberatan Basuki terkait pegawai Pemprov yang tidak efektif dalam bekerja sehingga tidak menemui titik temu.
"Jumlahnya berapa tho untuk 2013?" tanya Jokowi.
"Lima ribu tiga ratus, Pak," jawab Kepala BKD.
"Kalau kita tidak usah rekrut semua?" tanya Jokowi lagi.
Kepala BKD pun menjawab bahwa banyak jabatan fungsional yang lowong, semisal perpajakan, yang membutuhkan keahlian khusus.
Lalu Basuki memohon izin bicara kepada Jokowi. Menurutnya, BKD harus bisa membuat pegawai PNS efektif dalam bekerja. Sebab, selama ini banyak pegawai yang santai-santai, sementara hanya segelintir yang sibuk bekerja.
"BKD bukan hanya bicara anggaran, bukan program rutin, bagaimana, seperti Pak Gubernur punya visi, ini Jakarta Baru, udah jangan pake pikiran lama. Pak Gubernur udah baik kasih 2.000," kata Basuki.
Menurut Basuki, hal itu terjadi karena Kepala BKD tidak pernah membuat analisis kepegawaian di Pemprov DKI.
"Formasi kita, yang menentukan Biro Formasi kita ada di organisasi, Pak; dan saat ini kita bisa pertemukan Biro Organisasi bisa bicara lebih detail," ujar Budhi menjawab Basuki.
Basuki sempat hendak mendebat lagi alasan Kepala BKD, tetapi langsung ditengahi Jokowi.
"Begini saja, benar-benar dilihat kebutuhan real-nya berapa. Misalnya 4.000," kata Jokowi.
"Tapi harus ada terobosan. Artinya, orang yang kita rekrut adalah orang yang benar akan kita tempatkan. Kesalahan yang kedua itu, itu tolong dicermati secara detail seperti yang diomongkan Pak Wagub. Ada orang yang kerja mati-matian, ngopi sendiri, nulis sendiri, ada orang yang duduk saja, lebih dari 10 orang."
"Yang 10 orang itu saja tarik, duduknya diatur seperti apa. Ada yang kerjanya banting kanan-kiri, ada yang 15-20, itu yang harus dibenahi. Jadi jangan ditambahi terus-ditambahi terus... Ini nanti apa, jadi nanti bebannya di anggaran," Jokowi menjelaskan.
Kepala BKD juga mengungkapkan kendala jumlah pensiun yang mencapai 4.000 orang setiap tahunnya, termasuk jabatan-jabatan fungsional di bidang kependidikan yang tidak bisa digantikan oleh tenaga biasa. Namun, Basuki mengingatkan bahwa guru di Pemprov DKI sudah berlimpah.
Basuki: Guru kebanyakan kita loh...
Kepala BKD: Mungkin kebanyakan untuk kualifikasi tertentu, tapi kurang untuk kualifikasi...
Jokowi: Itu kan berarti ada kekeliruan kan? Misalnya guru Bahasa Indonesia kelebihan 1.000 orang, Biologinya kurang 100 orang. Redesainnya ada di situ, termasuk di dinas-dinas yang lain.
Ketika akan menjadi pembahasan panjang antara Basuki dan Kepala BKD, Jokowi berusaha menengahi untuk kembali fokus pada pembahasan program kerja dan anggaran di BKD.
Jokowi: Anggaran 2013, program unggulan yang mana sih?
Kepala BKD: Dari 69 kegiatan, 12 ini yang unggulan. Pengadaan CPNS, Reformasi Birokrasi....
Jokowi: Pengadaan CPNS kok unggulan namanya?
Kepala BKD: Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, Pak, karena ini memang sangat mendesak, Pak.
Basuki: Maksud Pak Gubernur, penerimaan pegawai itu kan rutin.
Menurut Basuki, yang bisa menjadi program unggulan adalah kenaikan pangkat atau ujian kompetensi yang transparan.
Jokowi: Saya minta dua ini menjadi unggulan, digarap dengan benar.
Jokowi pun mengakhiri pembahasan dengan Kepala BKD dan meminta yang lain presentasi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) di Balai Agung, Balaikota Jakarta. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapim tersebut adalah tentang rencana pembangunan elevated busway (busway layang) di beberapa titik di Jakarta.
Dalam rapat hari ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Udar Pristono tampak menghadiri rapat. Secara langsung dia juga mengundang pakar transportasi Darmaningtyas untuk ikut menghadiri rapat dan memberikan pandangannya.
"Saya ikut rapat karena diundang Kadishub," kata Darmaningtyas saat ditemui sesaat sebelum menghadiri rapat, di Kompleks Balaikota Jakarta, Senin (26/11/2012).
Tyas mengatakan, dirinya akan memberikan pandangan mengenai pembangunan busway layang. Menurut dia, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan dan mungkin saja direalisasikan seiring dengan upaya mengoptimalkan transportasi umum untuk menekan angka kemacetan.
Sampai berita ini diturunkan, rapim tersebut baru saja dimulai. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga tampak hadir meski sedikit terlambat karena harus menyelesaikan rapat yang sebelumnya digelar di ruang rapat wakil gubernur.
Penambahan busway layang diprediksi mampu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. - Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, kebutuhan busway layang di Jakarta sudah sagat mendesak. Hal itu dikemukakannya dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (26/11).
"Saya diundang oleh Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, untuk ikut rapim hari ini. Sebab dalam rapim, Gubernur [Joko Widodo] mau membicarakan soal busway layang. Jadi saya diminta pandangannya," kata Darmaningtyas di Balaikota DKI.
Dalam rapim nanti, lanjutnya, dia ingin menegaskan pembangunan elevated busway atau busway layang sangat dibutuhkan dan juga sangat mungkin direalisasikan Pemprov DKI. Penambahan busway layang ini diprediksikan mampu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi atau terjadi peningkatan pengalihan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi massal.
"Pemindahan orang ke transportasi massal ini sejalan dengan keinginan Jokowi untuk menekan angka penggunaan kendaraan pribadi, yang saat ini cukup tinggi di Jakarta. Kalau Pemprov bisa menyediakan pilihan transportasi yang baik, maka pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dapat terjadi," ujarnya.
Menurutnya, saat ini sudah dapat dibangun busway layang di Ciledug-Blok M dan Depok UI-Manggarai. Kondisi jalan di kedua kawasan tersebut tergolong sempit namun selalu dipadati kendaraan bermotor, sehingga dirasa butuh dibangun jalan layang untuk busway.
Pembangunan busway layang diharapkan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi di wilayah Jakarta Selatan, Ciledug dan Depok.
Rapat yang dipimpin Jokowi hari ini digelar untuk membahas tiga agenda, yaitu persiapan audiensi ke Wapres tentang MRT, paparan tentang rencana pembangunan GOR BMW (Gelanggang Olah Raga Bersih, Manusia ber(W)ibawa), serta pembangunan Kantor Arsip dan Perpustakaan Cikini.
Joko Widodo tiba di Balaikota pukul 07.30 mengendarai mobil dinas Toyota Land Cruiser hitam B 1543 SMZ. Dia mengenakan pakaian dinas linmas warna hijau. Saat ini, rapim yang dimulai jam 08.00 masih berlangsung.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia Trond Giske, Minggu (25/11/2012) pagi. Uniknya, perbincangan antara kedua tokoh itu dilakukan di tengah-tengah Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, sapaan akrabnya, yang menggunakan baju berwarna putih berkerah dengan celana hitam, datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 09.45 WIB. Dengan berjalan kaki, Jokowi bertemu dengan sang menteri bertemu di tengah jalan, depan Grand Hyatt.
Layaknya meeting para pejabat, kedua tokoh itu tampak berdiskusi serius sambil berjalan ke arah depan Grand Indonesia. Suasana heboh para pewarta dan masyarakat sekitar pun tampak tak mengganggu perbincangan serius keduanya.
Beberapa kali, perbincangan tersebut sempat terputus akibat beberapa masyarakat yang memotong untuk sekadar berfoto atau bersalaman semata. "Pak Jokowi, foto dulu dong sebentar sama saya," ujar salah seorang ibu.
Ketika ditanya mengapa mantan Wali Kota Solo tersebut mengadakan meeting di tengah jalan, Jokowi mengatakan, lokasi tersebut merupakan pilihan sang menteri. Pasalnya, sang menteri sekaligus ingin melihat situasi kondisi lapangan.
"Pak menteri pengen melihat situasi lapangan. Tapi kebetulan ada Car Free day, jadi sekalian lihat Car Free Day kaya apa," ujarnya.
Pertemuan Jokowi dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Norwegia tersebut guna membicarakan program kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT RIN, perusahaan asal Norwegia yang menyediakan layanan tersebut.
Bundaran HI Heboh! Jokowi Naik Sepeda Low Rider
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak henti-hentinya membuat heboh publik. Salah satunya adalah dengan menaiki sepeda low rider milik salah seorang komunitas sepeda yang tengah mengikuti Car Free Day di area Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (25/11/2012) pagi.
Pantauan Kompas.com, aksi tersebut dilakukan Jokowi usai melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia Trond Giske di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pertemuan itu sendiri terkait rencana kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan Norwegia dalam penerapan ERP (Electronic Road Pricing) di Ibu Kota.
Saat Jokowi berjalan kaki hendak kembali ke mobil dinasnya yang terparkir di depan Hotel Mandarin Oriental dari kawasan Plaza Indonesia, ada seorang warga yang berteriak kepada Jokowi untuk mencoba sepeda hasil modifikasinya sendiri. "Pak Jokowi, ayo silakan cobain dulu sepeda saya," ujar pria tersebut.
Teriakan pria itu rupanya menarik perhatian Jokowi yang tengah menjadi sorotan publik akibat sejumlah gebrakan di DKI tersebut. Dia pun menghampiri pemilik sepeda, ia pun naik dan mengendarai sepeda berbentuk unik dengan warna nominan merah tersebut. Aksi Jokowi tersebuu pun membuat masyarakat yang berada di seputaran Bundaran HI heboh. Beberapa orang ada yang meneriakkan nama Jokowi, beberapa orang lagi ada yang tak mau ketinggalan untuk mengabadikan aksi Jokowi itu menggunakan ponsel.
Sementara Jokowi dengan senyum sumringah asyik mengayuh sepeda itu. Setelah mengayuh sepeda sekitar 10 meter, Jokowi yang terus dikawal ketat protokolernya berhenti dan mengucapkan terima kasih kepada pemilik sepeda yang telah bersedia meminjamkan sepeda jenis low rider tersebut. Ia pun kembali berjalan ke mobil dinasnya untuk melanjutkan perjalanan. "Mau ke mana lagi nih, Pak," ujar seorang wartawan. "Mau tidur," ujarnya sambil tertawa.
Pemerintah mempersilakan asosiasi pengusaha untuk mengugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp 2.200.000. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, ia sudah menerima pemberitahuan bahwa pengusaha akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, UMP itu terlalu tinggi. "Saya persilakan kalau itu jalur hukum," kata Hidayat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Hidayat menilai apa yang sudah disepakati itu seharusnya bisa dijalankan. Pasalnya, kata dia, sebelumnya sudah ada komunikasinya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tak keberatan UMP dinaikkan asalkan ada pengecualian untuk usaha kecil menengah dan industri padat karya. "Saya menjanjikan untuk dibicarakan dikeluarkan peraturan menteri tenaga kerja untuk mengecualikan itu. Sekarang sudah dilaksanakan. Jadi, kesepakatan saya dengan Apindo mestinya sudah berjalan," kata Hidayat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika dimintai tanggapan rencana gugatan ke PTUN itu mengaku tak mempermasalahkannya. "Setiap orang punya hak untuk melakukan itu," kata Jokowi singkat. Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan win-win solution. Apabila salah satu pihak tidak setuju, akan selalu berkelanjutan sehingga tidak akan ada habisnya. "Kalau ditanya ke serikat masih belum, pengusaha masih belum. Itu sudah saya putuskan. Saya sudah minta yang sudah diputuskan semuanya bisa menerima. Saya sudah undang dan ajak berbicara. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan upah minimum provinsi DKI tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000. Angka ini lebih kecil Rp 16.243 dari rekomendasi yang diajukan Dewan Pengupahan sebesar Rp 2.216.243, atau naik 43,8 persen dari UMP DKI 2012. Keputusan tersebut diambil Gubernur Jokowi setelah menggelar pertemuan dengan buruh dan pengusaha di Balaikota, Selasa (20/11). �UMP sudah kami ketok. Kalau ditanya serikat buruh belum puas, pengusaha juga belum, jadi ya bagaimana. Tadi saya minta agar semua unsur dapat menerima keputusan itu. Jika ditanya senang tidak senang atau puas tidak puas, tidak akan ada habisnya. Nilai itu sudah mengakomodir semua kepentingan,� tutur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota.
Sebelumnya, Rabu (14/11), Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2013 sebesar Rp 2.216.243. Nilai ini lebih besar 44,93 persen dari UMP DKI tahun 2012 Rp 1.529.150. Dalam proses penetapan UMP itu, unsur pengusaha melancarkan aksi walkout, meninggalkan ruang. Penetapan UMP DKI tahun 2013, menurut Jokowi, juga mempertimbangkan nilai upah minimum di wilayah sekitar Jakarta. Menurut dia, wajar jika UMP Jakarta lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Namun, UMP DKI tidak bisa terlalu tinggi sebab dapat memicu gejolak. �Nilai UMP DKI di atas sedikit, terpaut Rp 50.000 dengan timur dan selisih Rp 100.000 dengan barat. Kita berada di tengah. Tidak mungkin UMP DKI terpaut terlampau tinggi,� ujarnya.
Gubernur membuka diri bagi pihak yang keberatan dengan keputusan tersebut. Mekanisme penangguhan pelaksanaan UMP memungkinkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Deded Sukendar mengatakan, UMP DKI Jakarta 2013 diputuskan sesuai dengan standar hidup buruh, standar regional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013, proyeksi inflasi, dan kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2012. Nilai UMP DKI 2013 adalah 112 persen KHL Rp 1.978.789. Buruh menginginkan UMP senilai Rp 2.799.067, sementara perwakilan pengusaha menawarkan angka 100 persen KHL, dan pemerintah mengusulkan angka Rp 2.176.667, kemudian ditetapkan gubernur Rp 2.200.000.
Respons pengusaha buruh - Unsur pengusaha belum menentukan sikap atas penetapan UMP itu. �Kami menunggu peraturan gubernur secara resmi,� kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. �UMP setiap tahun akan naik. Kalau tahun 2013 naik 43,8 persen, lalu tahun 2014 bisa naik berapa lagi? Lalu tahun 2015, 2016? Ini berbahaya untuk iklim investasi kalau tidak dikendalikan,� ujar Sarman. Sarman menambahkan, besaran UMP 2013 Rp 2.200.000 itu bakal memberatkan usaha kecil menengah yang mayoritas menopang perekonomian Jakarta. �Jika memang angka itu tidak bisa diubah, kami akan mengkaji nasib pengusaha di Jakarta. Harus ada solusi kalau ada pengusaha yang tidak mampu membayar. Izin penangguhan pembayaran UMP harus dipermudah daripada perusahaan melakukan PHK karyawannya,� kata Sarman.
Sementara itu, buruh menyatakan kecewa karena gubernur menetapkan UMP di bawah angka rekomendasi Dewan Pengupahan. �Baru kali ini gubernur menetapkan UMP di bawah rekomendasi Dewan Pengupahan. Uang Rp 16.243 itu mungkin bagi pengusaha tidak ada artinya, tapi bagi kami sangat besar artinya,� kata Sekjen Forum Buruh DKI Mohammad Toha. Menurut Toha, sebelum UMP 2013 dituangkan secara resmi dalam peraturan gubernur, proses masih terus berjalan. Dia tetap berharap pemerintah bisa memenuhi tuntutan buruh untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan besaran 15 persen hingga 50 persen UMP, sesuai dengan sektor masing-masing. �Kamis nanti kami akan kembali menyampaikan aspirasi ke Balaikota, entah demonstrasi, entah silaturahim,� ujar Toha.
UMK Tangerang masih alot - Proses pembahasan upah minimum kota/kabupaten (UMK) buruh Kota dan Kabupaten Tangerang tahun 2012 masih berlangsung alot hingga Selasa (20/11). Belum ada kata sepakat dari rapat di Disnaker, yang sudah berlangsung dua hari, sejak Senin (19/11). Juru Bicara Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, usulan buruh Rp 2,8 juta per bulan. Usulan Apindo sesuai KHL, yaitu Rp 1,7 juta per bulan. �Kalaupun usulan kami dianggap berlebihan, kami sepakat jika disetarakan UMK DKI,� tambah Sunarno. (NDY/FRO/PIN)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pada Jumat, 23 November 2012, menerima Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Di sela-sela pertemuan tersebut, dia masih sempat mengingatkan pegawai Pemprov DKI waktu salat Jumat.
Pertemuan Basuki dengan ibu-ibu dari AIMI membicarakan banyak hal. Mulai dari Perda ASI, tempat menyusui di perkantoran dan pabrik-pabrik, dan lain sebagainya.
Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Basuki bertanya ke pria yang duduk di sampingnya, "Bapak Salat Jumat jam berapa, Pak?"
"Setengah dua belas," jawab pegawai Pemprov berbaju batik tersebut.
"Oooh," ujarnya. Kemudian Basuki kembali melanjutkan pembicaraan dengan ibu-ibu dari AIMI.
Penonton yang menyaksikan tayangan Youtube ini pun mengomentari adegan tersebut.
"Tiba-tiba di menit ke 31:26 , "Bapak shalat jam? berapa ya?" tanya Pak Ahok ke pria di sebelah kanannya. Maklum, tanggal 23 Nopember 2012 ini tepat hari Jumat," tulis akun vivere coloso.
"SUBHANALLAH , pak ahok selalu mengingatkan sholat jum'at,, kita? yang muslim saja sering sengaja melupakan ...," tulis akun henie purwa umar.
"setahu saya? Pak Ahok sekeluarga rajin ke gereja, sesibuk apapun. Tentunya beliau pikir, yang muslim juga harus Jumatan, gak ada alasan sibuk, capek, jauh, hujan, dsb ^_^," komentar Butet Harahap.
Selang dua menit kemudian, pertemuan tersebut pun berakhir.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat perhatian dengan karyawati yang masih menyusui bayinya. Dia memerintahkan setiap perkantoran, mal hingga pabrik menyediakan ruang ASI.
Di Balaikota dan Kantor Pemprov DKI, Basuki mengatakan, sudah ada tersedia ruang ASI. Menurutnya, ada dua ruang ASI yang difasilitasi meja dan kulkas. Bahkan, dia mempersilakan karyawati menggunakan kulkas di ruangannya.
"Selama ini, ibu-ibu di sini pakai kulkas saya, ha.. ha.. ha..," kata Basuki saat menerima Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), yang diunduh di Youtube.
Kepada karyawati Pemprov yang sedang menyusui, Basuki juga menawarkan bekerja di kantor yang dekat rumahnya. Namun, mereka tidak mau pindah.
Ke depannya, Basuki ingin semua pabrik, perkantoran dan tempat perbelanjaan di Jakarta menyediakan ruang ASI. "Jangan ada lagi yang nongkrong di WC, gudang," katanya.
Basuki juga menawarkan kontribusi jika AIMI membutuhkan surat referensi untuk masuk ke pabrik-pabrik. Sebab selama ini, pengurus AIMI mengaku kesulitan menembus manajemen pabrik yang berbelit-belit.
Ke depannya, Basuki mengatakan, Pemprov DKI akan membuat rusun terpadu yang lantai tiganya khusus untuk balai kesehatan, penitipan anak, PAUD, dan juga termasuk ruang ASI. Sementara di lantai satu dan dua akan dijadikan pasar, dan lantai empat ke atas menjadi hunian yang menggunakan lift.
Dengan adanya ruang ASI, kata Basuki, ibu-ibu menyusui bisa menyumbangkan ASI-nya kepada ibu-ibu yang kekurangan. "Kan tinggal satu blok. Lebih baik susui dari pada susu sapi tho," ujarnya.
"Saya sendiri minum dua ASI, ibu saya dan nenek saya. Nenek saya belum melahirkan, ibu saya anak paling besar. Anak nenek saya 12 anak. Kalau ke rumah nenek saya, saya minum ASI nenek. Saya minum ASI ekslusif sampai 3 tahun. Anak pertama saya dua tahun," tutur Basuki mengisahkan dirinya saat kecil.
Tahun depan, terang Basuki, Pemprov DKI akan membangun apartemen sederhana 40 lantai di daerah Gatot Subroto, Jakarta. Apartemen sederhana itu akan disewakan untuk pasangan muda yang tidak mampu membeli rumah di Jakarta. Dengan begitu, pasangan muda tidak perlu menghabiskan waktu di jalan dari rumah ke kantor dan sebaliknya.
"Kita pikirkan sewanya murah sejuta, tapi enggak bisa over-sewa ke orang lain. Kalau dia sewakan ke orang lain, satu lantai kita usir," ucapnya.
"Minimal beban orang kerja pulang pergi capek, ya bisa berkurang," imbuhnya.
Untuk mendukung ruang ASI di ruang publik, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan Raperda ASI yang akan digodok tahun depan. Draftnya dia perintahkan untuk ditampilkan di website Jakarta.go.id.
Hari ini, Kamis, (22/11/2012), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan menemui beberapa tamunya yang datang ke Balaikota DKI. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa tamu yang datang merupakan warga berkebangsaan Jepang. Tamu yang berasal dari Jepang tersebut berjumlah sekitar 20 orang.
Selain itu, diketahui pula salah seorang dari tamu tersebut adalah Deputi Gubernur DKI bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodo. Namun, sampai saat ini belum diketahui maksud dan tujuan tamu warga Jepang tersebut datang ke Balaikota untuk menemui Jokowi.
Sementara itu, istri Jokowi, Iriana Widodo, pagi ini sekitar pukul 09.00 WIB akan melakukan kunjungan ke Wali Kota Jakarta Pusat dan kunjungan ke Wali Kota Jakarta Utara akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungannya ke Wali Kota Jakarta Pusat dan Wali Kota Jakarta Utara adalah untuk menghadiri acara Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
"Ini ada acara ibu PKK. Istri Pak Gubernur kunjungan ke Wali Kota Jakarta Pusat dan Wali Kota Jakarta Utara," kata Madjid, salah seorang staf humas Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta, Kamis (22/11/2012).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada pukul 08.00 WIB, Jokowi mendengarkan pemaparan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Kepala Badan Diklat dan Sekretaris Korpri. Pada pukul 15.30 WIB, Jokowi juga akan menjadi pembicara dalam seminar ekonomi kreatif yang diselenggarakan di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan sang istri Iriana sama-sama punya agenda padat. Jokowi akan menerima kunjungan tamu dari Jepang, sedangkan Iriana sibuk urusan PKK.
Jokowi hari ini juga dijadwalkan akan mendengarkan paparan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Bapak pagi ini di kantor. Agendanya mendengarkan paparan SKPD," ujar juru bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Hariadi, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (22/11/2012).
Jokowi pada pukul 08.00 WIB sudah berada di ruang kerjanya. Sebelum mendengarkan paparan SKPD, Jokowi sudah didatangi tamu dari Deputi Gubernur Industri Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodo, di Balai Kota DKI Jakarta.
"Tadi Pak Deputi datang sama rombongan, ada sekitar 20 orang, semuanya orang Jepang," ujar salah satu pegawai Pemprov di Balai Kota.
Sore harinya, pukul 15.30 WIB, Jokowi dijadwalkan menjadi pembicara pada Seminar Ekonomi Kreatif Internasional PPKI di Studio XXI, Epiwalk, Kuningan, Jakarta Selatan.
Nah... sang istri Jokowi yang menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kunjungan ke kota madya.
Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Iriana setelah dilantik sebagai ketua tim PKK pada 38 hari lalu.
"Ibu hari ini ada acara PKK. Kunjungan ke Wali Kota Jakarta Pusat dan Wali Kota Jakarta Utara," ujar salah seorang staf Humas Pemprov DKI Jakarta.
Informasi yang dihimpun detikcom, Iriana akan melakukan kunjungan ke Wali Kota Jakarta Pusat pukul 09.00 WIB. Sedangkan kunjungan ke Wali Kota Jakarta Utara pukul 13.00 WIB.
